Ekonom: Sinyal Positif bagi Dunia Usaha di Dalam Negeri - MASUKNYA SRI MULYANI DAN PRABOWO KE DALAM KABINET JOKOWI II

Jakarta-Kalangan ekonom menilai masuknya figur Sri Mulyani Indrawati dan Prabowo dalam Pemerintahan Jokowi II memberikan sinyal positif bagi dunia usaha, dan stabilitas politik di dalam negeri. "Dari sisi kompetensi dan profesionalisme saya yakin beliau lebih dari mampu dan sudah terbukti lima tahun ini, jadi pribadi saya berpendapat Bu Sri Mulyani tetap di kementerian keuangan, karena itu akan memberikan sinyal kepada seluruh masyarakat terutama publik dunia usaha, bahwa Kemenkeu benar-benar diisi oleh orang profesional," ujar peneliti senior Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (22/10).

NERACA

Selain Enny, Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal turut mengomentari masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi. Hal tersebut memiliki nilai plus dan minus terutama terhadap persepsi pasar. "Bisa jadi (sinyal positif untuk investor). Sebetulnya itu plus minus," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, nilai plus masuknya Prabowo ke kubu pemerintah memberikan sinyal stabilitas pada politik. Kondisi politik stabil bakal berimplikasi pada situasi ekonomi yang lebih stabil. "Kalau secara politis lebih stabil, ekonomi mestinya lebih fokus karena riak-riak politik tidak banyak mengganggu ekonomi. Mungkin ada sisi negatif. Dari sisi masyarakat, terutama dari pendukung Pak Prabowo kan sebagian saya pikir akan merasa kecewa," ujarnya.

Terkait pentingnya oposisi dalam pemerintahan terhadap persepsi investor atau pelaku usaha, Faisal mengatakan, setiap pelaku usaha bisa saja punya pandangan yang berbeda. "Pelaku usaha juga kan berbeda-beda. Kalau selama ini yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah, mungkin mereka meresponnya akan bagus selama ada oposisi. Sebaliknya kalau oposisi semakin kecil dengan masuknya Gerindra ke kubu pemerintah, ini juga dipersepsikan oleh pelaku usaha bisa jadi buruk," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam dua hari sebelumnya (21-22 Oktober) memanggil Sri Mulyani Indrawati dan Prabowo untuk masuk dalam daftar menteri di kabinet Jokowi periode II masing-masing sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan.

"Saya secara pribadi daripada beliau di Menko sebaiknya memang di Menkeu, karena katakanlah kalaupun mencari sosok yang benar-benar nonpartai dan juga profesional dan kompeten dan sebagainya, mungkin pak Jokowi mempunyai pertimbangannya yang tidak bisa sederhana itu," ujar Enny.

Menurut Enny, bila mencari yang kompeten dan profesional memang banyak, bahkan orang-orang di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri. Namun, menurut Enny, kerja Sri Mulyani sudah terbukti dan perlu diteruskan.

Salah satu capaian Sri Mulyani disampaikan oleh Enny adalah transparansi anggaran yang meningkat. "Kita tahu betul di tahun 2019 index atau skor budget transparansi mengalami lompatan yang luar biasa di 2019 ada di posisi 23 peringkatnya, tadinya lebih dari 40," ujarnya.

Dia menilai tantangan ekonomi ke depan semakin sulit. "Di dalam manajemen yang menjadi sangat krusial peran dari kementerian keuangan itu adalah bagaimana tidak hanya sekedar menjaga, tapi bagaimana peran dari fiskal menjadi stimulus buat perekonomian," ujarnya.

Ekonom lainnya menyambut positif kembalinya Sri Mulyani ke kursi Menteri Keuangan. Perempuan yang akrab disapa Ani ini dipandang layak dan mumpuni menduduki posisi tersebut. "Kalau saya melihat selama ini kan memang banyak yang menginginkan beliau (Sri Mulyani) di Kementerian Keuangan untuk menjaga dari sisi fiskal. Memang harus orang profesional," ujar Faisal.

Meski demikian, dia meminta Sri Mulyani untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah ada di masa kepemimpinan sebelumnya. Terobosan-terobosan tetap diperlukan apalagi di tengah perlambatan ekonomi global. "Bukan hanya lagi melihat apa APBN-nya aman atau tidak. Seringkali kalau mengamankan APBN belum tentu dari sisi ekonominya aman," tutur dia.

Di masa kepemimpinan yang baru, Sri Mulyani harus lebih proaktif dalam mendukung perkembangan sektor riil dan dunia usaha. Jadi jangan hanya mengejar penerimaan pajak semata. "Jadi tidak ketat seperti sekarang ini masih relatif ketat padahal dari sisi kebijakan moneter sudah melonggarkan, menurunkan suku bunga, tapi dari sisi fiskal masih mengejar-ngejar penerimaan. Targetnya kan dinaikkan," tegas Faisal.

Catatan Khusus

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) lainnya, Abra Talattof, menyambut positif kabar bahwa Mantan Direktur Bank Dunia terpilih lagi. Namun, dia juga memberikan sejumlah catatan. "Sudah cukup bisa diterima pasar cukup market friendly. Paling catatan buat Sri Mulyani bagaimana kebijakan-kebijakan di sektor fiskal itu dikomunikasikan dengan parpol-parpol," ujarnya.

Komposisi koalisi yang 'gemuk' bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Sri Mulyani. "Untuk memuaskan kepentingan parpol, kayaknya tantangan di situ. Jadi masing-masing kementerian ingin anggaran dinaikkan, misalnya, di sisi lain keterbatasan penerimaan pajak juga makin besar. Makanya Sri Mulyani harus melakukan bisa melakukan kompromi politik dengan para parpol," ujar dia.

Sementara terkait kebijakan di sisi fiskal, Abra mengharapkan, Kementerian Keuangan dapat menjaga dan menekan utang dan defisit fiskal. "PR masalah peningkatan utang dan defisit fiskal yang terus meningkat. Itu harus dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai jadi beban pemerintah paska lima tahun ke depan," tegas dia.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menyampaikan permintaan khususnya kepada Menteri Sri Mulyani di periode keduanya. "Bapak presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menugaskan saya tetap di menkeu. Dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu para menteri-menteri terkait dalam mewujudkan ketahanan ekonomi," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, kemarin.

Presiden Jokowi, menurut dia, memberi perhatian di sektor ekonomi untuk peningkatan lapangan kerja dan UKM. Selain itu, permasalahan yang saat ini masih terjadi di bidang makro seperti defisit neraca berjalan dan perdagangan diminta bisa teratasi. "Jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UKM,"ujarnya.

Namun di sisi lain, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tak sependapat apabila Sri Mulyani Indrawati kembali dipilih sebagai Menkeu di Kabinet Jokowi periode II. Menurut dia, dengan kembalinya Sri Mulyani di posisi yang sama pada periode sebelumnya tidak akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih baik. "Kembalinya SMI sebagai Menteri Keuangan itu artinya kita tidak akan mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan," ujar Piter.

Piter menyebut dengan masuknya SMI perekonomian nasional akan terjebak di pertumbuhan sekitar 5%. Dengan demikian, mimpi menjadi negara besar di tahun 2045 perlu dipikirkan kembali. "Kecuali jika Ibu Sri Mulyani mengubah pola kebijakannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi global," ujarnya.

Karena, menurut dia, yang dibutuhkan itu adalah kebijakan countercyclical baik di moneter, fiskal maupun di sektor riil. Artinya kebijakan moneter yang sudah pro terhadap pertumbuhan hendaknya diimbangi dengan kebijakan fiskal yang penuh dengan stimulus terhadap perekonomian. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…