Peringkat Antikorupsi Naik

Di tengah polemik tajam para elite soal bagaimana memberantas korupsi di dalam negeri, ada berita cukup menggembirakan justru datang dari rakyat kebanyakan. Meski belum sepenuhnyaon the track, indeks perilaku antikorupsi tahun ini ternyata mengalami peningkatan.

Tidak salah jika Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis berita cukup menyenangkan tersebut. Berdasarkan hasil survei lembaga itu, menyebutkan bahwa indeks perilaku antikorupsi (IPAK) untuk 2019 berada di angka 3,70 atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang berada di level 3,66.

Tidak tanggung-tanggung, survei yang dilakukan terhadap hampir 10 ribu rumah tangga di lingkup nasional cukup menarik perhatian kita. Adapun nilai IPAK yang menjadi standar BPS adalah 0 sampai 5, artinya semakin mendekati nilai 5, masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya, jika angka itu makin mendekati 0, maka semangat antikorupsi kian rendah. Ada dua dimensi yang dipertimbangkan BPS untuk menilai IPAK, yaitu persepsi dan pengalaman masyarakat tentang korupsi.

Memang, kenaikan IPAK tahun ini cuma 0,04 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, temuan BPS tersebut wajib kita syukuri. Karena, amat tidak mudah mengubah perilaku bangsa ini agar betul-betul antikorupsi. Sudah terlalu lama sebagian besar rakyat di negeri ini dipaksa hidup dalam pusaran praktik korupsi.

Kendati tak terlalu signifikan, kenaikan angka IPAK jelas menebalkan harapan bahwa suatu saat nanti kita akan memenangi perang panjang melawan korupsi. Artinya, dengan meningkatnya IPAK maka kian meningkat semangat antikorupsi rakyat, dan semangat itu rasanya bukanlah utopia bahwa kelak nanti kita akan unggul telak.

Meski demikian, hal ini bukan berarti kita boleh menepuk dada. Benar, bahwa IPAK terus membaik, tetapi survei BPS juga menghasilkan fenomena bahwa masyarakat kian permisif pada praktik korupsi di lingkup publik. Hal itu terbukti dengan meningkatnya persentase masyarakat yang menganggap wajar beberapa hal yang dianggap sebagai tindakan korupsi.

Misalnya, mereka memandang lumrah memberikan uang atau barang dalam proses penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan swasta. Begitu juga dengan memberikan sesuatu kepada aparat berwenang untuk mempercepat beragam urusan, atau menyuap pemilih dalam pilkada hingga pemilu.

Memang, kita harus akui korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan rakyat sehari-hari. Itu sesuatu yang jelas salah. Akan tetapi, lantaran sudah menjadi kebiasaan, hal itu dianggap sah untuk dilakukan.

Bagaimanapun, virus korupsi yang ganas menggerogoti segala pilar kehidupan bangsa sejak berpuluh-puluh tahun silam bahkan dikhawatirkan akan menjadi tradisi. Proklamator Bung Hatta pun pernah mewanti-wanti kepada seluruh anak bangsa untuk tidak membiarkan korupsi menjadi bagian dari kebudayaan negeri ini.

Karena itu, meningkatnya indeks perilaku antikorupsi masyarakat merupakan amunisi tambahan untuk memberangus korupsi. Namun, hal itu akan percuma saja bila perilaku sejumlah elite masih bersimpang jalan.

Semangat antikorupsi rakyat memang penting, tetapi tekad dan kemauan elite untuk memerangi korupsi jauh lebih penting. Karena para elite, terutama penegak hukum, merupakan ujung tombak strategis pemberantasan korupsi.

Ingat, para penegak hukum termasuk KPK merupakan kumpulan orang-orang pintar yang kita percaya dapat memberantas korupsi. Meski begitu, mereka tak boleh merasa pintar sendiri. Ketika ada upaya untuk membenahi regulasi dan memperkuat landasan agar pemberantasan korupsi lebih efektif, tidak semestinya ada resistensi.

BERITA TERKAIT

Ancaman Kemiskinan Tetap Ada

Meski pemerintah akhirnya merealisasikan angka inflasi hingga akhir 2018 mencapai kisaran 3%-4%, situasi ini tampaknya tak bertahan lama, mengingat pemerintah…

PR Daya Saing Indonesia

Laporan terbaru WEF yang bertajuk The Global Competitiveness Index Report 2019 mengungkapkan, Indonesia berada di peringkat 50 dengan nilai 64,6,…

Mimpi Jadi Negara Besar

Sekitar September 2012, McKinsey Global Institute (MGI) melaporkan hasil kajian berjudul “The archipelago economy: unleashing Indonesia’s potential”, yang isinya kurang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Ancaman Kemiskinan Tetap Ada

Meski pemerintah akhirnya merealisasikan angka inflasi hingga akhir 2018 mencapai kisaran 3%-4%, situasi ini tampaknya tak bertahan lama, mengingat pemerintah…

PR Daya Saing Indonesia

Laporan terbaru WEF yang bertajuk The Global Competitiveness Index Report 2019 mengungkapkan, Indonesia berada di peringkat 50 dengan nilai 64,6,…

Mimpi Jadi Negara Besar

Sekitar September 2012, McKinsey Global Institute (MGI) melaporkan hasil kajian berjudul “The archipelago economy: unleashing Indonesia’s potential”, yang isinya kurang…