Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Model pembangunan apapun yang akan dilakukan oleh semua negara di dunia selalu menempatkan posisi rakyatnya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, sehingga paradigmanya sebagai arus utama menempatkan "Rakyat Sebagai Jantungnya Pembangunan". Kabinet kerja presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, secara konstitusional mengemban amanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Rakyat sebagai jantung pembangunan adalah yang paling hakiki. Oleh sebab itu, agenda pembangunan yang paling hakiki adalah mengubah kehidupan masyarakat bukan hanya mengubah perekonomian. Terkait dengan ini, maka menjadi menarik ketika beberapa catatan disampaikan oleh para ahli ekonomi pembangunan bahwa sangat penting bagi pemerintahan suatu negara untuk memfokuskan diri pada rasa keadilan, adanya suatu jaminan kepastian bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kue pembangunan.

Indonesia membutuhkan platform ini agar bersesuaian dengan ideologi Pancasila, sehingga kebijakan ekonomi harus berdampingan dengan kebijakan sosial, baik dalam perancangan maupun implementasinya. Tema dan janji pembangunannya  menjadi harus bersinggungan dengan persoalan "Kemanusiaan,  Kesejahteraan  Kemakmuran, dan Keadilan". Tema ini yang paling cocok untuk menuju Indonesia baru tahun 2045 sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Strategi ini adalah cara bangsa Indonesia  untuk memelihara keutuhan NKRI agar tetap berdaulat penuh dalam bidang politik, ekonomi dan budaya.

Dalam hubungan ini  maka diperlukan peran dwi tunggal yang efektif, dimana kita harapkan presiden fokus pada pengelolaan kebijakan ekonomi, dan wakil presiden diberi peran untuk mengelola kebijakan sosial. Growth Trough Equity menjadi perpaduan yang harmonis yang perlu dimainkan oleh tokoh dwi tunggal tersebut. Para menteri dan ketua lembaga bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Tidak ada lagi menteri yang mengatur urusan presiden dan wakil presiden tampil sebagai semacam " super body" sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terkesan tidak rapi.

Budaya mikul duwur mendem jero harus ditegakkan sebagai perilaku pejabat negara yang bermartabat dan beradab. Ora elok berperilaku "petakilan" koyo buto cakil karena merasa dekat dengan presiden atau wakil presiden. Rakyat diberi akses untuk melakukan kontrol sosial tidak malah dihambat emansipasi dan partisipasinya dalam proses pembangunan bangsa.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka harus bisa dipahami bahwa ketika disepakati ideologi Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidak cocok mengelola sistem ekonominya dengan bersandar pada sistem kapitalisme pasar bebas. Tapi tidak juga misalnya tunduk pada sistem komunisme. Yang paling mendekati dengan kebutuhan ideologi bangsa adalah sistem ekonomi pasar terkelola.