Diplomasi Ekonomi, Prioritas Pertama Polugri Indonesia

Diplomasi Ekonomi, Prioritas Pertama Polugri Indonesia  

NERACA

Jakarta - Diplomasi ekonomi menjadi prioritas pertama dalam pelaksanaan politik luar negeri (polugri) RI untuk periode 2019-2024.

Untuk menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri telah menyusun beberapa langkah strategis yakni, pertama, mengkapitalisasi penguatan pasar domestik Indonesia.“Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini harus kita jadikan leverage atau daya tawar kita untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan baik di tingkat bilateral, kawasan, maupun dunia,” kata Menlu Retno Marsudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10).

Hal lain yang harus diwaspadai, kata dia, adalah menjaga pasar domestik dari produk-produk yang masuk secara ilegal maupun dengan dumping atau subsidi pihak asing---sebagai akibat pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini.

Langkah kedua yang dijalankan dalam diplomasi ekonomi adalah menguatkan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional. 

Menurut Menlu, diplomasi akan terus bekerja untuk memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling menguntungkan dengan pasar tradisional Indonesia. Sementara itu, langkah terobosan juga akan dilakukan untuk menembus pasar non-tradisional lebih banyak lagi.

Langkah ketiga yaitu penguatan perundingan perdagangan dan investasi.

Untuk memperkuat akses pasar, dalam lima tahun ke depan penyelesaian berbagai perundingan perdagangan seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), dan Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dengan berbagai negara akan dipercepat dan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan.

Langkah keempat adalah promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbond investment.

Promosi ke luar negeri akan dilakukan secara sinergis dan sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi di dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun di daerah sehingga memberi hasil yang konkret.

“Dengan mulainya ekspansi BUMN dan sektor swasta Indonesia, sudah waktunya Indonesia juga mengembangkan kebijakan outbound investment ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional,” kata Menlu.

Langkah kelima, diplomasi akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia, salah satunya menyangkut kelapa sawit. Menurut Retno, kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental karena menyangkut hajat hidup 16 juta orang, khususnya petani kecil dan keluarganya.

Langkah keenam dan terakhir, adalah mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya alam. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…

BERITA LAINNYA DI

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…