Menteri Terpilih Diminta Tak Rangkap Jabatan

NERACA

Jakarta - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta menteri baru Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo tidak merangkap jabatan dalam segala jabatan. Enny mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan ketika menteri baru tersebut telah mengemban tugas, karena prioritas utamanya adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Ketika mereka sudah bersedia memenuhi amanah dari presiden menjadi menteri, seharusnya seluruh atribut dan jabatan sebelumnya ditinggalkan agar dia fokus memenuhi panggilan tugas kenegaraan,” katanya saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10). Enny mencontohkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diperkirakan akan masuk lagi dalam kabinet Jokowi setelah pada Senin (21/10) mendatangi Istana Kepresidenan untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, jika dilihat dari kemampuan dan kepemimpinan Airlangga selama menjabat Menteri Perindustrian, maka memang ia telah menunjukkan kompetensi yang baik, namun tetap harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bebas dari konflik kepentingan. “Dia lama di DPR, jadi ketua komisi, dan masih menjadi ketua parpol yang artinya kemampuan leadership teruji dan dibuktikan. Persoalannya menteri harus bebas dari segala kepentingan termasuk menghilangkan ego sektoral,” katanya.

Enny melanjutkan kemungkinan rangkap jabatan juga terjadi pada calon menteri yang mempunyai latar belakang pengusaha seperti Erick Thohir, pendiri Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama. “Sehingga bisa menimbulkan kembali trust dari masyarakat terutama dunia usaha sebab di sektor ekonomi yang penting dan utama adalah kepastian. Secara politik hitung-hitungan di atas kertas, tapi kalkulasi orang ekonomi itu dia punya satu rule of times sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Enny menegaskan bahwa profesional tidak hanya ditentukan melalui latar belakangnya seperti partai politik, pengusaha, atau akademisi melainkan memiliki integritas sebagai pejabat publik sehingga mampu memimpin suatu sektor dan tidak akan memihak. “Profesional itu ketika mereka sudah menerima mandat sebagai menteri, maka di situ mereka memosisikan diri sebagai pejabat publik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai para calon menteri yang terpilih akan lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan rakyat sebab seorang menteri merupakan ujung tombak terealisasinya berbagai harapan masyarakat. “Jangan sampai ternyata yang ditunjuk mengakomodasi kepentingan partai politik,” tegasnya.

Lain hal nya dengan Ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Ia mengatakan tidak khawatir mengenai adanya konflik kepentingan yang mungkin bakal terjadi pada pada sejumlah menteri pilihan Jokowi. "Saya rasa itu kan bisa diatur. Misal pensiun sementara dari perusahannya, segala macam. Tapi kita sudah coba yang lain-lain, akademisi sudah dicoba, politis sudah dicoba, mungkin perlu kita coba juga pemain bola. Ini namanya disebut continues improve," ujar Ari di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (21/10).

Ari yang juga merupakan Rektor UI menilai yang sekarang diperlukan dalam kabinet jilid II pemerintahan Jokowi adalah empirical thinking atau orang-orang yang berpengalaman. Dia melihat selama ini birokrat tertarik pada outputnya, namun tidak terlalu memecahkan teka teki masalah. "Untuk memecahkan teka-teki diperlukan pengusaha. Karena pengusaha banyak akalnya. Kabinet pertama mempersiapkan, sekarang adalah mengerjakan," ujar dia.

Dia menilai dengan masuknya pendiri-pendiri perusahaan startup akan membuat basis data yang kuat dalam membuat membuat kebijakan. "Melihat apa yang dibutuhkan konsumen, lalu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat konsumen melirik kembali produk-produk dalam negeri. Selama ini kan impor-impor aja, wisata keluar negeri saja. Bisa ga di-package sehingga membeli dan pariwisata dalam negeri menjadi suatu pengalaman tersendiri. Itu lah dia fungsinya, berpikir out of the box," kata Ari. bari

BERITA TERKAIT

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…