Calon DK OJK Beritegritas Bakal Tersingkir - Lebih Kuat Deal Politik

NERACA

Jakarta – Sejumlah kandidat calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) bakal dihabisi DPR. Alasanya ada banyak calon yang tak bisa diajak kerjasama. Karena itu pemilihan calon komisioner itu lebih kuat lobi politiknya ketimbang mempertimbangkan integritas dan moralnya. “Beberapa calon komisioner OJK punya pengalaman kurang enak dengan DPR. Kalau masih keukeh nggak mau kompromi, habislah. Meskipun dirinya berkompeten,” kata ekonom, Budi Frensidy kepada Neraca di Jakarta, Senin

Saat ditanya soal peluang Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, Budi tak menampik bakal menemui jalan terjal saat fit and proper test dengan Komisi XI DPR. “Sebaliknya Deputi Gubernur BI, Muliaman Darmansyah Hadad dan Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, dipastikan lolos seleksi dan masuk dalam tujuh kandidat DK-OJK,” tambahnya.

Pasalnya, kata Budi lagi, mereka memiliki bargain kuat dan berasal dari pemerintahan. “Bakal ada deal melalui fraksi-fraksi partai politik. Apalagi kalau bukan minta imbalan, ya, semacam take and give. Jadi susah-susah gampang memprediksinya,” tandas Budi.

Dia juga menjelaskan, dengan didominasi kalangan perbankan, membuktikan kalau kalangan independen atau nonperbankan ‘kalah’ dukungan. Hal ini tidak terlepas dari ketidakinginan BI menyerahkan fungsi pengawasannya kepada OJK. “Nantinya, lembaga ini bakal jadi BI jilid dua, hanya ganti kulit tapi isinya sama. Saya pesimis, tujuh orang yang terpilih nanti punya kompetensi dan sikap independen. Meskipun, ke tujuh posisi itu nantinya akan mengawasi masing-masing sektor,” jelasnya.

Kendati demikian, jelas Budi, komposisi ideal OJK harus mendapat dukungan dari empat stakeholders (pemegang kepentingan). Yaitu DPR, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), serta kalangan perbankan.

Meragukan bankir

Senada dengan Budi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Lana Soelistianingsih meyakini akan terjadi bargaining position melalui lobi-lobi politik. “Saat ini, jangan terlalu berharap banyak sama OJK. Apalagi soal ‘titip-menitip’, mana ada sih yang nggak di negeri ini yang seperti itu. Ini yang menyebabkan inefisiensi pengawasan sektor keuangan,” ketus dia kepada Neraca.

Tak hanya itu, Lana juga mengkritisi kalangan bankir yang ikut serta menjadi calon DK-OJK. Dia menegaskan, kompetensi di bidang pengawasan tidak harus berasal dari bankir, akan tetapi, bisa kalangan asuransi, multifinance, pasar modal, bahkan akademisi.

“Bankir tidak selalu bisa mengawasi. Saya ragu mereka dapat berprilaku sebagai pengawas,” tegasnya. Keberadaan OJK saat ini, kata Lana, juga masih diliputi ketidakpastian ekonomi global, meskipun sejatinya, lembaga yang disebut-sebut sebagai lembaga setengah malaikat itu akan bekerja efektif pada 2014 mendatang.

Oleh karena itu, perlu diisi orang-orang yang mengenal betul dan memiliki kompetensi sebagai pengawas. “Untuk sekarang, saya rasa dari kalangan perbankan saja. Toh, saya melihat proses seleksi sekarang ini lebih ke penunjukkan. Namun begitu, siapa pun yang terpilih nantinya haruslah orang yang kompeten,” ujarnya.

Dengan demikian, dosen yang juga pengamat perbankan ini memperkirakan, OJK akan terlihat bentuknya pada 2018 mendatang atau periode kedua DK-OJK, sehingga, postur keanggotaannya tidak hanya perbankan melainkan dari nonperbankan. **ardhi

Related posts