Menteri Baru Harus Komunikatif dan Responsif

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan bahwa Ragam persoalan yang terjadi, yang mengemuka dan yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini secara tidak langsung menjadi masukan bagi Pemerintahan baru periode 2019-2024, termasuk juga masukan bagi DPR RI, MPR RI dan DPD RI masa bhakti 2019-2024.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat.

"Sejatinya, tuntutan itu tak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, tetapi juga ditujukan kepada DPR RI, MPR RI, serta DPD RI. Para legislator dan senator diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah. Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya," ujar Bamsoet, Minggu.

Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bhakti terdahulu harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD.

Konsekuensinya, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-besa.

"Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, Pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua," tutur Bamseot.

Kata Bamsoet, menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.

"Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," ujarnya.

Yang jelas, Presiden Joko Widodo diharapkan akan memilih menteri yang dapat mengakselerasi kemajuan kualitas pendidikan Indonesia untuk kabinet 2019-2020. "Dia (calon menteri) memiliki konsep akselerasi untuk memajukan kualitas pendidikan sebagai upaya peneguhan integritas kewargaan dan peningkatan kualifikasi ketenagakerjaan," kata pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Jakarta, M Abduhzen. kepada ANTARA, Jakarta.

Abduhzen menuturkan menteri yang berada di Kabinet Jokowi mendatang harus punya visi tentang sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor penentu kemajuan bangsa.

Menteri di Kabinet Jokowi juga harus memiliki pemahaman yang tepat tentang aspek mana yang harus menjadi prioritas yang jika itu tergarap dengan baik akan menjadi motor kemajuan bangsa.

Jokowi juga diharapkan menempatkan seorang menteri dalam kabinetnya ke depan, yakni yang mempunyai komitmen dan prinsip serta ideologi terhadap pembangunan SDM sehingga tidak mudah didikte oleh berbagai kepentingan yang kurang relevan.

Sementara pengajar politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun berpendapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus mengganti Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan, Rini Soemarno, dan Wiranto dari jabatan menteri dalam kabinet baru Jokowi. "Pak Jokowi mesti menyadari pemerintahan lima tahun lalu tidak baik-baik saja, tidak terlalu membanggakan prestasinya," kata Ubed dalam diskusi Dinamika Politik Jelang Penyusunan Kabinet di Gado-Gado Boplo, Jakarta.

Ubed mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu diganti karena tidak terlalu berprestasi dalam menangani persoalan ekonomi. Selain Sri Mulyani, menteri-menteri ekonomi lainnya juga harus dievaluasi. Sebab, kata Ubed, Indonesia telah gagal memanfaatkan perang dagang AS-Cina. Bahkan, pertumbuhan ekonomi melemah.

"Jujur saja kita kalah dengan Vietnam dalam merespons perang dagang AS-Cina. Itu angka pertumbuhan Vietnam naik sementara kita melemah." Menurut Ubed, masih banyak ekonom-ekonom yang memiliki karakter mirip Sri Mulyani, namun dengan visi yang berbeda.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno harus diganti dengan sosok yang baru. Meski Luhut memiliki jasa besar dalam sejarah energi di Indoneisa, tapi ia dianggap sudah tidak layak karena ada banyak masalah tentang ekspor di bidang energi. "Kita perlu orang-orang baru yang segar yang memberi energi bagi optimisme bangsa menghadapi masa depan," ujarnya.

Akan halnya Wiranto perlu diganti karena memiliki banyak kegagalan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Salah satu bentuk kegagalannya dalam kabinet lama adalah banyaknya anak negeri yang meninggal dalam kerusuhan di Papua, kerusuhan saat pemilu, dan demonstrasi menolak sejumlah rancangan undang-undang. (dbs)

BERITA TERKAIT

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri…

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD mengatakan tantangan Kabinet Indonesia…

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik Komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sudah ideal secara politik maupun administratif, kata pengamat kebijakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN

Indef Nilai Erick Thohir Cocok Jadi Menteri BUMN Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri…

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju

Tantangan dan Harapan Kabinet Indonesia Maju Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono PhD mengatakan tantangan Kabinet Indonesia…

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik

Komposisi Kabinet Ideal Secara Politik Komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sudah ideal secara politik maupun administratif, kata pengamat kebijakan…