Suku Bunga Perbankan Masih Tinggi untuk Properti

Suku Bunga Perbankan Masih Tinggi untuk Properti

NERACA

Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan bahwa tingkat suku bunga perbankan yang terdapat di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga dinilai kurang ampuh untuk bisa melesatkan kinerja sektor properti nasional.

"Yang masih bermasalah itu adalah interest rate (tingkat suku bunga) terlalu tinggi," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, di Jakarta, Rabu (9/10).

Ferry Salanto mengakui bahwa pemerintah pada saat ini telah mengeluarkan banyak jurus kebijakan seperti LTV (loan to value) hingga regulasi perpajakan agar semakin banyak yang mau membeli atau berinvestasi di sektor properti. Namun, lanjut Ferry, dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi, maka orang yang mau berinvestasi di properti juga akan banyak berpikir untuk membayar cicilannya.

"Dari sisi orang yang membayar cicilan itu signifikan, kalau tingkat bunganya berbeda satu atau dua digit," kata Ferry.

Apalagi ia mengingatkan bahwa ada kecenderungan bahwa kebijakan penurunan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Indonesia masih susah diikuti oleh penurunan suku bunga bank dengan segera.

Sebagaimana diwartakan, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B Hirawan mengatakan penurunan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen akan menahan potensi perlambatan sektor konsumsi.

"Ini untuk antisipasi penurunan pertumbuhan di sektor konsumsi akibat beberapa rencana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan iuran sektor utilititas listrik dan kesehatan (BPJS)," kata dia di Jakarta, Senin (30/9).

Menurut dia, kontribusi sektor konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dominan yakni lebih dari 50 persen. Sehingga, lanjut dia, cara paling strategis untuk mempertahankan tingkat konsumsi adalah dengan menurunkan uang muka kredit konsumsi properti sebesar lima persen.

Penurunan suku bunga acuan BI yang diikuti penurunan suku bunga properti dan kendaraan, kata dia, juga merupakan strategi mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menilai kebijakan tersebut sudah tepat untuk menjamin biaya lebih rendah dalam berbisnis atau investasi dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di Tanah Air.

Tingkat Hunian Perkantoran Bakal Menurun

Konsultan properti Colliers International memperkirakan tingkat hunian perkantoran di kawasan DKI Jakarta bakal menurun pada kuartal IV-2019 ini karena semakin banyaknya pasokan gedung perkantoran, sedangkan permintaan untuk itu tidak melonjak.

"Tambahan pasok perkantoran baru menyebabkan tingkat hunian diperkirakan turun di kuartal IV-2019," kata Ferry.

Menurut Ferry, permintaan dan proses mencari ruang kantor di ibu kota sebenarnya terus terjadi, namun aktivitas transaksi mendapatkan ruang perkantoran masih rendah. Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai perusahaan yang masih aktif untuk berekspansi adalah jenis perusahaan berbasis teknologi digital dan telekomunikasi.

Berdasarkan data dari Colliers, total pasokan perkantoran di Central Business District (CBD) atau kawasan pusat bisnis di Jakarta adalah sebanyak 6,7 juta meter persegi, dan sebanyak 1,2 juta meter persegi masih belum terserap di kuartal III-2019.

Untuk CBD sendiri, total serapan y-o-y diperkirakan turun sekitar 10 persen pada periode 2019-2020. Sedangkan di luar CBD, pasokan baru perkantoran diperkirakan bakal terbatas mulai tahun 2020."Namun limpahan ruang yang belum terserap menyebabkan tingkat hunian cenderung stabil di 2020," kata dia.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mendorong pemerintah meningkatkan insentif fiskal selain relaksasi ketentuan rasio nilai pinjaman terhadap aset (loan to value/LTV) untuk mendongkrak sektor properti.

"Properti itu banyak dinamika, selain suku bunga, juga permintaan dan pasokan, sarana prasarana misalnya listrik dan akses, itu semua satu paket, makanya sisi fiskal juga perlu didorong," kata dia di Jakarta, Jumat (20/9).

Menurut dia, Bank Indonesia berupaya menggeliatkan sektor properti yang perlu ditingkatkan dengan cara mengeluarkan kebijakan penurunan LTV untuk uang muka kredit properti sebesar lima persen.

Upaya itu, lanjut dia, diambil bank sentral di tengah situasi ekonomi global saat ini melesu dan beberapa negara dibayangi resesi ekonomi sehingga turut berdampak khususnya kepada sektor investasi jangka menengah-panjang seperti properti.

"Dengan angka penurunan belum banyak itu sepertinya belum cukup signifikan mendorong properti, bukan karena (suku) bunga tapi karena di sisi properti, situasinya melemah," imbuh alumni pascasarjana Universitas Indonesia itu. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok    NERACA Mataram - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan PT Sarana…

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC    NERACA Jakarta - Pameran properti "Indonesia Properti Expo" (IPEX) kembali hadir di…

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi    NERACA Jakarta - Sektor properti di tanah air dalam beberapa tahun belakangan dinilai…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok    NERACA Mataram - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan PT Sarana…

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC    NERACA Jakarta - Pameran properti "Indonesia Properti Expo" (IPEX) kembali hadir di…

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi    NERACA Jakarta - Sektor properti di tanah air dalam beberapa tahun belakangan dinilai…