Opsi Kajian BBM Cepat Diputuskan

Senin, 14/03/2011

Hasil kerja kerja tim kajian tiga universitas bonafid: UI, ITB dan UGM yang dipimpin Anggito Abimanyu, merupakan masukan penting bagi pemerintah Indonesia yang saat ini berada di persimpangan jalan menghadapi lonjakan harga minyak dunia.

Hingga sekarang pemerintah belum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM bersubsidi meyusul kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price- ICP) hingga di atas US$100 per barel. Bahkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui pemerintah belum memilih opsi yang diusulkan oleh Tim Pengkaji Pembatasan BBM Bersubsidi itu.

Padahal Anggito Abimanyu dkk sudah banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk mematangkan sejumlah opsi kebijakan bersifat jangka pendek sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. Waktu terus berjalan tinggal 15 hari lagi menjelang tanggal 1 April 2011, atau memang kebijakan BBM ditunda lagi?

Sebelumnya, Tim Pengkaji Pembatasan BBM Bersubsidi telah mengusulkan tiga opsi untuk mengatasi kenaikan harga minyak. Pertama, menaikkan harga premium Rp 500 dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.000 per liter dengan memberikan cash back bagi angkutan umum. Kedua, harga pertamax dibatasi maksimal Rp 8.000 per litar; serta ketiga, dilakukan penjatahan konsumsi BBM dengan sistem kendali. Pemerintah masih mengkaji secara mendalam hasil studi yang dibuat oleh tiga perguruan tinggi negeri tersebut.

Walau belum memilih salah satu opsi, pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan diterapkan dalam mengantisipasi kecenderungan harga minyak terus meroket. Antara lain meningkatkan produksi minyak dan gas untuk menambah penerimaan negara. Kedua, pemerintah melakukan penghematan baik dari sisi anggaran maupun energi, yakni peralihan bahan bakar PLN dari minyak ke batu bara.

Biro Pusat Statistik (BPS) pun menilai opsi menaikkan harga premium Rp 500 per liter menjadi langkah paling praktis di antara tiga opsi yang diusulkan oleh Tim Pengkaji Pembatasan BBM Bersubsidi. Kelebihannya terutama terletak pada kemungkinan terjadi moral hazard yang amat kecil, apalagi dilengkapi dengan cash back bagi sektor-sektor produksi yang bisa memicu kenaikan harga, misalnya angkutan umum. Namun harus diakui; dari segi inflasi, kenaikan harga premium memang akan lebih besar dampaknya.

Setelah beberapa kali menunda pemberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi untuk mengatasi beban anggaran, kini pemerintah diburu waktu supaya segera memilih dan memutuskan apa yang mesti dilakukan. Apakah tetap akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi secara bertahap mulai April, ataukah melaksanakan opsi lain sebagaimana kajian yang dihasilkan oleh Tim Pengkaji Pembatasan BBM Bersubsidi.

Subsidi BBM tahun ditetapkan Rp 93 triliun, tetapi diperkirakan akan membengkak akibat lonjakan harga minyak yang sudah di atas US$100 per barel. Namun, hingga kini pemerintah masih berkutat pada rencana-rencana, kajian, dan penundaan. Kita menyarankan pemerintah supaya lebih cepat dan tegas menetapkan kebijakan yang akan ditempuh. Karena kelangkaan BBM di berbagai daerah belakangan ini kemungkinan akibat ketidaktegasan pemerintah menentukan langkah strategis operasional.