Kriteria Menteri Baru

Kementerian yang banyak berhubungan dengan publik atau bersifat pelayanan agar menempatkan figur yang memiliki akseptabilitas tinggi dari masyarakat. Misalnya, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Perhubungan.

Neraca

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing mengusulkan calon menteri pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo periode kedua minimal memenuhi tiga kriteria. "Dengan minimal memenuhi tiga kriteria tersebut, saya optimistis figur yang ditempatkan di setiap kementerian dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sebagai menteri," kata Emrus Sihombing melalui telepon selulernya.

Emrus lantas menyebut ketiga kriteria itu, yakni pertama, figur yang memiliki integritas tinggi dan kapabel di bidangnya. Figur seperti ini adalah figur yang sangat paham terhadap bidang yang akan ditempatinya di kementerian sekaligus memiliki integritas tinggi.

Kedua, figur yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga semua ilmu pengetahuan dan kemampuannya diabadikan untuk negara dan tidak mencari-cari keuntungan pribadi. Ketiga, figur yang memiliki jiwa kepemimpinan dan pluralis. Pada saat ini kondisi masyarakat Indonesia cenderung terbentuk kelompok-kelompok ekslusif, baik etnis maupun religi.

Figur yang memiliki jiwa kepemimpinan dan pluralis, dia menaruh harapan besar dapat memimpin di kementerian dan mencegah potensi munculnya kelompok-kelompok eksklusif.

Emrus juga mengusulkan kementerian yang banyak berhubungan dengan publik atau bersifat pelayanan agar menempatkan figur yang memiliki akseptabilitas tinggi dari masyarakat. Misalnya, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Perhubungan.

Pada beberapa kementerian atau jabatan setingkat menteri, Emrus juga mengusulkan figur yang benar-benar profesional dan tidak direkomendasikan oleh partai politik.

Ia mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung. Menurut Emrus, Jaksa Agung meskipun berasal dari jaksa aktif atau dari pensiunan jaksa jika direkomendasikan oleh partai politik, dia tidak bisa menjadi figur independen sepenuhnya.

Sementara pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih menteri di kabinetnya, yakni orang yang mampu meningkatkan pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi.

"Presiden Jokowi harus memilih menteri yang memiliki keahlian di bidang pendidikan serta paham dan pernah menangani masalah peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan global pasca-modern saat ini," kata pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin kepada ANTARA.

Menurut Totok, menteri itu juga harus memiliki integritas dan tidak pernah terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal senada juga dikatakan Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Andreas Tambah. Dia menuturkan selain mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, menteri di kabinet Jokowi mendatang harus merupakan orang yang memahami betul tentang karakteristik dan potensi bangsa Indonesia.

Menurut Andreas, menteri di kabinet 2019-2024 juga harus memahami tantangan dan hambatan untuk mengubah karakter bangsa.

Menteri di kabinet Jokowi mendatang harus merupakan orang yang visioner dan mengetahui peluang-peluang di masa depan untuk membawa Indonesia mencapai lompatan-lompatan kemajuan.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengharapkan Presiden RI Joko Widodo dapat menunjuk orang-orang yang mempunyai rekam jejak bagus untuk mengisi posisi menteri dalam periode kedua pemerintahannya.

Namun, Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, menyatakan bahwa belum ada permintaan kepada KPK untuk menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri tersebut. "Kami tidak diikutkan tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas tidak tercela. Kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," ucap Syarif.

Namun, kata dia, lembaganya siap memberikan masukan jika dimintai untuk menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut. "Itu adalah hak prerogatif Presiden. Kalau dimintai masukan, kami akan memberikannya. Kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Kami berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Syarif.

Diketahui, terdapat dua menteri yang tersandung kasus korupsi pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yaitu Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Sebelumnya, K.H. Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai wakil presiden periode 2019—2024 pada Pemilu 2019 mengatakan bahwa penyusunan struktur kabinet masih dalam penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan. "(Kabinet) sekarang masih disempurnakan-disempurnakan," ujar Ma'ruf di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (13/10).

Ma'ruf meminta publik untuk bersabar menanti nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Orang Papua

Meski begitu, Presiden Joko Widodo memastikan masih tetap akan ada warga Papua yang duduk di kabinet dalam periode 2019-2024, seperti pada periode 2014-2019. "Saya pastikan ada orang Papua yang masuk kabinet," kata Presiden Jokowi sesaat setelah menerima perwakilan siswa SD Kabupaten Jayapura dan Asmat Provinsi Papua di Istana Merdeka Jakarta.

Jokowi belum memastikan berapa orang yang akan masuk ke kabinet, ia hanya memastikan akan ada perwakilan orang Papua. "Berapa orang, nanti kita lihat," katanya.

Mengenai kapan kabinet akan diumumkan, Jokowi mengatakan bisa hari yang sama saat pelantikan bisa juga sehari setelahnya.

Ia menyebutkan saat ini sudah punya susunan kabinet. Dengan pertimbangan tertentu, lanjutnya, menjelang pengumuman bisa saja susunan kabinet berubah.

Menurut rencana, pasangan capres dan cawapres terpilih hasil pemilihan umum Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dilantik pada Minggu (20/10/2019).

Setelah itu, akan diumumkan kabinet baru yang di antaranya diisi kalangan profesional dan milenial. Salah satu nama yang disebut-sebut kembali menduduki jabatan dalam kabinet baru tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ant)

BERITA TERKAIT

Di Balik Terungkapnya Kasus Bisnis Piramida Q-Net

Di Balik Terungkapnya Kasus Bisnis Piramida Q-Net Berawal dari laporan hilangnya seorang anak remaja putri di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur,…

Dua Kebijakan Yang Dibutuhkan Industri Fintech

Dua Kebijakan Yang Dibutuhkan Industri Fintech Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan industri Financial technology (Fintech) di Indonesia membutuhkan dua kebijakan yakni…

BI Ingatkan Tren Jasa Finansial Nonbank

BI Ingatkan Tren Jasa Finansial Nonbank Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan adanya kecenderungan bahwa aktivitas pengembangan jasa finansial…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Di Balik Terungkapnya Kasus Bisnis Piramida Q-Net

Di Balik Terungkapnya Kasus Bisnis Piramida Q-Net Berawal dari laporan hilangnya seorang anak remaja putri di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur,…

Dua Kebijakan Yang Dibutuhkan Industri Fintech

Dua Kebijakan Yang Dibutuhkan Industri Fintech Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan industri Financial technology (Fintech) di Indonesia membutuhkan dua kebijakan yakni…

BI Ingatkan Tren Jasa Finansial Nonbank

BI Ingatkan Tren Jasa Finansial Nonbank Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan adanya kecenderungan bahwa aktivitas pengembangan jasa finansial…