NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat adanya potensi ekonomi yang kuat sehingga para pelaku usaha tertarik untuk segera menanamkan investasinya di daerah kawasan perbatasan. Penilaian itu mencuat setelah melakukan kajian dan kunjungan selama 1,5 tahun bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke berbagai kawasan perbatasan seperti Entikong di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Nunukan dan beberapa lokasi lainnya.

Para pelaku usaha anggota Kadin menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi dalam waktu dekat dengan membangun pelabuhan darat (dry port), kawasan industri, kawasan komersil dan perumahan, pengolahan kelapa sawit, crumb rubber (industri pengolahan karet), industri alat-alat pendukung industri kelapa sawit, karet, tambang, hotel dan restoran, ekowisata bahari, cold storage dan pergudangan.

“Namun, kesiapan para pelaku usaha itu terkendala dengan minimnya fasilitas dan infrastruktur ditambah lagi belum tersedia jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih yang mana itu semua sesungguhnya ingin dibangun oleh anggota Kadin” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Selasa (9/4).

Di tengah kondisi demikian, Endang mengatakan, pelaku usaha tetap menyatakan kesiapan untuk ikut membangun perbatasan karena Nasionalisme dan potensi ekonomi yang sedemikian besar. Hanya saja lambatnya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat para investor kerap mengurungkan niatnya. “Perizinan untuk membangun rumit dan lambat karena kawasan perbatasan masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional yang penggunaan ruangnya dikendalikan oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.

Atas kendala tersebut, Kadin meminta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa untuk memberikan keputusan atau kebijakan yang tepat untuk serius membangun kawasan perbatasan. “Selama ini kami berkoordinasi dengan badan pemerintah yang mengelola kawasan perbatasan, tetapi mereka tidak bisa memastikan karena semuanya bergantung pada arahan Menko Perekonomian,” ungkap Endang.

Pelayanan Perizinan

Endang menilai, semakin cepat arahan tentang pelayanan perizinan ini dapat diterbitkan, semakin cepat kawasan perbatasan dapat terbangun, semakin besar pula dukungan perkuatan terhadap konsep MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dari aspek ketahanan investasi dan semakin cepat pula masyarakat perbatasan dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Karena sudah seharusnya daerah perbatasan di Kalimantan harus tersentuh oleh program MP3EI dan terprioritas.

“Kami berharap Menko Perekonomian dapat memberikan keputusan dan langkah kongrit dalam memberikan kemudahan layanan perizinan, khususnya izin prinsip untuk pembangunan berbagai fasilitas di kawasan perbatasan. Penegasan Menko Perekonomian itu kami harapkan mencakup ke instansi mana kami harus mengurus izin prinsip tersebut, berapa lama proses waktunya, serta persyaratan administrasi apa saja yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Endang.

Kondisi riel di lapangan, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan RI sangat memprihatinkan. Untuk kegiatan perdagangan masih bergantung pada pasokan negara tetangga, Malaysia. “Jika menunggu pasokan dari pusat, harga kebutuhan pokok lebih tinggi jika dibandingkan dari Malaysia,” ungkap Endang.

Untuk memudahkan perdagangan, lanjut dia, sangat penting untuk membangun dry port di kawasan perbatasan. Karena selain guna memperkecil kesenjangan membanjirnya produk negara asing di kawasan RI, dengan adanya dry port, aktifitas perdagangan diantara kedua negara akan lebih terkontrol baik dengan menggunakan sistem Border Trade Agreement atau pun aturan impor yang telah ditentukan dengan jelas oleh Kementerian Perdagangan.

“Kami harapkan pemerintah bisa jeli dan bersedia memberikan perlakuan khusus, karena aturan yang diberlakukan pusat, pada kenyataannya tidak bisa diterapkan di kawasan perbatasan,” pungkas Endang.