Menteri Terpilih Diminta Tak Rangkap Jabatan

NERACA

Jakarta - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta menteri baru Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo tidak merangkap jabatan dalam segala jabatan. Enny mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan ketika menteri baru tersebut telah mengemban tugas, karena prioritas utamanya adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Ketika mereka sudah bersedia memenuhi amanah dari presiden menjadi menteri, seharusnya seluruh atribut dan jabatan sebelumnya ditinggalkan agar dia fokus memenuhi panggilan tugas kenegaraan,” katanya saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10). Enny mencontohkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diperkirakan akan masuk lagi dalam kabinet Jokowi setelah pada Senin (21/10) mendatangi Istana Kepresidenan untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, jika dilihat dari kemampuan dan kepemimpinan Airlangga selama menjabat Menteri Perindustrian, maka memang ia telah menunjukkan kompetensi yang baik, namun tetap harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bebas dari konflik kepentingan. “Dia lama di DPR, jadi ketua komisi, dan masih menjadi ketua parpol yang artinya kemampuan leadership teruji dan dibuktikan. Persoalannya menteri harus bebas dari segala kepentingan termasuk menghilangkan ego sektoral,” katanya.

Enny melanjutkan kemungkinan rangkap jabatan juga terjadi pada calon menteri yang mempunyai latar belakang pengusaha seperti Erick Thohir, pendiri Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama. “Sehingga bisa menimbulkan kembali trust dari masyarakat terutama dunia usaha sebab di sektor ekonomi yang penting dan utama adalah kepastian. Secara politik hitung-hitungan di atas kertas, tapi kalkulasi orang ekonomi itu dia punya satu rule of times sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Enny menegaskan bahwa profesional tidak hanya ditentukan melalui latar belakangnya seperti partai politik, pengusaha, atau akademisi melainkan memiliki integritas sebagai pejabat publik sehingga mampu memimpin suatu sektor dan tidak akan memihak. “Profesional itu ketika mereka sudah menerima mandat sebagai menteri, maka di situ mereka memosisikan diri sebagai pejabat publik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai para calon menteri yang terpilih akan lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan rakyat sebab seorang menteri merupakan ujung tombak terealisasinya berbagai harapan masyarakat. “Jangan sampai ternyata yang ditunjuk mengakomodasi kepentingan partai politik,” tegasnya.

Lain hal nya dengan Ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Ia mengatakan tidak khawatir mengenai adanya konflik kepentingan yang mungkin bakal terjadi pada pada sejumlah menteri pilihan Jokowi. "Saya rasa itu kan bisa diatur. Misal pensiun sementara dari perusahannya, segala macam. Tapi kita sudah coba yang lain-lain, akademisi sudah dicoba, politis sudah dicoba, mungkin perlu kita coba juga pemain bola. Ini namanya disebut continues improve," ujar Ari di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (21/10).

Ari yang juga merupakan Rektor UI menilai yang sekarang diperlukan dalam kabinet jilid II pemerintahan Jokowi adalah empirical thinking atau orang-orang yang berpengalaman. Dia melihat selama ini birokrat tertarik pada outputnya, namun tidak terlalu memecahkan teka teki masalah. "Untuk memecahkan teka-teki diperlukan pengusaha. Karena pengusaha banyak akalnya. Kabinet pertama mempersiapkan, sekarang adalah mengerjakan," ujar dia.

Dia menilai dengan masuknya pendiri-pendiri perusahaan startup akan membuat basis data yang kuat dalam membuat membuat kebijakan. "Melihat apa yang dibutuhkan konsumen, lalu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat konsumen melirik kembali produk-produk dalam negeri. Selama ini kan impor-impor aja, wisata keluar negeri saja. Bisa ga di-package sehingga membeli dan pariwisata dalam negeri menjadi suatu pengalaman tersendiri. Itu lah dia fungsinya, berpikir out of the box," kata Ari. bari

BERITA TERKAIT

DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI - LIPI Prediksi Pertumbuhan 2020 di Bawah 5%

Jakarta-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% untuk 2020. Namun, LIPI menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia…

Pemerintah Perkuat Ekspor Produk Pertanian

NERACA Denpasar – Benar, tidak sedikit poduk pertanian asal Indonesia banyak diminati oleh negara luar. Atas dasar itulah Pemerintah terus…

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Proses Perizinan Lingkungan Titik Rawan Tipikor

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan proses perizinan menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana…

DAMPAK PELARANGAN SEMENTARA MASUK ARAB SAUDI - Ribuan Jemaah Umroh Tertahan di Bandara

Jakarta-Ribuan Jemaah calon umroh kini tertahan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (27/2), menyusul pelarangan sementara ibadah umroh oleh Pemerintah Arab…

DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI - LIPI Prediksi Pertumbuhan 2020 di Bawah 5%

Jakarta-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% untuk 2020. Namun, LIPI menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia…