Diskopdagrin Kota Sukabumi Pantau Terus Pupuk Bersubsidi  

NERACA

Sukabumi - Selain memantau perkembangan bahan pokok penting (bapokting) dan barang strategis lainya, Dinas Koperiasi, UMKM, Perdagangan Perindutrian (Diskopdagrin) Kota Sukabumi juga terus lakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi.

Sebab, pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi yang tepat dan benar akan mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan upaya pencapaian kedaulatan pangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok."Iya selain bapokting (sembako) kita juga pantau serta awasi pupuk bersubsidi," ujar Kepala Bidang Perdagangan Diskopdagrin Kota Sukabumi Heri Sihombing kepada Neraca, Jumat (18/10).

Belum lama ini juga lanjut Heri, telah digelar rapat forum komunikasi pupuk bersubsidi yang diselenggarakan oleh bidang Perdagarangan Dalam negeri (PDN) Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinisi Jawa Barat, tentang alur pengadaan, penyaluran, serta mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi."Forum ini dihadiri oleh aparat dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten atupun Kota, Asosiasi distribusi dan Asosiasi Produsen dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur serta Kota dan Kabupaten Bogor. Dengan digelarnya forum ini pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Heri.

Lebih lanjut Heri mengungkapkan, alur pengadaan dan penyaluran yang dimaksud itu harus sesuai dengan Permendag nomor 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kemudian PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (Enam) Tepat. Yaitu, tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. 

"Kemudian produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat, dan memiliki atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggungjawabnya," ujarnya.

Selain itu juga, tambah Heri, distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke Lini IV. Kemudian tambah Heri, PT. Pupuk Indonesia (Holding Company) wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi secara nasional di tiap-tiap propinsi yang menjadi wilayah tanggung jawab produsen setiap bulan. Serta wajib menyampaikan laporan tentang indikasi akan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, termasuk upaya yang telah dilakukan. 

"Semua bentuk laporan pupuk harus dilaporkan ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga, Ditjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan ke Pojok Pupuk Nasional," ungkap Heri.

Sedangkan mekanisme pengawasan untuk pupuk bersubsidi lanjut Heri, dimulai dari PT. Pupuk Indonesia–produsen, distibutor, pengecer sampai kekelompok tani atau petani dilakukan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Komisi Pengawasa Pupuk dan Pestisida (KP3) baik tingkat Provinsi Kota ataupun Kabupaten di Jabar."Disamping itu PT. Pupuk Indonesia bersama produsen melakukan pengawasan operasional terhadap distributor dan pengecer," pungkas Heri. Arya