NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memprihatinkan. Dalam catatan Kementerian PU, masih banyak PDAM yang tak bisa memenuhi target peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono Prowirosudirjo mengatakan, PDAM gagal mengoperasikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara efisien dan efektif melalui manajemen internal. Budi mengatakan, inefisiensi tersebut berupa pengeluaran biaya operasional yang terlalu tinggi akibat biaya energi, listrik ataupun bahan bakar minyak.

Kementerian PU mencatat hanya 145 PDAM dari 335 yang berstatus sehat. Selebihnya, 104 PDAM berstatus kurang sehat dan 86 sakit. Bahkan, Budi mengatakan, tunggakan utang PDAM sempat mencapai Rp 4,6 triliun. Rinciannya, tunggakan utang non pokok sebesar Rp 3,1 triliun dan tunggakan pokok Rp 1,6 triliun. Namun, sekitar Rp 2,3 triliun sudah berhasil direstrukturisasi.

“Dari 104 PDAM yang mengajukan restrukturisasi hutang, yang sudah direstrukturisasi baru 68 PDAM. Sisanya ada yang masih diproses dan ditolak oleh Kementerian Keuangan karena belum memenuhi syarat," kata Budi, Rabu (11/4).

Kementerian PU juga memberikan fasilitas bunga rendah bagi PDAM yang ingin meminjam uang dari bank. Menurutnya, ada empat bank yang menyediakan pinjaman sebesar Rp 4,3 triliun. Keempat bank itu yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jabar Banten. Namun, Budi mengakui PDAM tidak tertarik menggunakan pinjaman itu. "Mereka terlalu takut. Mereka pikir pinjam itu utang. Berarti kalau utang berarti tidak mampu," jelasnya.

Ketua Umum Persatuan PDAM Seluruh Indonesia (Perpamsi) Syaiful mengakui, PDAM sebenarnya tertarik menggunakan pinjaman bank itu. Ini karena bunga pinjaman yang ditawarkan tergolong rendah. Namun, dia bilang, PDAM enggan meminjam karena persyaratannya tidak mudah. Dia bilang, banyak persyaratan yang harus disiapkan antara lain menyiapkan perencanaan dan desain program kinerja PDAM serta dinyatakan sehat.

Kategori sehat ini, lanjut Syaiful, tarif air minum harus wajar diatas harga pokok. "Akhirnya beberapa PDAM memilih untuk maju dengan berinvestasi sendiri karena tidak mau utang dengan syarat yang cukup banyak tersebut," katanya.

Kekurangan Air

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memastikan Jakarta sedang mengalami krisis air. Meski tidak ada gangguan akibat runtuhnya tanggul Kanal Tarum Barat, Kalimalang, Jakarta Timur, ada 115 pelanggan yang tidak mendapat air bersih atau zero consumption.

Dirut PDAM DKI Jakarta Mauritz Napitupulu, mengatakan,pada saat terjadi gangguan pasokan akibat tanggul jebol, ada 60 ribu pelanggan Aetra dan 95 ribu pelanggan Palyja yang tidak mendapat pasokan air. "Ini lebih buruk akibat runtuhnya pintu air," ujar Mauritz.

Menurut Mauritz, sebanyak 95 ribu pelanggan Palyja dari 400 ribu pelanggan ini tidak mendapatkan air sejak lama, meski mereka sudah memiliki instalasi pipa namun tidak ada airnya. "Ini bukan pelanggan namanya, perlu saya koreksi biar tidak disebut pelanggan," kata dia.

Banyak operator mengejar dan menambah pelanggan tanpa memperhatikan kualitas. Tujuannya untuk menghindari pinalti, tetapi sayangnya kebutuhan akan air bersih tidak dipenuhi. Selain itu, Mauritz juga menilai krisis air ini akibat topografi kota Jakarta yang sangat terbatas, sehingga Jakarta tak memiliki ketahanan air yang baik sebagai Ibu Kota. Jakarta sangat tergantung Jawa Barat dan Banten, untuk ketersediaan air bersih. "Jakarta kekurangan sumber daya alam (SDA), sangat jelek sekali, namun itu faktanya, sehingga tidak memiliki cadangan air baku sendiri," tegas dia.

Dilanjutkan Mauritz, untuk desalinisasi atau pengolahan air laut sangat mahal. Sementara memanfaatkan 13 aliran kali yang melintas juga tidak memungkinkan karena kualitasnya buruk.

Cadangan Air Baru

Berhentinya pasokan air bersih akibat jebolnya tanggul Kanal Tarum Barat, Kalimalang, Jakarta Timur, membuka mata bahwa Jakarta sangat tergantung dengan pasokan dari Waduk Jatiluhur. Guna menghindari kejadian serupa terulang, sudah seharusnya Jakarta memiliki system cadangan untuk pasokan air baru.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiryatmoko menjelaskan, Jakarta sebenarnya sudah memikirkan beberapa alternatif cadangan sumber air baku. Mulai dari memanfaatkan Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat yang terkoneksi. Pembangunan waduk besar di Bogor yang juga berfungsi sebagai pengendali banjir, hingga pemanfaatan waduk dan pengolahan air laut sebagai sumber air baku cadangan.

Meski dua operator bisa menjamin untuk menyediakan pasokan air baku, pengelola gedung-gedung tinggi di Jakarta akan dipaksa untuk mengolah air dengan bijaksana. "Namun yang paling mumpuni untuk direalisasikan dalam waktu singkat adalah penerapan pola air recycle dan reduce oleh gedung-gedung bertingkat. Air yang sudah dipakai harus dapat dimanfaatkan kembali," ujar Wiriatmoko.

Menurut dia ada tiga jenis air untuk diolah, yakni air kotor yang diolah untuk keperluan seperti menyiram tanaman dan menggelontor WC. Air setengah bersih untuk keperluan mencuci dan bukan tuntuk dikonsumsi, serta air bersih untuk dikonsumsi.

Ahli planologi dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, pasokan air warga Jakarta sangat tergantung dengan saluran air Kalimalang. Padahal kondisi tidak terduga berujung terhentinya pasokan air bisa saja terulang. "Sudah seharusnya Jakarta memikirkan pasokan air cadangan," kata dia.

Yayat menjelaskan kejadian krisis air untuk ibu kota tidak boleh sampai terulang. Salah satu caranya adalah dengan memiliki sumber pasokan air cadangan, sehingga ketika sistem yang satu rusak, bisa ditangani dengan system lainnya. "Sayangnya Jakarta tidak memiliki system cadangan air baku," imbuhnya.