KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap 20 Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).

"Tujuan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai SPI BUMN/BUMD tentang tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan operasional BUMN/BUMD. KPK juga berkomitmen untuk membantu menciptakan BUMN bersih melalui SPI yang profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya," ucap Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Kamis (17/10).

KPK, kata Yuyuk, memandang peran SPI sangat strategis dalam pencegahan korupsi dengan menjalankan fungsi "Early Warning System" (EWS). KPK juga mengharapkan SPI yang kompeten dapat mencegah penyimpangan di tubuh BUMN/BUMD."Hal ini tidak terlepas dari besarnya aset yang dikelola oleh BUMN/BUMD," ujar dia.

Saat ini, kata dia, tercatat aset BUMN/BUMD mencapai lebih dari Rp8.092 triliun dengan kontribusi terhadap penerimaan APBN sebesar Rp422 triliun."Selain itu, KPK juga mencatat jumlah kasus korupsi yang melibatkan BUMN sampai dengan tahun 2019 sebanyak 73 kasus dari total 1.007 kasus yang ditangani KPK," kata Yuyuk.

Pelatihan tersebut diselenggarakan di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta dan diikuti oleh 40 peserta dari 14 BUMN dan enam anak perusahaannya, yakni PT Aero Wisata, PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, PT Jasa Marga, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara, PT Bukit Asam, PT Angkasa Pura II, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia.

Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia Logistik, Perum PPD, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Industri Kereta Api, PT Semen Baturaja, PT Primissima, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Patra Jasa, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Phapros, dan PT Swabina Gatra.

Materi pelatihan diberikan oleh penyuluh internal KPK di antaranya tentang dasar hukum tindak pidana korupsi, pidana korporasi, ahli pembangun integritas, konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi, pelaporan pengaduan dan "whistle blower system" serta panduan cegah korupsi.

"Pelatihan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Pusat Edukasi Antikorupsi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor bisnis, khususnya BUMN/D dan anak perusahaannya. Kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada 23-25 Oktober khusus untuk PT Pertamina dan 29-31 Oktober untuk BUMN lainnya," kata Yuyuk. Ant

BERITA TERKAIT

Optimalisasi Sistim Pengelolaan, Jadi Solusi Penanganan Sampah Plastik

Optimalisasi Sistim Pengelolaan, Jadi Solusi Penanganan Sampah Plastik NERACA Jakarta - Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) memaparkan, total konsumsi plastik…

BPOM Ungkap 96 Kasus Kosmetik Ilegal Selama 11 Bulan

BPOM Ungkap 96 Kasus Kosmetik Ilegal Selama 11 Bulan  NERACA Surabaya - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia…

AJB Bumiputera 1912 Tetap Jaga Komitmen Pembayaran Klaim

AJB Bumiputera 1912 Tetap Jaga Komitmen Pembayaran Klaim NERACA Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan - Menteri Siti Nurbaya

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan Menteri Siti Nurbaya NERACA Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti…

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal   NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung ST…

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyatakan terdapat perubahan uji validasi…