Idealnya, Kabinet Kerja Jilid II Diisi Figur Berkualitas

NERACA

Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengharapkan tim Kabinet Kerja II idealnya diisi oleh figur-figur yang tak hanya kuat, tapi juga memiliki kualitas yang hebat.

"Di antara parameternya adalah prestasi seseorang pada bidang yang ditanganinya. Presiden Jokowi harus membuktikan kepada publik bahwa dirinya tetap berada pada track-nya sebagai pemimpin yang teguh pada pendiriannya tidak terkooptasi oleh kekuatan parpol yang terus merapat," ujarnya seperti dikutip Antara, kemarin (17/10).

Roni berharap Jokowi bisa membuktikan kepada publik bahwa prestasi yang telah ditorehkan pada periode awal akan dilanjutkan di periode kedua dengan memosisikan orang-orang berprestasi menjadi tim yang solid di jajaran kabinetnya.

"Langkah ini juga penting untuk menjawab kekhawatiran publik bahwa di periode kedua Jokowi, jajaran kabinet hanya akan menjadi rebutan partai politik, karena Jokowi tidak ada kesempatan kembali di periode depan," kata akademisi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung itu.

Menurut dia, Kabinet Kerja II idealnya adalah kabinet meritokrasi."Banyak sekali anak bangsa berkualitas dan ahli di bidangnya yang dapat diajak untuk memperkuat kabinet Jokowi," kata penulis buku Komunikasi Politik Soekarno itu.

Keberadaan para profesional dan ahli di Kabinet, lanjut dia, akan memberikan citra positif pada kepemimpinannya sebagai pihak yang komitmen terhadap kinerja ketimbang kompromi politik semata.

Sementara, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, di Jakarta, Rabu (16/10), menyebutkan, menteri-menteri dari kalangan profesional juga layak diprioritaskan karena akan lebih fokus bekerja tanpa memikirkan politik.

Terlebih, Jokowi sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. Namun demikian, Adi berpendapat bisa saja dalam praktiknya komposisi itu bisa berubah. Salah satu alasannya, karena dinamika politik. Beberapa partai oposisi seperti Gerindra, PAN, dan Demokrat perlahan sudah merapat."Jika pun komposisinya begitu, mungkin profesional banyak yang diendorse parpol," kata Adi.

Namun, dirinya masih optimistis bahwa menteri dari kalangan profesional, kinerjanya akan total bekerja untuk Jokowi. Sehingga tak memikirkan politik."Kinerjanya total ke Jokowi. Enggak mikir politik," kata Adi.

Adi pun menggarisbawahi, meski dari kalangan profesional ataupun dari parpol, semuanya harus bekerja total untuk Jokowi."Yang penting dari parpol atau profesional, total bekerja realisasikan janji politik Jokowi," ujar dia.

Peran dan kinerja menteri dari kalangan profesional berdasarkan hasil riset yang dilakukan Alvara Research Center ternyata lebih disukai publik. Berdasarkan hasil survei, publik ternyata memang lebih puas dengan menteri yang berasal dari kalangan profesional. Tak heran jika lima peringkat teratas menteri terbaik selama pemerintahan Jokowi-JK berasal dari kalangan profesional.

"Ini artinya, publik mengakui kinerja dari menteri dengan latar belakang profesional," kata CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, dalam keterangan resminya, di Jakarta.

Salah satu profesional yang dinilai mumpuni dari kalangan internal Kementerian ESDM adalah Djoko Siswanto. Ia pernah menjabat pimpinan di SKK migas, pimpinan di BPH Migas, Dirjen Migas dan Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) yang diketuai Presiden RI dan ketua hariannya Menteri ESDM.

Menurut analis politik yang juga Direktur Indostrategi, Arif Nurul Imam, ada sejumlah kementerian pada Kabinet Jokowi Jilid II yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Arif menyebut, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta Menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional.

Pada Pemilihan Presiden 2019, rakyat kembali mempercayakan suaranya kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan jabatannya pada periode kedua, 2019—2024. mohar

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…

Investasi Ratusan Triliun Tersumbat Izin dan Lahan di Daerah

NERACA Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk…

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

FORMULIR PENDAFTARAN INVESTASI DISEDERHANAKAN - KPPOD: 347 Perda Bermasalah Hambat Investasi

Jakarta-Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan, sebanyak 347 peraturan daerah (Perda) bermasalah menghambat investasi masuk ke Indonesia. Dari jumlah…

Kontraksi Ekspor-Impor RI Diprediksi Mereda di 2020

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memprediksi kontraksi ekspor dan impor…

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…