Kisruh Masalah CPO Belum Selesai - AS Terus Tolak CPO RI

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia harus bersabar menyelesaikan kisruh penolakan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). Pasalnya, AS menunda kembali menerima sanggahan dari pemerintah Indonesia.

Semula Indonesia diberi tenggat waktu memberi sanggahan paling lambat 23 Maret. Namun saat disambangi Dirjen Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian ke AS, pihak AS memperpanjang batas waktu penerimaan sanggahan menjadi 27 April. “Amerika menunda kembali. Artinya, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal lain diluar yang sudah disampaikan,” kata Menteri Pertanian Suswono, di Jakarta, Selasa (10/4).

Menurut Suswono, pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan sanggahan kepada Environment Protection Agency (EPA). Seperti diketahui, badan lingkungan dari AS ini yang mengeluarkan Notice of Data Availability (NODA) yang menuding CPO Indonesia tidak sesuai dengan renewable diesel.

Suswono bilang, ada baiknya masukan yang sudah diberikan Indonesia ke AS segera ditanggapi agar pihak Indonesia bisa langsung memberikan tanggapan balik. "Posisi kita menunggu. Tadinya kami ingin dialog dan ada feedback. Tetapi mereka justru memberikan lagi kesempatan untuk kami memberikan masukan lagi,” terang Suswono.

Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia, Derom Bangun yang ikut ke AS menyampaikan bantahan Indonesia itu mengatakan, penelitian yang disampaikan ke EPA berisikan tentang kadar emisi CPO Indonesia sebesar 48%. Angka ini jauh diatas dari ambang batas yang ditetapkan oleh Amerika.

Dampak Signifikan

Suswono mengatakan, sejauh ini masalah ini belum mempengaruhi ekspor CPO Indonesia. “Tidak ada penurunan ekspor CPO sejauh ini,” katanya.

Mentan menyebut, AS memperpanjang kesempatan pada Indonesia untuk membuktikan CPO yang diekspor tidak berkualitas buruk. Batas pengajuan keberatan Indonesia pada notifikasi Environment Protection Agency (EPA) AS diperpanjang dari 28 Maret menjadi 27 April nanti.

Suswono menyatakan, perpanjangan waktu itu akan dimanfaatkan dengan baik. Dia menjelaskan, CPO Indonesia memiliki daya paling tinggi untuk menurunkan emisi. “Menurut penelitian, ini yang paling efisien dibanding minyak dari kedelai maupun jagung,” katanya.

Tudingan AS yang menilai CPO Indonesia merusak lingkungan amat tidak beralasan. Seperti diketahui, dalam boikotnya AS beralasan, CPO Indonesia dianggap tidak memenuhi syarat minimal standar energi terbarukan AS terkait emisi gas rumah kaca sebesar 20 %.

Notice of data availability (NODA) dari Environment Protection Agency (EPA) AS menyebutkan biofuel CPO Indonesia berada di level 17%. Sedangkan untuk renewable diesel, EPA mencatat minimal standar energi terbarukannya hanya 11%. AS pun meminta tanggapan Indonesia paling lambat 28 Februari tetapi kemudian mundur hingga 28 Maret. Ternyata kemudian dimundurkan lagi hingga 27 April.

Sejumlah pihak menuding tudingan AS atas CPO asal Indonesia itu hanya alasan semata. Dari data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), hasil riset peneliti Indonesia dan Uni Eropa menunjukan CPO sebagai bahan biofuel mampu mengurangi emisi gas buang 37 hingga 49%. Ini jauh dari emisi yang mampu diserap kedelai dan jagung yang mendominasi ekspor AS.

Sebagian pihak menilai AS merasa kehadiran sawit sebagai ancaman bagi komoditas ekspor utama AS itu. Apalagi harganya CPO cenderung lebih murah dibanding harga minyak kedelai dan jagung sekitar US$ 1.084 per ton

Dukungan Pemerintah

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah lebih serius mendukung industri sawit nasional. Keberpihakan pemerintah dipastikan akan membuat industri sawit di Tanah Air terus berkembang dan mengokohkan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit mentahdi dunia.

Sekretaris Jenderal Gapki Joko Supriyono mengungkapkan, selama ini sumbangan industri sawit bagi perekonomian nasional sangat besar.“Tahun lalu saja ekspor CPO kita mencapai USD16 miliar atau 11–12 % dari produk domestik bruto (PDB),” ujar Joko dalam diskusi pengurus Gapki di Jakarta.

Dengan memiliki hampir 7,9 juta hektare kebun kelapa sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, industri mempekerjakan lebih dari 3 juta tenaga kerja. Namun, Joko menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan tidak mendukung industri sawit nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Masalah dari dalam negeri antara lain belum tuntasnya tata ruang nasional dan wilayah yang sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir.Masalah ini membuat investor dan pemegang konsesi memilih wait and see.

“Pokok permasalahan adalah tidak sinkronnya kebijakan pemda dan pemerintah pusat. Ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status legalitas lahan untuk pengembangan,” ungkapnya.

Masalah lain yakni adanya letter of intent (LoI) tentang moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut antara Indonesia dan Norwegia makin membuat ketidakjelasan masalah lahan untuk pengembangan perkebunan sawit. Pelarangan konversi itu bertentangan dengan UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Masalah masalah tersebut sangat memengaruhi langkah ekspansi industri sawit nasional.

Dalam hal ekspansi, menurut data Gapki, pada 2010 turun cukup drastis yaitu hanya 250.000 hektare dari tahun sebelumnya yang mencapai 700.000 hektare. Penurunan ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Selain itu, Gapki mengeluhkan tingginya pajak ekspor CPO sebesar 25 %.“Kondisi itu yang mengakibatkan daya saing industri sawit kita makin menurun,”ujarnya.

Masalah lain yang mendesak adalah pelabuhan ekspor di wilayah Indonesia Timur. Mengingat, produksi CPO dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi telah mencapai 30% dari produksi nasional.Namun, pelabuhan Belawan dan Dumai tetap memiliki masalah antrean (congested) yang belum sepenuhnya bisa diatasi. Selain itu, kebutuhan adanya kluster industri untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit juga mendesak.

Sedangkan tantangan dari luar negeri datang dari kampanye antisawit yang disuarakan oleh negaranegara Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan saat ini telah menggunakan isu perubahan iklim untuk memerangi industri sawit. Joko mengungkapkan,“serangan” terhadap industri sawit ini bukan hanya menjadi perhatian pengusaha tapi juga menuntut kepedulian pemerintah.

Menurut Joko, pihak-pihak asing yang selama ini menyerang industri sawit nasional sebenarnya tidak menginginkan Indonesia menjadi produsen nomor satu di dunia. “Buktinya, walau mengampanyekan antisawit dan membuat kebijakan ketat, negara-negara Eropa dan Amerika melakukan ekspansi penanaman kelapa sawit di Afrika. Ini kan bertolak belakang,” katanya.

Joko menegaskan, Gapki mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai masalah tersebut untuk mendukung industri sawit. Gapki tidak ingin nasib sawit seperti komoditas lain yang pernah menjadi unggulan Indonesia, seperti rempah-rempah, lada, dan cengkeh, kini tinggal kenangan.

Sementara itu, Ketua Gapki Purboyo Guritno mengatakan, selama ini dukungan industri kelapa sawit untuk perekonomian nasional juga sangat besar. Dia mengatakan, sebagian lahan perkebunan perusahaan sawit dimiliki oleh petani.“ Sekitar 42 % itu kebun milik rakyat yang hasilnya juga untuk kesejahteraan rakyat. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan industri sawit,” tandasnya.

Related posts