NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pencapaian pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemerintahan baru karena target 7 persen belum tercapai di era pemerintahan Kabinet Kerja pertama. “Pekerjaan rumah banyak sekali, pertumbuhan ekonomi contohnya, kita ingin capai 7 tapi baru kita capai 5,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.

JK menegaskan target yang belum terealisasi di pemerintahan Jokowi-JK bukan berarti ketidakberhasilan Pemerintah dalam menjalankan program kerja. Namun, di setiap pemerintahan itu harus ada pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Pekerjaan yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah ke depan, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ialah membangun infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Di pemerintahan itu tidak ada suatu pekerjaan berhenti. Orang bilang infrastruktur, infrastruktur tidak pernah berhenti. Hari ini bikin jalan, besok diperpanjang, diperlebar, karena mobil bertambah,” ujarnya. Masa pemerintahan Jokowi-JK akan berakhir pada 20 Oktober 2019, ketika presiden dan wapres terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik sebagai pemimpin periode 2019-2020.

Beberapa persoalan yang selama ini menjadi tanggung jawab wapres sudah dijelaskan JK kepada Ma’ruf Amin dalam dua kali kesempatan keduanya bertemu di Kantor Wapres dan Istana Wapres Jakarta pada Jumat (4/10). Pada kunjungan Ma’ruf Amin ke Istana Wapres, Jumat, JK menyampaikan beberapa tugas yang harus terus dilanjutkan yakni terkait penanganan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, serta pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019, masih banyak target-target yang belum dicapai oleh Jokowi dan kabinet kerja. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk sektor ekonomi, capaian selama lima tahun adalah 50:50. "Untuk pertumbuhan ekonomi, kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ini di seputaran 5%. Memang lebih rendah dibandingkan RPJMN lima tahun sebelumnya yang rata-ratanya itu mendekati 5,5-6%," ujarnya di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/10).

RPJMN, kata Bambang mencakup lima sektor yang menjadi target pemerintah. Yakni perkembangan ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, pengembangan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, serta pembangunan politik hukum pertahanan keamanan. Khusus perkembangan ekonomi, Bambang mengatakan ekonomi Indonesia pada saat itu dihadapi oleh banyak fenomena global. Sehingga beberapa target dalam RPJMN meleset. "Akibatnya kita tumbuh di seputar 5% yang mungkin dianggap lebih rendah. Tapi paling tidak ini termasuk yang relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia, di bawah negara seperti China dan India tapi di atas masih banyak negara lainnya," jelas dia.

Ancaman Resesi

Ke depannya, ekonomi global jusrtu akan mengalami resesi. Hal itu ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sekali, tapi silih berganti sejak dua kuartal belakangan.

Proyeksi ketiga lembaga tersebut sepakat menurunkan proyeksi ekonomi. Dari rentang 2,9% hingga 3,3% menjadi 2,6% hingga 3,2%. "Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, kemungkinan akan ada resesi global dalam waktu dekat. Setidaknya tiga negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman menjadi sangat rentan terhadap kemungkinan resesi dalam waktu dekat," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan.

Pingkan mengatakan, perekonomian di benua biru juga tidak lolos dari kemungkinan resesi dalam waktu dekat. Pasalnya, masih adanya tensi geopolitik antara Inggris dan Uni Eropa menjelang keputusan final Brexit yang akan ditetapkan pada 31 Oktober mendatang. Data Badan Statistik Nasional Inggris menyebut, Inggris dan Jerman masing-masing mengalami perlambatan ekonomi sepanjang tahun 2019.

Memasuki kuartal III, Inggris stagnan dengan perlambatan 1,8% dibanding kuartal II 2019. Sedangkan di Jerman, Badan Statistik Nasional menyebut kontraksi ekonomi terjadi selama 9 bulan belakangan dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 berada pada level 0,4%. Lain lagi dengan Amerika Serikat. Pingkan menyebut, negara adidaya itu masih melangsungkan perang dagang dengan China yang telah bergulir lebih dari satu tahun. Pun belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir.

Kendati demikian, dia tidak memungkiri dunia mesti menunggu kedua negara tersebut bertemu pada 10 Oktober 2019 mendatang. Kebijakan yang diambil dua negara, tentu akan sangat mempengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. “Setidaknya kita masih harus menunggu hingga AS-China bertemu pada 10 Oktober mendatang, mengetahui perkembangan kebijakan yang akan diambil oleh Amerika dan China,” pungkasnya. bari