NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian terus meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) di seluruh Indonesia, pasalnya sampai saat ini IKM yang ada masih terpusat di Pulau Jawa. Agar IKM bisa menyebar di seluruh Indonesia, harus dilakukan pembenahan diantaranya adalah melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan kemampuan teknologi melalui program restrukturisasi mesin, hingga peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai pelatihan dan pendampingan.

Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, untuk mengisi ketidakseimbangan IKM antara di Pulau Jawa dan luar Jawa perlu diadakannya pengembangan wirausaha IKM dan juga untuk memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan profesional.

"IKM yang ada saat ini berjumlah 3,8 juta unit usaha dengan komposisi yang ada, 75% berada di Pulau Jawa dan 25% di luar Pulau Jawa, untuk saat ini diharapkan bisa bergeser menjadi 60% di Jawa dan 40% di luar Jawa pada 2014," ungkap mantan ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.

Dengan mengembangkan IKM, imbuhnya, Indonesia memiliki ketangguhan goncangan perekonomian global. "Karena IKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar dan membuka peluang usaha dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat," tukas Hidayat.

Oleh karena itu, lanjutnya, untuk menciptakan wirausahawan baru bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu by design dan pendekatan fast track.

Untuk pendekatan by design, Hidayat menuturkan dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekruitmen, pelatihan, dan magang. "Tentunya pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha," kata Hidayat.

Sedangkan pendekatan fast track, Hidayat menambahkan, dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan pelatihan, inkubator diiringi pemberian fasilitas peralatan produksi atau modal kerja.

"Dalam dua tahun terakhir (2010-2011) telah dilakukan pelatihan dan pemberian mesin atau peralatan untuk menumbuhkan sebanyak 1839 wirausaha baru," kata Hidayat.

“Pada bulan Februari 2011, Presiden dengan dukungan dari 13 Kementerian dan Institusi telah mencanangkan Gerakan Kewirusahaan Nasional (GKN) dengan sasaran meningkatnya jumlah wirausaha dari 0,24 % menjadi paling sedikit 1 % dari jumlah populasi di Indonesia," terang Hidayat.

Dalam kesempatan yang sama Hidayat juga memaparkan,saat ini pihaknya bersama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) siap untuk menawarkan modal ventura bagi para pelaku IKM yang bersedia untuk mengembangkan usahanya.

Hidayat menuturkan sudah ada 10 pengusaha dari HIPPi yang siap untuk memberikan modal bagi pelaku usaha IKM. "Ada yg investasi 10 orang, saya mengumpulkan 10 orang yang dedicated," ungkap Hidayat.

Hidayat menambahkan total investasi yang kira-kira akan dikeluarkan oleh pengusaha itu sendiri adalah sebesar Rp 4 Miliar yang nantinya akan digunakan untuk membantu IKM yang membutuhkan. "Satu orang kalau bisa 3 sampai 4 Miliar," katanya.

Dengan cara ini, Hidayat mengungkapkan, program modal ventura ini sudah berkembang pesat di negara maju di dunia yang berhasil membuat industri kecil disana lebih berkembang. "Mereka (pemberi modal) Ingin menumbuhkan wirausaha baru dengan cara yg sehat dan well-prepared, di negara maju sudah sukses, bisa beroperasi menghasilkan industri kecil," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah. Ia menuturkan modal ventura ini diprioritaskan untuk IKM yang bergerak di sektor industri kreatif. "Prioritas IKM yang diberi modal adalah industri kreatif seperti fashion dan kerajinan tangan," tutur Euis.

Modal Ventura adalah suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Sistem pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil dan pengembalian modal (divestasi).

Kendala Pemasaran

Euis memaparkan saat ini masih terjadi kendala dalam mendorong produk IKM itu sendiri guna bisa dipasarkan di pusat perbelanjaan seperti mal. “untuk memasarkan produk IKM di mal masih sulit dilakukan karena harga sewa gerai di mal yang cukup tinggi membuat para produsen IKM kewalahan.Memang masih repot karena konsesi nya masih tinggi 40% itu kan berat," ujar Euis.

Lebih lanjut lagi Euis mengungkapkan sudah melakukan diskusi dengan Menteri Perdagangan dan menteri Perindustrian akan hal ini. Euis mengharapkan untuk IKM ini ada gerai khusus bagi IKM. "Sudah saya sampaikan ke pak Gita pada saat rapat eselon satu Kemenperin dan Kemendag, progressnya saya belum lihat apakah nanti ada perubahan. IKM ini bisa lebih lunak atau longgar atau juga akan ada gerai gratis bagi IKM, itu yang kita harapkan," jelasnya.

Euis menambahkan harus ada pembicaraan lebih lanjut dengan para IKM dan pengelola mal itu sendiri dalam mendorong produk IKM ini bisa dipasarkan di mal tanpa mengesampingkan kepentingan kedua belah pihak. "Harus dibicarakan dengan IKM, kemampuan mereka berapa untuk konsesi itu dan juga tidak bisa juga mengesampingkan biaya yang dikeluarkan mal besar itu, karena mereka ada pajak, pengeluaran lain seperti marketing dan infrastruktur. Ini harus didiskusikan bersama," ungkapnya