Rakyat: Wakil & Suara

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

September ceria telah berlalu dan tentu semua berharap tidak ada Oktober kelabu sebab di awal Oktober ini ada dua agenda penting yaitu pertama pelantikan wakil rakyat pada 1 Oktober lalu yang telah sukses dilaksanakan sedangkan yang kedua adalah pelantikan Presiden – Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Ditengah kedua agenda penting tersebut ternyata diwarnai oleh demo masif yang terjadi sepekan kemarin dan imbasnya sangat kompleks.

Setidaknya ada kemacetan di sejumlah ruas jalan, termasuk macet di tol dalam kota, tutupnya sejumlah pertokoan, rusaknya sejumlah fasum dan tentu aspek kecemasan sosial. Argumen yang mendasari adalah trauma peristiwa Mei 1998 di jaman reformasi yang kemudian berhasil menumbangkan rezim Orde Baru namun sayang yang terjadi di era reformasi ternyata tidak jauh berbeda. Bahkan, jika dikalukasi ternyata di era reformasi justru KKN semakin kuat, termasuk yang tidak bisa diremehkan adalah fakta korupsi yang semakin masif.

Fakta lain yang juga tidak bisa diabaikan dari kehadiran para wakil rakyat yang dilantik 1 Oktober kemarin yaitu harapan terhadap kinerja yang lebih baik sementara di sisi lain potret buram terkait kinerja wakil rakyat tidak perlu diragukan lagi. Setidaknya, hasil di akhir masa jabatan dengan rencana pengesahan sejumlah RUU yang memicu kontroversi menjadi pembelajaran agar nantinya wakil rakyat 2019-2024 tidak menerbitkan suatu regulasi berbentuk UU melalui sistem sidang kebut semalam.

Oleh karena itu, apa yang terjadi selama periode keterwakilan rakyat periode 2014-2019 harus menjadi catatan agar yang jelak jangan terulang dan yang baik harus ditingkatkan. Meski sepertinya hal ini susah dilakukan, namun bukan berarti tidak ada usaha untuk melakukannya karena rakyat akan menuntut semua janji yang disampaikan. Bahkan, rakyat juga akan semakin cerdas mengkritisi semua wakilnya karena suara mereka dan mandatnya telah diberikan.

Yang juga menarik dicermati KPK menegaskan pelaku koruptor mayoritas adalah wakil rakyat (periode sampai Juni 2019), baik itu DPR dan DPRD (255 perkara) lalu kepala daerah (110 perkara). Rincian untuk DPR dari Fraksi Golkar: Setya Novanto (Ketua DPR RI), Bowo Sidik Pangarso (Komisi VI), Fayakhun Andriadi (Komisi I), Markus Nari (Komisi VII), Eni Maulana Saragih (Wakil Ketua Komisi VII), Budi Supriyanto (Komisi V), dan Zulfandhi (Komisi X).

Fraksi PDI-P yaitu: Damayanti Wisnu Putranti (Komisi V), Adriyansyah (Komisi IV), I Nyoman Dhamantara (Komisi VI). Fraksi Demokrat yaitu: Sutan Bhatoegana (Komisi VII), Amin Santoso (Komisi XI), I Putu Sudiartana (Komisi III). Fraksi Hanura yaitu: Dewie Yasin Limpo (Komisi VII) dan Miryam S. Haryani (Komisi II). Fraksi PAN yaitu: Andi Taufan Tiro (Komisi V), Sukiman (Komisi XI) dan Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR). Fraksi PPP yaitu: Romahurmuziy (Komisi XI) dan Usman Jaffar (Komisi VI). Fraksi Nasdem: Patrice Rio Cappela (Komisi III). Fraksi PKS: Yudi Widiana (Wakil Ketua Komisi V). Fraksi PKB Musa Zainudin (Komisi V). Dari catatan ICW pada periode 2015-2019 ada 254 anggota DPR dan mantan anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kurun waktu 2003-2018 ada 885 orang telah diproses hukum dan 539 orang (60 persen) berasal dari kelompok politik. Kini rakyat sedang mencoba bertanya siapakah wakil rakyat periode 2019-2024 yang akan terjerat OTT KPK pertama kali?

BERITA TERKAIT

Sensitivitas Harga

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang akhir tahun tentu tidak bisa terlepas…

Infrastruktur Hadir, Konflik Agraria Banjir

Oleh: Sarwani Pemerhati Kebijakan Publik Pembangunan infrastruktur identik dengan penggusuran. Penggusuran tak terelakan karena pembangunan tersebut dilakukan di lahan yang…

Proses yang Benar Menjadi Penentu

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Diksi untuk menciptakan Indonesia berkemajuan di berbagai bidang ditentukan oleh bagaimana prosesnya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Silakan Saja, Tetapi…

Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Diberitakan oleh media, sebuah kapal pengangkut peti kemas ditahan oleh…

Sensitivitas Harga

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang akhir tahun tentu tidak bisa terlepas…

Infrastruktur Hadir, Konflik Agraria Banjir

Oleh: Sarwani Pemerhati Kebijakan Publik Pembangunan infrastruktur identik dengan penggusuran. Penggusuran tak terelakan karena pembangunan tersebut dilakukan di lahan yang…