NERACA

Jakarta – Kewenangan untuk mengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi rebutan antara Kementrian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun pemerintah dan DPR  sepakat membentuk Panja RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menselaraskan pendangan “Oleh karena itu, antara pemerintah dan DPR akan membuat skema beserta bagan secara rinci dan menyeluruh tentang konsep LKM,” kata Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nurhaida berharap akan tercapai kesepahaman antara Pemerintah dan Komisi VI DPR dalam pembahasan RUU LKM di Jakarta,9/4

 Menurut Nurhaida, masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan antara Pemerintah dengan Komisi VI DPR RI dalam menyusun RUU LKM. “Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat dan menyiapkan skema dan bagan yang jelas sehingga bisa kita lihat bersama, nanti perbedaannya dimana," ujarnya

Terkait dengan konsep skema LKM, Nurhaida menjelaskan konsep skema tentang LKM adalah pengawasan, perizinan dan bentuk permodalan LKM. “Skemanya adalah bagaimana pengawasannya, perizinannya dan bentuknya seperti apa serta permodalannya seperti apa.? Kita akan bahas skemanya terlebih dahulu. Karena sekarang perizinan dan pengawasanya masih beda antara DPR dan pemerintah,” lanjutnya.

 Nurhaida melanjutkan berdasarkan Undang-Undang OJK, lembaga keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan yang kurang lebih jika dilihat dari ruang lingkup usahanya adalah masuk kedalam lembaga keuangan non bank. “Tapi kan nanti akan dibahas lebih detail. Nantinya akan coba dipaparkan pemahaman pemerintah tentang LKM itu seperti apa dan dari DPR seperti apa,” imbuhnya.**bari