Menteri Kelautan dan Perikanan - Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan

Revisi UU Perikanan Belum Mendesak

Pontianak - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan, revisi terhadap UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan yang ada saat ini belum mendesak dilakukan.

“Kalaupun dilakukan revisi terhadap UU Perikanan tersebut, maka isinya harus berpihak pada kepentingan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia," kata Pudjiastuti saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Minggu (6/10).

Ia menjelaskan, belum pentingnya untuk merivisi UU Perikanan yang ada saat ini, karena jika revisi dilakukan secara tergesa-gesa, maka dikhawatrikan hasilnya justru tidak baik bagi kepentingan negara dan bangsa.

Ia berharap, jika nantinya kabinet pemerintahan yang akan datang melakukan revisi terhadap UUN Perikanan, maka poin-poin di dalam UU tersebut nantinya, haruslah berpihak kepada kedaulatan laut Indonesia.

Dirinya, lebih memilh melakukan aksi nyata dengan menangkap korporasi yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesi, karena selama ini proses hukum belum menyentuh para cukong-cukong pemilik kapal motor asing yang melakukan pencurian ikan di Indonesia.

Sebelumnya, Minggu (6/10), Pudjiastuti memimpin langsung penenggelaman sebanyak 21 kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebanyak 21 kapal berbendera asing itu ditenggelamkan di dua lokasi, yakni di perairan Tanjung Datok, Kabupaten Mempawah, dan perairan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, penenggelaman kapal nelayan asing itu, merupakan tindakan pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera kepada nelayan asing agar tidak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Sikap tegas itu merupakan aksi nyata dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia agar kapal asing tidak lagi berani melakukan pencurian terhadap sumber daya alam yang ada di laut Indonesia. Data KKP mencatat, penenggelaman kapal nelayan asing sebanyak 21 unit. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua MK - Peran Pendidikan Pancasila Sering Dipandang Sebelah Mata

Anwar Usman  Ketua MK Peran Pendidikan Pancasila Sering Dipandang Sebelah Mata Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan…

Ketua KPK - Desa Fiktif Modus Baru Kejahatan Keuangan Negara

Agus Rahardjo Ketua KPK Desa Fiktif Modus Baru Kejahatan Keuangan Negara  Kendari - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo…

Ketua DPR RI - Brimob Harus Makin Dekat Bersama Rakyat

Puan Maharani Ketua DPR RI Brimob Harus Makin Dekat Bersama Rakyat  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Korps…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Pertemuan dengan Jaksa Agung untuk Tingkatkan Sinergitas

KPK: Pertemuan dengan Jaksa Agung untuk Tingkatkan Sinergitas   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif…

DPD-Kemendagri Sepakati Penyederhanaan Regulasi

DPD-Kemendagri Sepakati Penyederhanaan Regulasi   NERACA Jakarta - Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat akan mendorong Pemerintah…

Bank DKI Laporkan Kasus Pembobolan ke Penegak Hukum

Bank DKI Laporkan Kasus Pembobolan ke Penegak Hukum   NERACA Jakarta - Bank DKI Jakarta telah melaporkan kasus dugaan pembobolan ke…