Jokowi-Ma’ruf

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Selamat kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin yang telah dilantik pada 20 Oktober kemarin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Meriah pelantikan keduanya juga diwarnai kritikan terkait penyewaan sejumlah mobil yang digunakan oleh sejumlah tamu undangan. Konon biaya mencapai Rp.1 miliar. Meski ada kritikan tetapi pada dasarnya hal itu adalah hal yang wajar dalam prosesi pelantikan kepala negara dan tentu tamu yang diundang bukanlah tamu kehormatan biasa sehingga harus juga perlu ada pelayanan yang istimewa.

Terlepas dari kemeriahannya, pastinya tantangan Jokowi–Ma’ruf Amin dalam 5 tahun pemerintahannya ke depan tidaklah mudah dan karenanya perlu kerja ekstra keras untuk mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, tentu selain kepentingan alokasi pendanaan yang sangat besar. Selain itu faktor stabilitas sospol juga harus menjadi prioritas karena stabilitas sospol menjadi landasan penting untuk melakukan pembangunan.

Bagaimanapun juga prestasi dan keberhasilan pembangunan yang telah ditorehkan oleh Jokowi–Jusuf Kalla perlu diapresiasi meski tetap ada banyak kekurangan. Pastinya, salah satunya yang paling fenomenal adalah percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Betapa tidak, pembangunan sejumlah ruas tol yang menggabungkan sejumlah daerah secara tidak langsung dapat mengangkat geliat ekonomi di daerah dan tentu hal ini berdampak sistemik terhadap percepatan pembangunan di berbagai kota–desa dan daerah.

Hal ini juga diharapkan selaras dengan alokasi dana desa dan tentunya dana kelurahan untuk mendukung semua program pembangunan di daerah. Terkait ini, era otda memungkinkan daerah memacu geliat ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal. Bahkan, era Otda dengan berbagai pemekarannya juga sangat diharapkan berdampak sistemik terhadap percepatan pembangunan di daerah.

Sayangnya, ego pemekaran justru diwarnai dengan banyaknya kasus kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Bahkan, KPK menyebut tahun 2018 sebagai Tahun OTT karena ada banyak kepala daerah dan politisi yang terciduk OTT KPK. Ironisnya, situasinya tidak berubah karena sampai 16 Oktober 2019 kemarin dan ketika Oktober 2019 belum genap 30 hari ternyata KPK juga telah melakukan serangkaian OTT yaitu 7 Bupati, 1 Walikota dan 1 Gubernur yaitu 23 Januari terhadap Bupati Mesuji, Khamami, 30 April atas Bupati Kepulauan Talaud, Sulut, Sri Wahyuni Maria Manalip, lalu 10 Juli terhadap Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, pada 26 Juli atas Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, lalu 2 September terhadap Bupati Muara Enim, Sumsel, Ahmad Yani, juga 4 September atas Bupati Bengkayang, Kalbar, Suryadman Gatot, tanggal 6 Oktober atas Bupati Lampung Utara, Agung Mangkunegara, pada 14 Oktober terhadap Bupati Indramayu, Supendi dan 16 Oktober terhadap Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Fakta diatas memberikan gambaran bahwa salah satu tantangan terberat bagi Jokowi–Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024 adalah membangun pemerintahan yang bersih. Padahal, pada 2020 akan ada 270 pilkada serentak yang tentunya akan berpengaruh terhadap iklim sospol domestik. Oleh karena itu, sinergi antara koalisi dan oposisi juga menjadi penting untuk bisa menciptakan kondisi dinamis dan stabilitas sospol sehingga pelaksanaan pembangunan dan realisasi investasi dapat berjalan lancar. Selamat kepada Jokowi-Ma’ruf Amin yang dilantik 20 Oktober 2019 sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur Hadir, Konflik Agraria Banjir

Oleh: Sarwani Pemerhati Kebijakan Publik Pembangunan infrastruktur identik dengan penggusuran. Penggusuran tak terelakan karena pembangunan tersebut dilakukan di lahan yang…

Proses yang Benar Menjadi Penentu

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Diksi untuk menciptakan Indonesia berkemajuan di berbagai bidang ditentukan oleh bagaimana prosesnya…

Ganti Rezim Tol Laut

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Sepertinya ini kebiasaan Presiden kita di ranah kemaritiman. Dia…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sensitivitas Harga

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang akhir tahun tentu tidak bisa terlepas…

Infrastruktur Hadir, Konflik Agraria Banjir

Oleh: Sarwani Pemerhati Kebijakan Publik Pembangunan infrastruktur identik dengan penggusuran. Penggusuran tak terelakan karena pembangunan tersebut dilakukan di lahan yang…

Proses yang Benar Menjadi Penentu

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Diksi untuk menciptakan Indonesia berkemajuan di berbagai bidang ditentukan oleh bagaimana prosesnya…