Tekstil Indonesia Makin Terjepit Produk Impor - Kalah Bersaing di Pasar Lokal

NERACA

Jakarta - Produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional semakin terjepit oleh produk TPT impor. Alhasil, banyak produsen TPT lokal mengalihkan pasar dari dalam negeri ke luar negeri karena mereka tak sanggup bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Namun justru di pasar ekspor, penjualan TPT meningkat.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat mengatakan, peningkatan kinerja ekspor produk TPT asal Indonesia ini memang cukup menggembirakan. Namun di sisi lain nilai impor TPT yang masuk ke dalam negeri pun terus meningkat. "Impor kita memang fantastis, namun ekspor kita juga naik terus," kata Ade saat di hubungi Neraca,Senin (9/4).

Peningkatan kinerja ekspor TPT ini sendiri, menurut Ade, masih lebih baik ketimbang peningkatan nilai impor dalam beberapa tahun terakhir meski selisih nilai ekspor-impor TPT dalam beberapa tahun terakhir memang terus menipis. Bila beberapa tahun lalu selisih nilai ekspor dan impor TPT adalah sebesar US$ 5 miliar, kini hanya tinggal US$ 4 miliar saja.

Nilai impor TPT pada tahun 2011 sendiri mencapai US$ 9,4 miliar. Nilai impor TPT tersebut naik sebesar US$ 2,4 miliar dari tahun 2010 yang nilainya sebesar US$ 7 miliar.

Sementara API menyebutkan ekspor TPT tahun 2011 mencapai US$ 13,4 miliar. Angka tersebut meningkat dari nilai ekspor 2010 yang hanya US$ 11 miliar.

Ade menjelaskan meningkatnya nilai ekspor TPT dari dalam negeri juga dipengaruhi membanjirnya produk TPT impor dari luar negeri. Karena impor TPT makin marak di dalam negeri, pelaku industri pun memfokuskan penjualan mereka ke pasar luar negeri. "Total impor TPT kita itu sebesar 60% berasal dari China," tuturnya.

Fokus penjualan TPT nasional ke pasar luar negeri ini, itu lantaran mereka sudah terengah-engah bersaing dengan TPT impor. Maklum, harga jual produk TPT dalam negeri memang masih lebih mahal ketimbang harga produk TPT impor.

Salah satu hal yang menghambat daya saing TPT lokal sehingga harga jualnya lebih tinggi ketimbang produk TPT impor adalah karena sistem perpajakan di dalam negeri yang memberatkan industri lokal. Sistem perpajakan ini membuat pengusaha harus menaikan harga jual produk mereka.

Di sisi lain, sistem perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri tidak dikenal di negara yang mengekspor TPT ke Indonesia. Hal ini membuat harga jual mereka bisa lebih rendah. "Ditambah lagi bea masuk ke Indonesia dari beberapa negara yang terikat perjanjian bebas sudah 0%," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Ade juga mengungkapakan dengan diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat memperparah penurunan Ekspor, Ade mengatakan ekspor tahun ini diprediksi US$12 miliar, melemah jika dibandingkan dengan 2011 mencapai sedikitnya US$13,1 miliar.

“Krisis di AS dan Eropa ditambah dengan terbitnya peraturan PMK No. 147 itu membuat ekspor melemah. Kalau ada perbaikan atau penyempurnaan di PMK No. 147, ekspor bisa meningkat sedikit menjadi US$13,9 miliar,” jelasnya.

Seperti diketahui, PMK No. 147 tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2012. Peraturan itu mengharuskan kawasan berikat harus berlokasi di kawasan industri.

Ade menuturkan berlakunya peraturan menteri keuangan tersebut menyebabkan produsen produk tekstil tidak bisa melakukan subkontrak atas pekerjaannya, seperti misalnya menjahit dan sebagainya.“Omzet produsen produk tekstil juga akan tergerus hingga 50% karena tidak bisa melakukan subkontrak, sebab (menjahit) harus dilakukan sendiri,” jelasnya.

Dia mengatakan saat ini terdapat 1.700 perusahaan berstatus kawasan berikat di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang masih membutuhkan pihak lain sebagai subkontraktor.

“Kalau dengan PMK 147 tersebut, maka subkontraktor tidak bisa ikut lagi. Karena tempatnya tidak ada,” paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah menegaskan penerapan aturan terkait kawasan dan gudang berikat merupakan upaya penertiban yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekspor dan menjaga industri dalam negeri.

Di tempat Berbeda, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menuturkan PMK tersebut dibuat untuk menertibkan 2.033 gudang dan kawasan berikat yang dalam perkembangannya sudah tidak lagi berorientasi pada ekspor sebagaimana tujuan pembentukannya.

Ade mengatakan jumlah subkontraktor untuk industri TPT mencapai 3.000 perusahaan yang mempekerjakan sekitar 200.000 orang.“Kalau industri TPT tidak bisa lagi bekerja sama dengan mereka, ya sebanyak 200.000 orang itu akan menganggur. Kebijakan ini bukan berorientasi menghadirkan lapangan pekerjaan, malah justru menghilangkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjutnya, lesunya kondisi ekonomi di AS dan Eropa membuat ekspor tertekan karena dua wilayah itu merupakan pasar terbesar tekstil asal Indonesia.“Kalau perkiraan kami, kondisi di AS dan Eropa juga berdampak global sehingga permintaan hampir di semua negara akan turun,” jelasnya.

Berdasarkan catatan yang ada, AS menyerap 36% ekspor TPT nasional pada 2010 diikuti oleh Eropa sebesar 14%, lalu Timur Tengah, dan Jepang.

Terkait dengan impor TPT, Ade memperkirakan nilainya pada 2012 akan sebesar US$8 miliar atau relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan 2011.“Impor kemungkinan akan tetap nilainya, tetapi ekspor berkurang. Impor akan datang dari China, karena pasar di AS dan Eropa lesu sehingga Indonesia menjadi target baru,” paparnya.

Related posts