NERACA

Jakarta – Perolehan pertumbuhan laba di semester pertama tahun ini, tidak memacu PT Timah (Persero) Tbk (TINS) untuk agresif melakukan eksplorasi dan juga ekspor. Sebaliknya, emiten pertambangan plat merah ini melanjutkan pemangkasan produksi dan pengurangan volume ekspor timah sejalan dengan rendahnya harga di pasar global.

Direktur Utama Timah, Mochtar Riza Pahlevi dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan bahwa perseroan telah mengeluarkan kebijakan efektivitas dan efisiensi pada operating cost, terutama volume eskpor menyikapi harga timah yang rendah. “Pengurangan produksi dilakukan dengan pemberhentian operasi kapal keruk [dredge]. Sedangkan untuk tambang darat, yang semula tiga shift kerja, saat ini hanya beroperasi satu shift,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa tujuh kapal isap produksi saat ini sedang dalam on hold untuk tidak melakukan operasi penambangan, termasuk tambang darat yang sudah dikurangi shift operasinya. Lebih lanjut, dari sisi pemasaran, emiten berkode saham TINS tersebut telah mengurangi penjualan sejak Juli 2019 lalu.

Perseroan mengurangi ekspor antara 1.000/1.500 ton per bulan. Saat ini, perseroan akan mengurangi kembali porsi ekspor sekitar 1.000 ton per bulan sehingga total pengurangan ekspor menjadi 2.000—2.500 ton per bulan.“Harga saat ini belum menguntungkan jika dilihat dari apa yang sudah kami lakukan sebagai perusahaan tambang,” ungkapnya.

Harga timah di pasar dunia dinilai masih belum menguntungkan produsen timah. Harga logam hitam itu di Bursa Berjangka per September 2019 berkisar US$16.300 per metrik ton, nilai tersebut tidak jauh berbeda pada awal Oktober 2019. Sebelumnya, perseroan akan mengurangi volume ekspor di kisaran 1000 ton hingga 2000 ton per bulan. “Dari periode Juli 2019, kami sudah lakukan penekanan volume, namun bila harga tetap tidak membaik kami akan mengambil langkah pertahankan untuk kemudian mengurangi volume ekspor hingga 1.000 sampai 2.000 ton per bulan,” kata Riza.

Kendati demikian, menurut Riza pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan regulasi dengan membuat aturan tentang neraca cadangan dan verifikasi oleh Competent Person Indonesia (CPI). “Di Indonesia kita bisa lakukan ekspor, jika kita sudah melengkapi standar dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Riza.

Sebagai informasi, regulasi ini, CPI berperan sebagai penandatanganan Laporan Competent Person (CP) yang meliputi Laporan Kegiatan Eksplorasi, Laporan Estimasi Sumberdaya, dan Laporan Estimasi Cadangan. Laporan CP merupakan salah satu dokumen pendukung dari pembuatan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan). Di semester pertama, TINS mencatatatkan kenaikan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 21% menjadi Rp 205 miliar pada semester I-2019, dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 170 miliar. Peningkatan laba ditopang perbaikan seluruh sisi supply chain.