NERACA

Jakarta - Pemerintah berjanji akan segera mengeluarkan regulasi mengenai mobil murah. Rencananya Kementerian Perindustrian akan segera membuat platform spesifikasi mobil murah ini.

“Dalam dua minggu ini akan selesai,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, di Jakarta, Selasa (10/4).

Menurut Hidayat, Kementerian Perindustrian sudah memiliki kesepakatan dengan sejumlah produsen mobil nasional. Kedua belah pihak akan menentukan platform bersama terkait dengan aspek kapasitas mobil dan teknologi. “Ketika platform sudah dipersempit, akan gampang menyusun business plan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, selain membicarakan aspek teknologi, mobil murah yang sedang direncanakan diharapkan tidak memiliki hambatan dalam tren. “Percuma bikin mobil kalau market-nya sulit,” kata dia.

Menteri Hidayat belum bersedia menjelaskan apa saja keringanan persyaratan yang akan diperoleh oleh produsen mobil untuk mobil murah. Namun ia menegaskan sejak awal Kementerian akan menentukan norma bisnis, model, dan segmen pasar yang akan diraih. “Nanti setelah selesai baru ditentukan insentifnya,” tuturnya, seraya menambahkan, pihaknya akan melapor ke Presiden sebelum mengumumkan ke publik soal rencana ini.

Sebelumnya Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap pemerintah segera mengeluarkan regulasi terkait produksi mobil murah dan ramah lingkungan. Namun regulasi itu diminta jangan terlalu berat. “Kalau bisa persyaratannya jangan berat-berat. Konsumsi BBM-nya misalnya antara 1:20-1:22 saja. Kalau syaratnya berat, jadi sedikit yang masuk dan hanya satu hingga dua merek saja, padahal kita ingin lima prinsipal terlibat dalam program tersebut,” kata Ketua Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto.

Jongkie mengungkap, ketentuan yang tak terlampau berat itu supaya program produksi mobil murah dan ramah lingkungan berjalan sesuai rencana. Sehingga regulasi itu bisa mendorong kebangkitan industri mobil murah. “Kalau kita mau sukses, pemerintah dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) harus kerja sama. Pemerintah harus menerbitkan aturan yang jelas tentang program mobil murah,” terangnya.

Menurut Jongkie, sudah banyak pabrikan mobil yang tertarik memproduksi mobil murah untuk Indonesia, namun masih menunggu aturan terkait pemberian insentif yang sampai sekarang belum selesai. “ATPM menunggu insentif yang mampu meningkatkan investasi untuk program mobil murah. Dari tahun lalu, regulasinya masih belum keluar,” tuturnya

Di tempat berbeda, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi memaparkan, regulasi program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car) diproyeksikan baru terealisasi di tahun ini. “Produksi akhir 2012 dan regulasi diharapkan selesai sebelum produksi,” jelas Budi.

Regulasi program mobil murah dan ramah lingkungan sebelumnya dijadwalkan terbit pada Juli 2011, namun ditunda hingga Agustus 2011 yang ternyata sampai saat ini belum juga terealisasi. Saat itu penundaan terjadi karena pembahasan detail penentuan harga jual belum selesai. Dalam pembahasan ini semua agen tunggal pemegang merek dilibatkan.

Dalam rancangan aturan program mobil murah dan ramah lingkungan, lanjut Budi, pemerintah menetapkan memberikan fasilitas fiskal dalam rangka investasi. “Yaitu pembebasan bea masuk atas impor mesin peralatan. Pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen atau bagian yang belum dibuat di dalam negeri,” paparnya.

Menurut Budi, konsep mobil murah sudah mulai diberitahukan kepada para agen pemegang merek, walaupun belum secara resmi. Dengan begitu, para agen pemegang merek mempunyai gambaran tentang rencana mobil murah dan ramah lingkungan. “Harga mobil murah itu juga dipatok tidak akan lebih dari Rp 100 juta, tetapi lebih dari Rp 50 juta,” ujarnya.

Budi menyebut, investasi yang ditanamkan oleh masing-masing ATPM akan berbeda tergantung berapa jumlah produksinya. Dia mencontohkan PT Astra Daihatsu Motor, agen pemegang merek Daihatsu yang sudah berinvestasi Rp 2,1 triliun untuk persiapan program mobil murah dan ramah lingkungan.