Kenaikan Cukai Rokok Diduga Berimbas PHK Massal - PROBLEMA INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku khawatir kenaikan cukai rokok akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Terutama untuk segmen sigaret kretek tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya. “Kami mendesak Menteri Keuangan tidak membuat gaduh dengan mengeluarkan kebijakan yang merugikan industri dan buruh," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/10).

NERACA

Pimpinan buruh se-ASEAN itu meminta kenaikan tarif cukai rokok buatan tangan tidak melebihi dari kenaikan cukai rokok buatan mesin. Khususnya untuk golongan SKT yang menyerap tenaga kerja paling besar.

Selain itu, Andi Gani mendorong penggabungan batasan produksi rokok buatan mesin sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). Alasannya, perusahaan rokok besar asing multinasional masih memanfaatkan tarif cukai yang murah untuk merebut pasar.

Menurut dia, dengan melakukan penggabungan maka menciptakan aspek keadilan dalam berbisnis di industri hasil tembakau, terutama akan melindungi pabrikan rokok kecil untuk bersaing langsung dengan pabrikan rokok besar asing. "Pabrik multinasional yang punya SPM dan SKM itu harus digabung. Supaya produksi SPM dan SKM nanti jadi naik," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Untuk diketahui, mulai 1 Januari 2020, tarif cukai rokok akan naik sebesar 23%. Tak hanya mengatur kenaikan tarif cukai rokok, pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) rokok. Kenaikan harga jual eceran rokok ditetapkan sebesar 35%.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Persatuan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menilai, kenaikan cukai rokok sebesar 23% di 2020 berpotensi mengurangi penjualan produk rokok sampai bahan baku seperti tembakau dan cengkeh hingga 15-30%.

Menurut dia, kenaikan cukai rokok akan sangat memberatkan para pelaku usaha di bidang tersebut. Mengingat, dengan naiknya cukai rokok akan turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35%. "Kalau saya lihat masalah brand dan kenaikan cukai tujuannya untuk pembatasan konsumsi, menurut kami sungguh sangat memberatkan," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Imbasnya, kenaikan cukai rokok bakal mengakibatkan penjualan produk hisap ini beserta bahan bakunya pada tahun depan menjadi berkurang tajam. Menurut perhitungannya, penjualan bahan baku rokok yakni tembakau akan menurun sampai 15%. Sementara penjualan cengkeh yang kerap dijadikan bahan dasar rokok juga akan terpangkas 30%. "Penurunan penjualan di tahun 2020 cukup besar, sekitar 15% untuk tembakau, kemudian untuk cengkeh bisa sampai 30%. Kemudian penjualan (produk rokok) pun bisa diperkirakan turun," ujarnya.

Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis domestik yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor ini salah satunya berasal dari penerimaan cukai dan pajak produk rokok yang tiap tahunnya menyetor ratusan triliun rupiah kepada negara.

Sambil berkelakar, Henry menuturkan setoran super besar tersebut membuat produsen rokok laik disebut sebagai BUMN yang dikelola pihak swasta. "Perlu kami ingatkan juga, kami industri tembakau itu adalah BUMN yang dikelola oleh swasta. Karena di Golongan I anggota (GAPPRI) kami harus setor ke pemerintah 72% dari harga satu bungkus rokok," ujarnya di Jakarta.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pendapatan negara dari IHT yang berasal dari cukai dan pajak rokok setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti pada 2016, di mana kontribusi IHT terhadap pembayaran cukai mencapai Rp138,69 triliun, atau 96,65% dari total cukai nasional.

Untuk tahun ini, Henry melanjutkan, setoran cukai pada produk rokok mencapai Rp170 triliun. Jika dikalkulasikan dengan sumbangan lainnya, itu bahkan bisa mencapai angka Rp200 triliun. "Kami menyumbang cukai tahun ini mencapai Rp170 triliun. Tahun depan itu ditargetkan lagi Rp180 triliun. Itu masih dicukainya. Belum lagi di pajak daerah, PPN, itu kurang lebih bisa mencapai Rp200 triliun," ujarnya.

Oleh karenanya, dia meminta kepada pemerintah agar jangan mematikan industri rokok. Permintaan ini dilontarkannya lantaran cukai rokok akan naik 23% pada 2020, serta adanya wacana untuk memperbesar porsi gambar seram pada kemasan rokok sebesar 90%. "Jadi kami adalah angsa bertelor emas yang sehari keluarnya satu. Dan jangan dipaksa dua, nanti mati," ujar Henry.

Simplifikasi Tarif

Peneliti senior Unpad, Bayu Kharisma, menyoroti usulan yang mendorong penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai hasil tembakau. Merujuk hasil kajian tim peneliti Unpad, jika simplifikasi tarif cukai tembakau diterapkan, justru berpotensi menurunkan penerimaan negara.

Hal itu dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang ingin meningkatkan sumber penerimaan negara. "Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji secara matang dan hati-hati bahkan tidak perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan kebijakan struktur tarif cukai yang ada sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/2018 sebagai revisi PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau," tegas dia dalam keterangan tertulisnya belum lama ini.

Bayu membeberkan hasil kajian yang dilakukan tim peneliti Unpad. Menurut dia, untuk melihat pengaruh dari simplifikasi tarif cukai rokok terhadap penerimaan negara, menggunakan model dan metode ekonometrik. Data yang digunakan adalah panel data, di mana jenis rokok sebagai observasi dan waktu yang digunakan antara Januari 2014 hingga April 2019.

"Hasil analisis regresi menunjukan, variabel simplifikasi tarif cukai rokok berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel penerimaan negara. Hasil ini konsisten ketika kami menambah maupun mengganti variabel kontrol dari model. Turunnya penerimaan negara ini diduga diakibatkan oleh adanya penurunan penjualan rokok setelah diberlakukan simplifikasi," ujarnya.

Menurut dia, simplifikasi tarif cukai juga berdampak dari sisi persaingan usaha. Wacana simplifikasi berpotensi akan mendorong ke arah monopoli. "Maka, kebijakan cukai dan struktur tarif cukai yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai bagian keberpihakan pemerintah pada industri rokok secara nasional, bukan pada perusahaan rokok golongan I saja," ujarnya.

Peneliti Unpad lainnya, Mudiyati Rahmatunnisa menambahkan, penyederhanaan cukai rokok akan menimbulkan pengurangan volume produksi olahan tembakau. Industri Hasil Tembakau (IHT) yang posisinya berada di lapisan yang dihilangkan akan membayar cukai pada lapisan di atasnya dengan harga yang lebih tinggi. “Pengurangan produksi berkaitan dengan pertumbuhan penerimaan pendapatan (negara)," ujarnya.

Menurut dia, akan terjadi penurunan pada pertumbuhan pendapatan negara dari cukai tembakau. Penurunan tersebut diakibatkan dari penurunan volume produksi olahan tembakau. "Asumsi penyederhanaan cukai tembakau berdampak pada peningkatan negara menjadi tidak mendasar," tutur dia.

Tim peneliti Unpad juga menemukan dampak simplifikasi tarif cukai dari sisi tax avoidance (penghindaran pajak). Simplifikasi, jelas dia, dapat mengurangi peluang tax avoidance akan tetapi dapat memperbesar peluang tax evasion. "Jika direalisasikan, kebijakan ini akan sangat merugikan bagi pendapatan pajak negara," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

Dukung Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum Nakal

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo didukung untuk menindak tegas penegak hukum, baik di kalangan Kejaksaan Agung maupun Polri, yang…

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

Pakar Hukum: Putusan Keliru Jika Aset FT Dirampas untuk Negara

NERACA Jakarta-Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai dirampasnya aset First Travel (FT) untuk negara merupakan putusan keliru.…

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…