BUMN Diminta Jadi Pionir

 Disiapkan Sarana Penjualan Surat Utang Infrastruktur

 Jakarta--Pemerintah meminta agar BUMN yang mau menerbitkan surat utang atau obligasi infrastruktur untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pasarnya. Alasan obligasi infrastruktur itu sangat besar. Sehingga perlu persiapan. "Obligasi itu bagus, cuma infrastruktur dalam pengertian pasarnya, juga harus disiapkan. Karena kan jumlahnya tak mungkin kecil,” kata Plt Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, 12/3

 Selain itu, kata mantan Dekan FEUI ini, saat BUMN Karya ingin mengeluarkan surat utang harus matang persiapan. Sehingga pasar juga bisa menerima dan merespon positif. Jadi obligasi infrastruktur ini bisa menarik Investor. "Jadi make sure secondary market-nya jalan. Kemudian kapasitas perusahaan mengeluarkan (obligasi) pada level yang jumlahnya cukup besar," tambahnya.

 Lebih jauh Bambang mendorong BUMN bisa menerbitkan surat utang atau obligasi infrastruktur. Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pendanaan proyek masing-masing perseroan. . “Paling tidak dalam skala kecil dulu," tegasnya.

 Hanya saja, lanjut Bambang, pemerintah setidaknya perlu waktu dalam mempersiapkan obligasi khusus ini. Paling cepat 1-2 tahun ke depan, obligasi infrastruktur sudah dapat ditawarkan kepada investor. "Artinya semua bisa cepat ya. Mikirnya dalam 1-2 tahun ke depan sudah mulai bergulir ya,”tandasnya.

 Yang bisa menjadi pionir atas obligasi infrastruktur adalah perusahaan plat merah. Mereka dipercaya memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis ini. "Saya mimpinya semua BUMN infrastruktur berani keluarkan infrastructure bond (obligasi infrastruktur). Kalau sekarang mungkin terbatas, kalau mau dikeluarkan, leverage-nya nggak banyak," tutur Bambang.

 Sementara itu, Ekonom Fauzi Ichsan mengatakan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur itu antara lain, masalah realisasi proyeknya termasuk ahli bangunan bukan saja soal pendanaan. “Saat ini tenaga ahli bangunan (engineer) terbilang minim sehingga menjadi salah satu penghambat dalam realisasi proyek infrastruktur,”terangnya.

 Sementara dari segi pendanaan proyek, ia menilai, bisa lebih mudah mendapatkannya seperti melalui perbankan, penerbitan, organisasi multilateral ataupun bilateral.

"Jadi betul-betul yang mereka butuhkan itu profesional di sektor riil. Karena dari sisi finansialnya masalah pendanaan itu yang paling kecil, apakah dari perbankan, dari pasar saham, pasar obligasi, dari organisasi multilateral atau bilateral. Itu masalah kecil. Masalahnya sekarang adalah realisasi proyek," tuturnya.

 Menyinggung soal pengelolaan capital inflow kurang tepat sasaran, pengelolaan itu harusnya diarahkan ke investasi jangka panjang seperti ini, sebenarnya akan lebih tepat bila mengundang investor sektor riil dan dan para engineer. "Jadi sebetulnya yang kita harapkan adalah kita bahas ini adalah undang-undang pembebasan lahan, kira-kira kapan selesainya. Pasal-pasal apa yang jadi kendala, tapi ini kan isinya bankir dan hedge fund dan investor finansial, belum tentu mereka mau tahu juga soal itu. Mereka kan targetnya saham dan obligasi kan," pungkasnya. **cahyo