Biro Hukum DKI Dinilai Ajukan PK Tidak Taat Aturan

Biro Hukum DKI Dinilai Ajukan PK Tidak Taat Aturan

NERACA

Jakarta - Upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Biro Hukum DKI Jakarta atas kasus tanah yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan perdata ahli waris Aria Jipang atas lahan seluas 6.393 meter persegi di Jalan Danau Tondano, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dinilai cacat hukum karena tidak taat aturan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, beberapa hari lalu Biro Hukum DKI Jakarta mengajukan PK kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Saya melihat dalam pengajuan PK itu syarat keanehan. Pasalnya, Biro Hukum DKI Jakarta bertindak atas kuasa dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu suatu kesalahan besar, PK ini cacat hukum karena surat kuasa kepada Biro Hukum tidak ditanda tangani Pak Gubernur," ujarnya, Rabu (9/10).

Menurutnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta itu bukan pengelola aset, tapi pengguna aset. Jadi, sejatinya yang berwenang memberi kuasa adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal itu mengacu pada amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Saya khawatir PK yang yang diajukan Biro Hukum hanya untuk menghibur Pak Anies. Kita sudah menduga kuat dari awal bahwa ada pengusaha-pengusaha yang merancang seolah-olah telah membeli tanah itu dan melakukan pembebasan atas nama Pemprov DKI," terangnya.

Untuk itu, Amir meminta agar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bisa memberikan advice kepada pembantu gubernur dalam hal ini Komite Pencegahan Korupsi (PK) DKI Jakarta agar juga memperhatikan masalah-masalah ini.

"Kita mengharapkan Kejaksaan Tinggi sebagai jaksa pengacara negara bukan hanya mempertimbangkan kepentingan Pemprov DKI saja, tapi juga kepentingan masyarakat, dalam hal ini ahli waris tanah itu," ungkapnya.

Ia menambahkan, kinerja pemerintah itu mengarah untuk menciptakan rasa adil dan rasa aman kepada masyarakat."Ahli waris ini juga pendukung Anies-Sandi pada Pilkada lalu. Saya yakin, Pak Anies tegak lurus dan bijaksana dalam persoalan ini," tandasnya.

Untuk diketahui, MA sebelumnya memenangkan gugatan ahli waris Aria Jipang berdasarkan Putusan No 1535/PDT/2016 tanggal 8 November 2016. Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 173/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 1 Juni 2011. Mohar

BERITA TERKAIT

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana NERACA Jakarta - Terry Flew, Professor of Communication and Creative Industries, Queensland…

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru

Tantangan Berat Menkop dan UKM Baru   NERACA Jakarta - Tantangan ke depan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa dibilang…

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus

Presiden Diharapkan Tunjuk Menteri yang Punya Rekam Jejak Bagus   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan NERACA Jakarta - Pengamat koperasi Suroto menegaskan, tantangan bagi Menteri Koperasi dan UKM yang baru…

PoliticaWave: Jokowi Menang Pilpres 2019 Karena Tetap Fokus

PoliticaWave: Jokowi Menang Pilpres 2019 Karena Tetap Fokus NERACA Jakarta - Istilah buzzer kembali ramai diperbincangkan di media sosial dalam…

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana

PoliticaWave : Media Sosial Harus Digunakan Secara Bijaksana NERACA Jakarta - Terry Flew, Professor of Communication and Creative Industries, Queensland…