Tak Etis Oposisi Minta Jatah Menteri

Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, Mhum mengatakan, sangat tidak etis jika partai oposisi harus meminta jatah menteri dalam pemerintahan. "Menurut saya, sangat tidak etis karena sebagai partai yang kalah dalam pilpres, seharusnya menempatkan diri sebagai oposan dalam pemerintahan," kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sikap Partai Gerindra yang meminta jatah menteri dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo.

Lagi pula, penyusunan kabinet oleh presiden menjadi hak partai politik yang tergabung dalam koalisi pemenang pemilu presiden (pilpres).

Menurut dia, jika partai politik yang kalah dalam pilpres juga meminta jatah menteri, berarti perjuangan partai politik semata mencari jabatan atau kekuasaan. "Ibarat pertandingan sepak bola. Sudah ada hasil kalah-menang, tetapi ketika bagi hadiah, pihak yang kalah juga minta hadiah. Apakah ini logis," katanya dalam nada tanya.

Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri dalam pemerintahan Jokowi, menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Dalam pemberitaan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi, terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024. "Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Sementara akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan sikap Partai Gerindra yang meminta jatah menteri dalam Pemerintahan Jokowi sebagai langkah yang mencoreng wajah oposan.

"Dalam politik, semua hal bisa saja terjadi, sehingga Gerindra yang sejak awal kekalahan Probowo telah mendeklarasikan diri sebagai oposan justru minta jatah menteri. Langkah ini menurut saya, telah mencoreng wajah oposan yang semestinya berada di luar untuk menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan sikap Partai Gerindra, yang meminta jatah menteri dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, sikap Partai Gerindra ini mencoreng wajah oposan dan pada titik ini, partai seperti PAN dan PKS yang konsisten dan berkomitmen untuk berada di luar kekuasaan lebih bermartabat dibandingkan Gerindra.

Sungguhpun begitu, ketika Jokowi merespon dan membagi kekuasaan sebagaimana yang diminta Gerindra, maka posisi Jokowi sungguh menjadi presiden yang mengedepankan demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi liberalisme.

Praktik demokrasi Pancasila, dimana semua terwakili termasuk yang kalah sekalipun, namun demokrasi liberalisme mengedepankan menang-kalah, yakni yang menang berkuasa dan yang kalah tersingkir.

Sebaliknya, ketika Jokowi tidak mengakomodir kelompok oposisi dalam kekuasaan maka sebenarnya Jokowi sedang mempraktikkan demokrasi liberalisme, yang hanya mengakomodir kelompok koalisi dan menyingkirkan yang kalah, kata Ahmad Atang. (ant)

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera yakin jika Fadli Zon akan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sebagai salah satu menteri. "Saya yakin Fadli Zon masuk. Ini pendapat pribadi, bukan partai," katanya, usai diskusi Forum Jurnalis Merah Putih "Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu", di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta.

Apalagi, kata Kapitra, Fadli tidak lagi ditunjuk oleh Gerindra menjabat sebagai pimpinan DPR RI yang kini dipercayakan kepada Sufmi Dasco Ahmad. "Fadli Zon kemarin di DPR mengatakan, saya diperintahkan, ada penugasan. Ini kan bahasa begini biasa dengarnya. Ada penugasan lain, jadi ditarik dari situ," sebutnya.

Namun, mantan pengacara Habib Rizieq itu tidak bisa memprediksi bidang kementerian apa yang akan dipercayakan kepada Fadli.

Selain itu, ia juga menyampaikan kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah menteri lainnya, sebab selama ini memang fokus pada bidang perdagangan, pertanian, dan investasi.

Menurut dia, Jokowi semestinya juga sudah mengantongi nama-nama calon menterinya dan sifatnya final. "Saya pikir Presiden sudah mengantongi nama. Dua bulan lalu sudah ada di tangan Presiden, bukannya ingin mengumumkan malah dilarang DPR. Karena belum dilantik," katanya.

Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih KH Ma'ruf Amin dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024, pada 20 Oktober mendatang.

Tidak Kemaruk

Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak ingin kemaruk atau berlebihan dalam hal jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua. "Ya, kata ibu Mega kan (ingin menteri) sebanyak-banyaknya. Tetapi kita juga tahu bahwa PDI Perjuangan ini tidak kemaruk. PDI Perjuangan memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan bekerja sama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa," kata Hasto di Jakarta.

Terkait nama-nama menteri yang diusulkan PDIP untuk kabinet Jokowi mendatang, Hasto mengatakan Jokowi sudah mencermati secara objektif dan mendalam sesuai kebutuhan.

Siapapun yang dipilih, memiliki semangat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sehingga kepemimpinan para menteri menyatu dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengungkapkan pembahasan soal kabinet sudah beberapa kali dilakukan Presiden Jokowi dengan para ketua umum dan calon kandidat menteri dari partai koalisi secara terpisah.

Hal itu dilakukan agar Presiden dapat memastikan nama-nama yang diusulkan atau dipilih berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi atau sesuai bidangnya.

Lebih jauh soal pos kementerian strategis, bagi PDI Perjuangan seluruh kementerian sangat strategis dalam kerangka bertanggung jawab terhadap arah kemajuan bangsa. "Jadi jangan dianggap kementerian A lebih strategis, kementerian B lebih strategis," kata dia. (ant)

BERITA TERKAIT

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri…

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD mengatakan tantangan Kabinet Indonesia…

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik Komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sudah ideal secara politik maupun administratif, kata pengamat kebijakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri…

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD mengatakan tantangan Kabinet Indonesia…

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik Komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sudah ideal secara politik maupun administratif, kata pengamat kebijakan…