NERACA 

Jakarta – Penundaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat pemerintah harus bisa mengelola dana subsidi dengan baik. Hal ini guna menjaga keseimbangan APBN. “Pengendalian anggaran subsidi adalah kunci terwujudnya pengelolaan anggaran yang berimbang mengingat pengeluaran pemerintah yang banyak terserap untuk alokasi subsidi oleh karena itu pemerintah akan fokus pada pengendalian subsidi,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S. Brodjonegoro di Jakarta,10/4

Menurut mantan Dekan FEUI ini, pengelolaan subsidi secara berimbang ini disebabkan dalam rapat paripurna di DPR sepakat untuk menunda kenaikan dengan cara menambah subsidi BBM dari Rp123 triliun menjadi Rp137,4 triliun dalam APBN-Perubahan 2012.

Lebih jauh kata Guru Besar UI ini mengakui pengendalian subsidi bisa tercapai asalkan jumlah subsidi bisa dikendalikan dengan artian mencari anggaran harus berimbang. “intinya adalah penerimaan dan pengeluaran harus berimbang dan dari pengeluaran ini, pemerintah harus mengendalikan jumlah subisidi,” lanjutnya.

Bambang mengakui, saat ini langkah tersebut masih sulit dicapai, apalagi ditengah masih besarnya ketergantungan masyarakat pada subsidi yang diberikan pemerintah.”tapi kalau seperti sekarang ini sulit tapi kalau ada kebijakan yang mendasar bisa saja," tambahnya.

Namun, menurut Bambang, Pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan terus menggenjot penerimaan negara. hal tersebut dilakukan guna menutup besarnya pengeluaran yang besar. Jadi anggaran berimbang menurutnya tidak dapat dicapai dalam waktu singkat melainkan membutuhkan proses yang panjang. "Kalau tidak meningkatkan penerimaan ya lawannya kurangin spending kita," imbuhnya

Sebagaimana diketahui, dalam APBN-Perubahan 2012 porsi besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun. APBN-P 2012 dengan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun.

Subsidi ini melonjak dibandingkan dalam APBN 2012 sebesar Rp123 triliun untuk subsidi BBM dan Rp45 triliun untuk subsidi listrik. Kenaikan subsidi ini seiring dengan melambungnya harga minyak. Sementara itu, untuk cadangan resiko fiskal energi telah ditetapkan sebesar Rp23 triliun dan dana kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp30,6 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo,  penundaan Karena harga bahan bakar minyak batal naik pada 1 April 2012, subsidi diperkirakan membengkak Rp 4 triliun sampai dengan Rp 5 triliun per bulan. Meski demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 memiliki cadangan dana yang dapat digunakan untuk menutupinya, salah satunya dari anggaran kompensasi bahan bakar minyak sebesar Rp 30,6 triliun. **bari/cahyo