Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para tokoh Suku Dayak terkait rencana pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Para Tokoh Dayak tersebut berkumpul pada sebuah acara yang bertema Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis. “Pertemuan antara para tokoh masyarakat Suku Dayak dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah dikemas dalam bentuk seminar yang dialogis,” kata Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo.

Himawan mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang akan menggunakan desain forest city tentu perlu melibatkan masyarakat setempat yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada hutan-hutan di pulau tersebut. “Keputusan penting telah diambil Pak Presiden untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru dengan konsep forest city dan tetap mencerminkan identitas Indonesia yang berdaulat majemuk dan berperadaban tinggi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Himawan menuturkan untuk semakin mendukung adanya pemindahan ibu kota ini pemerintah terus melakukan pendalaman dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk warga asli Pulau Kalimantan seperti Suku Dayak. “Sehubungan dengan itu Kementerian PPN dan kementerian lembaga lain telah mempersiapkan kajian pendalaman serta melanjutkan penyelenggaraan pertemuan dialogis dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus mengatakan saat ini masyarakat Dayak sebagai tuan rumah sedang berada dalam posisi minoritas dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani ladang, sawah, dan kebun.

Hal tersebut berbeda dengan warga pendatang dan non Suku Dayak yang mayoritas menguasai sektor perdagangan domestik maupun antar pulau, transportasi, bahkan pegawai negeri dan swasta. “Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial dan ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.

Dolvina berharap dengan adanya rencana realisasi pemindahan ibu kota baru ini akan mampu memberikan nilai ekologi, sosial, dan budaya sehingga masyarakat Dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemajuan Indonesia. “Sehingga masyarakat dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemindahan IKN menjadi keputusan pemerintah yang indah pada waktunya,” katanya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serap Rp23 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp23 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN)…

MRT Kembangkan Pembayaran Tiket Lewat QR Code

    NERACA   Jakarta - PT Mass Rapid Transit Jakarta mengembangkan sistem pembayaran tiket baru dengan menggunakan QR Code…

Motor Penyumbang Polusi Terbesar di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan bahwa sepeda motor masih menjadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Telan Dana Rp900 miliar, JAYA Ground Breaking Pasar Senen Jaya 1 dan 2

    NERACA   Jakarta - PT Pembangunan Jaya (JAYA) melakukan ground breaking proyek Senen Jaya 1 dan 2. Proyek…

Industri Plastik Tumbuh dengan Inovasi dan Teknologi - Pameran Plastics and Rubber Indonesia 2019

        NERACA   Jakarta – Pameran Plastics & Rubber Indonesia kembali digelar di Jakarta Internastional Expo Kemayoran…

DPR Dukung Pengembangan Program Kementan

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Mindo Sianipar mendukung program-program kementan termasuk pembentukan Komando Strategis Pembangunan…