Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

NERACA

Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia. Meski Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menolak upaya bandingnya, Chuck yang pernah menyelamatkan aset negara Rp3,5 triliun ini kembali melakukan upaya hukum, yakni Peninjauan Kembali (PK).

Menurut kuasa hukum Chuck Suryosumpeno, Sandra Nangoy, putusan PT Jakarta diharapkan tidak membuat para jaksa yang diduga mengkriminalisasi kliennya jumawa. "Para jaksa penyidik, Penuntut Umum maupun Jaksa Agung Prasetyo jangan jumawa dulu, karena putusan PT Jakarta bukanlah akhir segalanya. Putusan PT tidak berarti perkara ini menjadi inkraht," kata Sandra di Jakarta, Kamis (17/10).

Sandra mengutip kata Prof Satjipto Rahardja, bahwa mereka yang kalah di Pengadilan belum tentu salah. Dan yang menang di Pengadilan belum tentu benar. Maka dari itu, pihaknya optimistis Mahkamah Agung (MA) dapat membatalkan putusan tersebut. "Artinya, majelis hakim masih bisa keliru," ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar ikut mengomentari putusan tersebut. Kata dia, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Daniel Dalle Pairunan dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa dan Achmad Yusak belum memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan seperti Chuck.

Ia menduga Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memeriksa secara teliti berkas banding yang diajukan Chuck. "Saya rasa majelis tidak memeriksa berkas secara teliti, karena kasus Chuck ini harus diteliti oleh majelis hakim yang teliti, cerdas dan sudah belajar tentang pemulihan aset. Mungkin majelis hakimnya tidak mau ambil resiko, dan mau main aman saja,” kata Haris.

Menurut dia, hakim PT yang menangani kasus mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset ini seperti ketakutan bila menyatakan bahwa Chuck tidak bersalah karena yang dihadapi oleh Chuck adalah Jaksa Agung,”Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa cermat majelis hakim menilai subjektivitas alat bukti, pernyataan saksi fakta dan pendapat ahli. Karena hal ini terkait sangat erat dengan independensi, kejujuran, kepahaman dan imparsialitas terhadap perkara," ujar Haris. "Jika ada kealpaan, kami bisa mendorong untuk melaporkan para hakim tersebut ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas.” ujarnya lagi.

BERITA TERKAIT

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…

Jokowi : Bangun Jalan Tol Jangan Tunggu IRR Tinggi

  NERACA Pekanbaru -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan jalan tol yang kini dikebut oleh pemerintah, terutama untuk…

Pemerintah Siapkan Rp8,48 Triliun untuk Pembangunan Perumahan

  NERACA                      Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana pembangunan perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPSK Dinilai Gagal Lindungi Pelapor Kasus Korupsi Hambalang

    NERACA   Jakarta - Sejatinya, Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK berkewajiban memberikan perlindungan maksimal…

Inovasi Ritase Didorong Generasi Milenial

    NERACA    Jakarta - Generasi milenial, mereka yang lahir antara 1980 hingga 2000, semakin nyata kehadirannya di masyarakat,…

Bhinneka.com Mantapkan Integrasi Kanal Pemasaran dan Teknologi

    NERACA     Jakarta ‒ Transformasi Bhinneka.Com menjadi business super-ecosystem merupakan sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan iklim bisnis…