NERACA

Denpasar--- Penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak terhadap rencana berbagai program bantuan desa yang akhirnya batal diberikan pemerintah, termasuk program bantuan desa sedianya diberikan kepada 28.300 desa.   "Karena BBM tak jadi disesuaikan harganya, bantuan itu batal direalisasikan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisyahbana di Bali,9/4

Menurut Armida, pemerintah sebenarnya memiliki program seperti infrastruktur desa yang bersumber dari APBN-P 2012. Dalam struktur APBN-P 2012 disebutkan, jika harga BBM disesuaikan maka ada penyiapan dana dalam jangka waktu sembilan bulan ke depan.  “Padahal jika BBM bisa disesuaikan, maka satu desa mendapat Rp250 juta yang akan disalurkan oleh Kementerian pekerjaan Umum. Program tersebut akhirnya ditunda, lantaran BBM tak jadi disesuaikan harganya,” ujarnya.

Begitu juga program beasiswa masyarakat miskin sebagaimana masuk di APBN-P 2012, sasarannya akan diperluas. “Tapi juga mengikuti rencana kenaikan BBM. Karena ditunda, program itupun ditunda,” tandasnya.

Adapun bantuan-bantuan yang batal direalisasikan adalah Bantuan Langsung Sementara (BLSM), kompensasi angkutan umum, infrastruktur desa dan peningkatan unit cost untuk program keluarga harapan. 

Sementara terkait dengan utang pemerintah yang makin tinggi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku pemerintah siap mengurangi utang. Karena itu saat ini diperlukan langkah penghematan dan mengajak masyarakat  untuk berhemat dan tak manja. Apalagi penghematan ini menuju anggaran berimbang. “Kita menuju balance budget tapi kalau mau menuju balance budget anggaran yang seimbang, maka harus berani hemat. Jangan BBM tidak boleh naik, tapi tidak mau hemat,”tegasnya

 Menurut Hatta, pemerintah tetap berupaya untuk terus mengurangi utang baru. Namun, lanjut Hatta, jika utang tersebut digunakan untuk pembiayaan infrastruktur maka tidak ada salahnya untuk berutang."Kita tidak ingin ada utang baru tapi kalau ingin membiayai pembangunan dan dana itu produktif untuk membiayai infrastruktur ya harus kita lakukan walaupun kita menjaga rasio itu menurun, itu yang paling penting sekarang 25%  terhadap GDP itu, atau utang terhadap GDP itu, itu yang harus kita jaga agar tidak membebani negara," tegasnya.

Pada tahun ini, Hatta menyatakan utang tetap ditahan di bawah 3% atau sekitar 2,23%. "Makanya defisit kita jaga di 2,23 persen ditambah 0,5 defisit daerah maka kita perkirakan harus di angka 190 itu defisit kita, dari 1500 triliun belanja negara maka defisit 2,23% dari GDP kita," pungkasnya.

Berdasarkan data  Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan terungkap pada 2012 ini total utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 1.937,05 triliun. Jumlah cicilan bunga utang yang harus dibayar pemerintah juga naik 32% menjadi Rp 122,2 triliun. Jumlah pembayaran utang pemerintah di 2012 mencapai Rp 122,218 triliun atau naik dari 2011 yang sebesar Rp 92,027 triliun. Ini 8,5% dari total dana belanja negara di 2012 yang mencapai Rp 1.435,407 triliun. 

Adapun pembayaran cicilan bunga utang Rp 122,2 triliun yang direncanakan tahun ini tersebut terdiri dari, cicilan bunga utang dalam negeri Rp 88,5 triliun, cicilan bunga utang luar negeri Rp 33,71 triliun. Akhir tahun ini, total utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp 1.937 triliun yang terdiri dari pinjaman Rp 615 triliun dari surat utang Rp 1.322 triliun. **bari/cahyo