Jakarta—Seleksi calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) tampaknya terlihat sarat dengan berbagai kepentingan. Entah itu kepentingan para bankir, parpol ataupun asing. Bahkan diduga sejumlah kandidat merupakan orang  “titipan”, sehingga tak pelak lagi OJK akan menjadi badan anggaran (Banggar) baru untuk mengeruk dana besar untuk kepentingan pihak tertentu.

NERACA

“Saya memperkirakan seleksi calon DK-OJK ini akan menjadi "sapi perahan" baru bagi parpol. Ini adalah bentuk baru bagi DPR untuk meraup lumbung-lumbung dana dari peleburan Bank Indonesia (BI) dan Bapepam-LK alias Banggar baru, ” kata ekonom FEUI Dr. Aris Yunanto kepada Neraca, Selasa (10/4)

Dia menduga seandainya nanti ada yang terpilih. Pasti sistem balas budi yang tidak bisa terelakkan. “Pastinya jika nanti ada yang terpilih, maka jasa balas budi bagi yang terpilih dengan yang memilih akan ada,” tambahnya.

Masalahnya, lanjut Kepala Inkubator Bisnis UI ini menambahkan OJK memiliki posisi trategis dalam sektor keuangan. “OJK merupakan posisi yang strategis terhadap perekonomian Indonesia pasalnya sektor perbankan menguasai hingga 80% dari total aset sektor perbankan atau jika dinilaikan bisa sampai Rp7.000 triliun,” ucapnya

Aris meminta siapapun yang terpilih nantinya bisa menjaga independensi agar tidak memihak terhadap apapun itu. “Mau dari bankir atau dari birokrasi, siapapun dia, yang penting adalah independensi,” tuturnya.

Namun demikian Aris mempertanyakan nama-nama calon DK OJK yang lolos dari pilihan Presiden SBY. Apalagi ke-14 nama tersebut didominasi bankir. “Padahal yang ditangani bukan hanya dunia perbankan saja tapi juga masuk ke sektor keuangan lainnya seperti asuransi, leasing dan obligasi. Nah mereka yang dari asuransi dan sektor keuangan lainnya itu tidak terwakili,” imbuhnya.

Tak beda jauh dengan Aris, ekonom FEUI lainnya Lana Soelistianingsih, mengatakan tudingan terkait ada calon DK-OJK yang terkait dengan kasus Century terlalu prematur. Masalahnya, kasus Century belum ada keputusan hukum. "Kepentingan apa pun itu, ya gak boleh seperti itu. Terkait kasus Century itu kan belum ada kejelasannya,” tegasnya

Orang Pensiunan

Lana menegaskan, meski sarat berbagai kepentingan dalam penyeleksian calon DK-OJK. DPR harus komit dalam menyuarakan aspirasi rakyat. DPR harus mengundang kalangan asosiasi-asosiasi seperti ICW maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebelum memutuskan ke-7 calon DK-OJK. "Waktu fit and proper test, DPR sudah mesti mengcover pendapat publik dan kurangi kepentingan di dalamnya. Mestinya, kepentingan publik diutamakan", tandasnya.

Namun Lana mengkritisi OJK sebagai lembaga yang sebenarnya tidak perlu dibentuk. Alasannya OJK butuh operasional dana yang mahal. "Tidak perlu karena banyak negara yang mengembalikan lembaga seperti OJK ini ke regulator. Ditutup saja," imbuhnya

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Johanes Danang Widoyoko mengungkapkan 14 nama calon DK –OJK yang telah diserahka kepada DPR banyak yang berpotensi gugur. Alasannya tak sedikit ditemukan hal-hal yang mencurigakan dari track record-nya maka bisa jadi ke 14 nama itu akan dikembalikan ke pemerintah.

“Kami akan mencari data track record dari ke-14 nama itu untuk kemudian kita diskusikan dengan DPR. Hal ini akan menjadi acuan bagi DPR apakah orang tersebut layak untuk menduduki kursi DK-OJK,” kata Danang saat ditemui di Jakarta, kemarin.

Danang mengakui saat ini ICW belum mempunyai data yang lengkap. Namun Danang menjelaskan mestinya yang duduk di kursi DK-OJK bukan dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia.

"Jangan sampai OJK nantinya menjadi panti jompo atau diisi oleh para pensiunan. Harusnya di OJK diisi oleh orang-orang muda yang masih memiliki semangat yang tinggi," ujarnya.

Danang menilai, ke-14 nama yang disebut-sebut lolos ke tahap selanjutnya, cenderung akan mengalami masa pensiun. "Yang sebaiknya yang akan pensiun, lebih baik pensiun saja, mengurus cucu. Kan negara juga pasti memberi uang pensiun. Seperti Mulia Nasution dan Achjar Ilyas," paparnya.

Selain itu, lanjut Danang, calon OJK kebanyakan dari Bank Mandiri. "Ini Otoritas Jasa Keuangan,atau Otoritas Jasa Kawan-kawanku? Banyak ada tiga orang yang pernah di Bank Mandiri dimana kita tahu Pak Agus Marto bekas dirut Bank Mandiri," ujarnya.

Danang menyatakan pemilihan calon dari Bank Mandiri belum dipastikan tidak ada conflict of interest mengingat ada beberapa anggota pansel yang menjadi Komisaris Bank Mandiri.

Sedangkan Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi mengatakan 14 calon pengisi struktur DK-OJK yang diserahkan presiden ke DPR, ternyata ditemukan beberapa catatan kritis. Pertama, terdapat 5 kandidat yang memiliki konflik kepentingan atau "titipan" dari atau dengan Menkeu Agus Martowardojo selaku ketua pansel, anggota pansel Gunarni Soeworo yang juga mantan komisaris Bank Mandiri.

“Terdapat satu calon yang jelas-jelas terlibat dalam kasus pengangkatan Andindya Bakrie sebagai direksi Bakrie Telkom padahal yang bersangkutan melakukan insider trading yang masih diloloskan. Diduga ini merupakan "titipan" dari atau dengan salah satu panitia seleksi,” tambahnya Apung

Di samping itu, ICW menilai ada satu orang calon yang diduga terlibat kasus Century. Bahkan yang bersangkutan pernah dicecar dalam pemeriksaan oleh KPK pada tahun 2010. Seorang calon lainnya diduga terlibat dalam beberapa kasus jual-beli saham Group Bakrie yang bermasalah, seperti contohnya Newmont.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo menilai komposisi calon DK OJK yang banyak melibatkan pihak pemerintah dan perbankan. Hal ini merupakan adanya kepentingan dari pihak perbankan untuk menguasai DK OJK. “Kebanyakan komposisi calon DK-OJK adalah orang perbankan, ini terlihat adanya kepentingan dari Agus Marto,” katanya.

Saat ditanyakan mengenai apakah adanya kepentingan politik di dalam komposisi calon DK OJK tersebut, menurut Sadar, tidak ada unsur politik didalamnya. Namun demikian meskipun ada, hanya kepentingan politik yang sedikit saja. “Lebih banyaknya kepentingan dari dunia perbankan untuk kuasai OJK,” ujarnya.

Kemudian menurut Sadar, di dalam pemilihan calon DK OJK maka diperlukan komposisi yang berimbang, dimana antara pihak regulator dengan pihak orang yang terlibat dilapangan harusnya berimbang.

Lebih lanjut lagi, Sadar menuturkan kepentingan yang terlihat mayoritas dikuasai oleh pemerintah dan perbankan. “Siapapun yang punya bank maupun perusahaan di dunia perbankan maka pasti ada kepentingan dalam OJK,” pungkasnya. mohar/maya/bari/cahyo