Tantangan Realisasi Investasi Asing Periode II Presiden Jokowi

Oleh: Nandang Sutrisno, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum UII dan Mantan Rektor UII

Sejak dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo (Jokowi) sangat bersemangat untuk mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu upaya yang gencar dilakukan dalam rangka menarik perhatian investor asing tersebut adalah dengan melakukan reformasi hukum.

Setidaknya sudah dua kali Jokowi meluncurkan Paket Kebijakan Hukum (PKH), yaitu PKH Jilid I dan PKH Jilid II dengan jumlah produk hukum yang fantastis, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan investasi. Betapa tidak, dari kedua jilid PKH tersebut telah dikeluarkan sebanyak 347 Peraturan Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden (Perpres) dan 434 peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal, dan lain-lain. Saat ini sedang digagas untuk melakukan amandemen terhadap kurang lebih 70-an undang-undang.

Inti dari kesemua upaya reformasi hukum tersebut ditujukan untuk menghapuskan segala hambatan terhadap masuknya investasi, terutama investasi asing, dengan cara memotong persyaratan dan prosedur perizinan serta memberikan insentif-insentif, termasuk insentif perpajakan. Upaya-upaya tersebut telah berhasil meningkatkan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) secara signifikan dari Ranking 120 (2015) ke Ranking 72 (2018), meskipun pada tahun terakhir (2019) turun lagi ke Ranking 73. Demikian juga dengan realisasi investasi asing yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni sebesar Rp3.372,4 triliun (2015 – 2019) meningkat 206,3 persen dari Rp1.634,5 triliun (2010 – 2014).

Meskipun demikian tingkat pertumbuhan pertahunnya mengalami penurunan, pada periode Jokowi hanya sebesar 11,4 persen jika dibandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yakni sebesar 22,2 persen. Apalagi jika dibandingkan dengan periode pertama SBY, maka pertumbuhan investasi asing di periode pertama Jokowi ini jauh lebih rendah.

Target realisasi investasi Jokowi pada periode kedua (2019 – 2024) sebesar Rp5.747,0 triliun dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 12,4 persen. Meskipun target tersebut cukup rasional, tetapi tantangan ke depan cukup berat, jika tidak ada perubahan situasi yang positif.

Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih sekitar 5,17 persen, lebih rendah dari Vietnam dan Myanmar dan Filipina. Sangat sulit untuk bisa menarik investor asing jika pertumbuhan ekonomi tidak ada peningkatan yang signifikan. Suatu dilema, sebab salah satu alasan untuk mengundang investor asing agar berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja yang akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain investor pun kurang berminat jika pertumbuhan ekonomi suatu negara rendah, sebab berkaitan langsung dengan daya beli yang juga rendah.

Kedua, perang dagang antara Amerika Serikat dan China berpengaruh baik terhadap aliran perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi, maupun kebijakan moneter banyak negara, baik positif maupun negatif. Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak negatif dari perang dagang tersebut, karena Indonesia tidak pandai mengambil manfaat dari peristiwa tersebut. Berbeda dengan Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang pandai memanfaatkan situasi, sehingga perang dagang justru memberikan hikmah bagi mereka.

Selain kedua tantangan tersebut, tantangan yang sangat berat untuk menarik investor asing adalah tingkat korupsi yang masih tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia versi Transparansi Internasional (TI). IPK Indonesia terakhir versi TI yang dirilis pada tahun 2018 meskipun ada kenaikan satu poin dari 37 ke 38, dan peringkat Indonesia naik dari nomor 96 ke nomor 89, tetapi peringkat tersebut masih tergolong rendah mengingat jumlah negara yang disurvey sebanyak 180. Demikian juga jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, peringkat Indonesia masih di bawah Singapura, Brunai Darussalam dan Malaysia.

Korupsi menciptakan biaya tinggi, menciptakan imej buruk serta ketidakpastian hukum, yang kesemuanya pada gilirannya akan menimbulkan keengganan bagi investor asing untuk datang. Oleh karena itu, betapapun reformasi hukum terus menerus dilakukan, jika tidak disertai dengan penurunan tingkat korupsi, target realisasi investasi asing pada periode kedua Presiden Jokowi akan berat untuk bisa tercapai. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipertanyakan Asing, Wajarkah?

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) BPS (Badan Pusat Statistik) mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019…

Mitigasi Risiko Turunnya Ekspor Indonesia

Oleh: Gresika Bunga Sylvana, Mahasiswa S2 Risk Management City University of New York Amerika Serikat terancam mengalami resesi ekonomi. Kabarnya,…

Mengecam Aksi Ledakan Bom di Medan

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)   Kewaspadaan terhadap ancaman terorisme tidak boleh…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mereka yang Terancam Tenggelam

Oleh: Amanda Katili Niode, Ph.D., Manager, Climate Reality Indonesia Baru-baru ini sebuah studi yang dipaparkan di jurnal ilmiah Nature Communications…

Radikalisme Sebuah Paham Manipulasi Kebenaran Penghambat Kemajuan

  Oleh : Ridho Airlangga, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Di zaman now, radikalisme digerakkan untuk mengganti asas negara. Targetnya, penegakan sistem…

Karhutla dan Pidana Pemegang Saham

Oleh : Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH., Praktisi Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, pada 12 November lalu,  menyatakan berkas kasus…