Oleh : Ahmad Pahlevi. Pengamat Sosial Politik

Kesuksesan Pemilu tentu membutuhkan peran banyak pihak, tidak hanya KPU dan Bawaslu saja, tetapi pers juga memiliki peran pentin, karena pers merupakan mitra strategis lembaga penyelenggara dalam menyukseskan Pemilu 2019 sampai pada pelantikan.

Kita tentu mengetahui bahwa Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober nanti, potensi kerawanan masih mungkin terjadi, apalagi ketika ada aksi demo yang ditunggangi oleh kelompok tertentu yang ingin menggagalkan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Artinya Pers berkepentingan sebagai media yang dapat mengantarkan peran kerja Pemerintah kepada khalayak umum.

Kemitraan tersebut tentu memberikan kesempatan bagi pers untuk menyampaikan informasi terkait kinerja Pemerintah baik dalam sisi penindakan maupun pencegahan tindakan inkonstitusional.

Tentunya, sinergi antara pemerintah dengan pers dapat disinergikan melalui beberapa kegiatan yang saling menguntungkan.

Pers juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelenggarakan diskusi publik yang membahas terkait isu demokrasi di Indonesia, atau hal lainnya yang bersifat edukatif dengan tema kepemiluan, seperti lomba karya tulis.

Maraknya berbagai provokasi dan hate speech di media sosial, tentu harus diimbangi dengan pers yang memberikan pemberitaan yang menyejukkan.

Saat ini Indonesia memang telah merdeka, tak ada lagi penjajahan dengan ancaman senjata seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Pers ataupun Media tentu memiliki peran dalam menjaga kondusifitas jelang pelantikan, namun media yang tidak bertanggungjawab juga bisa menjadi senjata yang mematikan, bahkan bisa menghancurkan persatuan bangsa yang sudah susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan.

Tak dipungkiri informasi yang tersedia juga memberikan berita yang tidak meneduhkan, melainkan menggiring masyarakat untuk menerima berita dari sisi kehebohan saja, tanpa melihat substansi dari konten yang dimaksudkan.

Sampai kapanpun media harus mengambil peran dalam menjaga kestabilan politik nasional, karena seperti selayaknya makanan, jika informasi yang diberikan adalah informasi yang sarat gizi, tentu pihak penerima produk media berupa berita maupun informasi, akan dapat menyikapi pemberitaan tersebut dengan bijak.

Pelantikan Jokowi periode kedua sebagai presiden ke – 7 Indonesia dijadwalkan akan digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada 20 Oktober 2019.

Acara tersebut juga menandai secara resmi dimulainya masa jabatan kedua bagi Joko Widodo sebagai Presiden dan masa jabatan pertama Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menjelang pelantikan nanti, ada baiknya kita berdoa dan berharap agar periode selanjutnya dapat menjadikan Indonesia semakin maju dan semakin kuat, serta amanah sehingga pemerataan kesejahteraan akan dapat segera terwujud. Hal ini tentu dapat kita lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Dukungan terhadap pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan bentuk apresiasi terhadap konstitusi negara. Pemilu sudah berlalu, kedua capres juga sudah saling bertemu, lantas untuk apa kita berseteru?

Sementara itu, berbagai elemen pendukung sedang menyiapkan proses pengawalan jelang pelantikan, setelah sejumlah pemimpin maupun pendukung bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Sikap kelompok yang secara masif memiliki keinginan untuk menggagalkan pelantikan, tentu harus selalu diantisipasi. Jangan sampai mereka berbuat kegaduhan dan keonaran yang dapat menyusahkan banyak pihak.

Dukungan terhadap pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin juga digelorakan oleh Gerakan alumni UI, yang mana mereka menyatakan akan tetap dan terus konsisten mendukung dan mengawal Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pihaknya juga akan menentang tindakan inkonstitusional dan tindakan tercela.

Mereka juga menghimbau kepada semua pihak, termasuk kalangan UI sendiri dan sahabat-sahabat alumni lainnya, untuk menghormati hasil pemilu, karena hasil tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya menjelaskan bahwa dukungan dan kawalan gerakan alumni UI untuk Jokowi dan Ma’ruf Amin ditegaskan berdasarkan manifesto gerakan yang berikrar menjunjung hak setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas.

Masyarakat dan Media tentu punya peran yang tak bisa dipandang sebelah mata, keduanya haruslah berjalan beriringan dalam mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2004 sebagai amanah konstitusi. Jangan sampai ada pihak yang ingin bermain ‘kotor’ jelang maupun saat pelantikan nantinya.