NERACA

Jakarta - PT PLN mengaku kecewa dengan kontraktor proyek dari China yang mengerjakan proyek pembangkit listrik secara tak beres karena tak sesuai dengan target yang dipatok PLN. Pasalnya, banyak proyek pembangkit oleh kontraktor China molor dari target yang ditetapkan PLN. Padahal, saat proses tender, banyak kontraktor dari negara lain mengajukan proposal, mulai dari kontraktor asal Korea, Jepang, Malaysia dan juga India.

"Tetapi pemenangnya kontraktor dari China, karena mereka memberikan harga yang kompetitif," kata Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang di Jakarta, Rabu, (11/4).

Meski kecewa dengan kontraktor China, tapi PLN tidak antipati terhadap China. "Yang penting adalah perbaikan ke depannya, karena tidak semua perusahaan China jelek. Kami akan seleksi mana yang pantas," tegas Nasri.

Setidaknya ada lima pembangkit yang memakai kontraktor dan teknologi dari China yang menjadi icon proyek pembangkit 10.000 MW tahap I. "Menjadi icon karena lima pembangkit itu memiliki teknologi yang mumpuni dan beda dengan yang lainnya," jelas Nasri.

Kelima pembangkit proyek itu adalah; PLTU 2 Jawa Tengah-Adipala ( 1 x 660 MW), PLTU 3 Jawa Timur-Tanjung Awar-awar ( 2 x 350 MW), PLTU 2 Jawa Barat -Pelabuhan Ratu ( 3 x 350 MW), PLTU Tenayan-Riau ( 2 x 110 MW) dan PLTU Kaltim-Teluk Balikpapan ( 2 x 110 MW).

Revisi Lelang

Karena banyak proyek pembangkit listrik yang molor dari target, menurut Nasri, PT PLN akan merevisi lelang proyek yang akan diserahkan kepada pelaksana proyek. Menurut Nasri, revisi lelang bertujuan untuk menghindari keterlambatan pembangunan pembangkit listrik untuk proyek 10.000 megawatt (MW) tahap I. Dalam usulan perubahan sistem lelang itu, PLN akan memberlakukan dua tahapan seleksi.

Pertama, PLN melakukan seleksi spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh peserta lelang. Setelah proses ini disetujui, barulah peserta lelang memasuki tahap seleksi harga. "Harga yang diusulkan adalah harga terbaik selama masa lifetime, tapi sebelum itu, peserta harus lulus persyaratan teknis," kata Nasri.

PT PLN (Persero) memutus kontrak untuk dua proyek pembangkit 10.000 megawatt (MW) tahap I. Kedua proyek pembangkit yang diputus kontraknya adalah PLTU Gorontalo (2 x 25 MW) dan PLTU Selat Panjang, Riau (2 x 7 MW).

Nasri juga mengungkapkan, pemutusan kontrak tersebut karena kontraktor dianggap tidak mampu melakukan kewajibannya. Sayangnya, Nasri enggan menyebut nama kontraktor tersebut. Dia hanya bilang, kontraktor untuk pembangunan dua pembangkit tersebut merupakan perusahaan konsorsium antara China dan Indonesia. "Mereka sudah kami beri waktu hingga dua tahun tapi tampaknya tidak bisa, sehingga kontraknya kami putus," ujar Nasri.

PLN sudah melakukan pemutusan kontrak sejak tahun lalu. Saat ini, PLN melakukan tinjauan ke lokasi terkait kemajuan proyek tersebut. Tujuannya untuk mempersiapkan kembali dokumen lelangnya. "Akan kami lelang lagi tahun ini. Kami masih optimis tahun 2014 selesai," kata Nasri.

Selain PLTU Gorontalo dan PLTU Selat Panjang, semua proyek 10.000 MW tahap I mengalami gangguan. Hingga akhir 2011, jumlah pembangkit 10.000 MW tahap I yang sudah beroperasi sekitar 3.790 MW. Molornya pembangkit 10.000 MW ini hanya bergeser sekitar 2 hingga 3 bulan. Meski hanya bergeser beberapa bulan, namun cukup menambah bahan bakar minyak (BBM).

Ada beberapa penyebab terkait molornya pembangkit diantaranya adalah persoalan pembebasan tanah, lelang yang terlambat dan efektifitas konstruksi. Terkait dengan pembebasan lahan, Nasri mengatakan, ini adalah hambatan paling utama. Bahkan, di PLTU Papua, masyarakat meminta pembebasan laut.

Selain itu juga ada persoalan teknis di lapangan yang mengakibatkan pembangkit tidak bisa beroperasi sesuai jadwal. Sebelum beroperasi, PLN harus melakukan integrasi sistem. Nah, ketika masa integrasi ini banyak yang gagal.

Menurut Nasri, hambatan teknis tersebut berdampak kepada waktu. Ketika, ada salah satu yang rusak, PLN membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perbaikannya kembali. Misalnya, trafo di PLTU Paiton membutuhkan waktu hingga 8 bulan. "Kalau untuk uangnya yang akan menanggung adalah murni kontraktor," ujarnya.

Supaya hal itu tidak terjadi lagi, Nasri mengatakan, PLN akan memperbaiki supaya tidak terulang lagi. Beberapa hal yang akan dilakukan misalnya lebih mengutamakan kualitas, pengawasan di pabrik lebih diperketat dan tidak ada boleh barang yang masuk ke Indonesia sebelum konstruksinya dimulai. Molornya pembangkit 10.000 MW tahap mengakibatkan subsidi PLN bertambah. Seperti diketahui, PLN membutuhkan subsidi setrum sebesar 93 triliun. Namun, yang disetujui hanya Rp 65 triliun.