Biro Hukum DKI Dinilai Ajukan PK Tidak Taat Aturan

Biro Hukum DKI Dinilai Ajukan PK Tidak Taat Aturan

NERACA

Jakarta - Upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Biro Hukum DKI Jakarta atas kasus tanah yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan perdata ahli waris Aria Jipang atas lahan seluas 6.393 meter persegi di Jalan Danau Tondano, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dinilai cacat hukum karena tidak taat aturan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, beberapa hari lalu Biro Hukum DKI Jakarta mengajukan PK kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Saya melihat dalam pengajuan PK itu syarat keanehan. Pasalnya, Biro Hukum DKI Jakarta bertindak atas kuasa dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu suatu kesalahan besar, PK ini cacat hukum karena surat kuasa kepada Biro Hukum tidak ditanda tangani Pak Gubernur," ujarnya, Rabu (9/10).

Menurutnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta itu bukan pengelola aset, tapi pengguna aset. Jadi, sejatinya yang berwenang memberi kuasa adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal itu mengacu pada amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Saya khawatir PK yang yang diajukan Biro Hukum hanya untuk menghibur Pak Anies. Kita sudah menduga kuat dari awal bahwa ada pengusaha-pengusaha yang merancang seolah-olah telah membeli tanah itu dan melakukan pembebasan atas nama Pemprov DKI," terangnya.

Untuk itu, Amir meminta agar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bisa memberikan advice kepada pembantu gubernur dalam hal ini Komite Pencegahan Korupsi (PK) DKI Jakarta agar juga memperhatikan masalah-masalah ini.

"Kita mengharapkan Kejaksaan Tinggi sebagai jaksa pengacara negara bukan hanya mempertimbangkan kepentingan Pemprov DKI saja, tapi juga kepentingan masyarakat, dalam hal ini ahli waris tanah itu," ungkapnya.

Ia menambahkan, kinerja pemerintah itu mengarah untuk menciptakan rasa adil dan rasa aman kepada masyarakat."Ahli waris ini juga pendukung Anies-Sandi pada Pilkada lalu. Saya yakin, Pak Anies tegak lurus dan bijaksana dalam persoalan ini," tandasnya.

Untuk diketahui, MA sebelumnya memenangkan gugatan ahli waris Aria Jipang berdasarkan Putusan No 1535/PDT/2016 tanggal 8 November 2016. Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 173/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 1 Juni 2011. Mohar

BERITA TERKAIT

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD - Tingkatkan Polri

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD   Tingkatkan Polri NERACA Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan enam hal kepada…

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa UU No. 19 tahun…

Imbas Kasus Jiwasraya, DPR Berencana Evaluasi UU OJK dan BI

Imbas Kasus Jiwasraya, DPR Berencana Evaluasi UU OJK dan BI   NERACA Jakarta - Komisi XI DPR berencana mengevaluasi Undang Undang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD   NERACA Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung langkah…

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara   NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI M. Syafi'i mempertanyakan keberanian Calon…

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi NERACA Jakarta - Ombudsman RI membentuk tim investigasi untuk mengkaji fenomena gagal…