Media Sosial kelihatannya main-main. Namun, kalau diulang terus menerus maka hasilnya tidak baik dan sangat mengganggu, seolah-olah kita melihat berita yang ada di mainstream itu tidak benar dan apa yang dilakukan pemerintah atau aparat penegak hukum itu tidak benar

NERACA

Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung, Jan S. Maringka mengatakan, kehadiran media sosial dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini ingin membuat kepercayaan publik kalau berita-berita yang disiarkan media massa mainstream (arus utama) itu tidaklah benar. "Seolah-olah media mainstream itu sudah tidak dapat dipercaya dan yang bisa dipercaya adalah berita-berita yang cenderung berasal dari sosmed," kata Jamintel Kejagung RI di Ambon.

Penegasan tersebut disampaikan Jamintel Kejagung saat memberikan kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa dan para dosen Universtas Pattimura Ambon. "Sosmed ini kelihatannya main-main namun kalau diulang terus menerus maka hasilnya tidak baik dan sangat mengganggu, seolah-olah kita melihat berita yang ada di mainstream itu tidak benar dan apa yang dilakukan pemerintah atau aparat penegak hukum itu tidak benar," tandasnya.

Sehingga cara seperti ini akan menimbulkan distorsi di masyarakat dalam bentuk ketidakpercayaan publik sehingga bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut mantan Kajati Maluku ini, melalui kesempatan kuliah umum ini diminta agar mahasiswa dan para dosen di perguruan tinggi bisa menyampaikan hal yang sama bahwa ada tindakan yang bisa berimplikasi hukum. "Mungkin seseorang hanya sekedar meneruskan saja sebuah informasi tetapi tidak tahu bisa terjerat hukum karena melanggar Undang-Undang tentang informasi dan teknologi," ujarnya.

Jadi jangan dilihat ketika ada proses yang dilakukan aparat penegak hukum seolah-olah merupakan kepentingan satu atau golongan tertentu jadi jangan dilihat sebagai sebuah proes politik. "Tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, dan kita sadarkan mereka tidak boleh takut pada aparat tetapi harus sadar dan menghargai hak-hak orang lain itu menjadi bagian dari keberhasilan kita," ujarnya.

Untuk itu perlu ada perubahan pola pikir bahwa ini yang sedang dilakukan pemerintah adalah merupakan bagian dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kajati dan Kajari bisa berkerjasama dengan pemerintah daerah, dan lakukan koordinasi dan jalin konsolidasi dengan tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Dikatakan, konflik sosial harus segera diselesaikan dan Maluku sangat penting bahwa komitmen NKRI telah ada di sini dan harus menjadi pelopor merajut kebhinekaan.

Program jaksa menyapa yang merupakan kerjasama Kejati Maluku dengan RRI telah diangkat juga sebagai program nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Baik pilpres maupun pemilihan kepala daerah akan terjadi pemisahan-pemisahan yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga perguruan tinggi memiliki tanggungjawab sebaga garda terdepan bersama-sana aparat penegak hukum harus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. "Karena itu saya harapkan melalui pertemuan-pertemuan kuliah umum seperti ini kejaksaan bisa menjadi rumah yang nyaman bagi pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Tidak Terpancing

Sementara itu, masyarakat DKI Jakarta diminta untuk tidak mudah terpancing dengan kabar yang tersebar melalui media sosial (medsos) yang belum terkonfirmasi yang tak jarang menyebarkan berita tidak benar, sehingga memicu konflik di masyarakat. "Kami juga minta agar jangan menyebarkan berita kabar yang juga tidak terkonfirmasi dengan benar," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta.

Menurut Anies, begitu banyak kabar yang simpang siur mengenai kericuhan dalam demonstrasi mahasiswa dan pelajar saat unjuk rasa berturut-turut sejak Senin (23/9) hingga Rabu (25/9) yang cepat menyebar melalui medsos meski kabar itu belum tentu benar. "Kecepatan pergerakan informasi sangat cepat dan belum tentu yang beredar dan berkembang merupakan informasi yang menggambarkan kenyataan," ujar Anies.

Karena itu, Anies mengajak pada semuanya elemen masyarakat terutama mahasiswa untuk tidak terbawa dengan kabar yang belum dikonfirmasi karena akan berujung pada adu argumentasi tanpa ada tujuan yang jelas. "Lagi-lagi jangan terpancing untuk berdebat beradu argumentasi dan adu domba tanpa ada tujuan yang jelas, mari kita bangun suasana yang tenang," ucapnya.

Diketahui, aksi demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam tiga hari terakhir, yakni Senin (23/9), Selasa (24/9) dan Rabu (25/9) di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP, UU KPK dan undang-undang lainnya.

Akibat rangkaian aksi demonstrasi di Jakarta oleh mahasiswa dan siswa SMK hingga malam hari yang berujung ricuh, ruas jalan Gatot Soebroto, jalan tol Dalam Kota, beberapa ruas jalan lainnya dan operasional di stasiun terdekat yakni Palmerah terganggu serta beberapa fasilitas mengalami kerusakan.

Sedangkan anggota DPRD Sumatera Barat Muhammad Ridwan mengimbau masyarakat bijak menggunakan media sosial menyikapi kasus kerusuhan di Wamena yang menewaskan sembilan orang warga Minang. "Sebagai warga Minang kita ikut merasakan duka yang mendalam terhadap korban yang banyak berasal dari Sumatera Barat," kata dia di Padang.

Ia menyampaikan kasus tersebut harus diusut tuntas oleh penegak hukum, akan tetapi masyarakat harus hati-hati dalam menggunakan media sosial menyikapi kasus ini agar suasana tidak semakin keruh.

Menurutnya tidak ada satu pun alasan yang bisa dibenarkan terkait aksi kerusuhan yang menewaskan warga Minang di Wamena karena mereka adalah warga sipil yang tidak bersalah.

Namun jangan sampai ada pihak yang memprovokasi di media sosial sehingga muncul persoalan baru yang berpeluang terjadinya konflik horisontal, katanya.

Ia mengingatkan jika ada masyarakat yang menerima informasi soal perkembangan terbaru di Papua maka pastikan dulu kebenarannya dengan melakukan tabayun atau verifikasi sumber informasi. "Jangan sampai karena emosi kemudian malah menyebar informasi yang tidak akurat sehingga situasi makin rumit," ujarnya.

Menurutnya bisa saja ada pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh suasana dengan membuat ujaran provokasi di media sosial.

"Ini yang perlu diwaspadai, siapa pun wajar emosi menyikapi hal ini namun tetap harus dalam koridor yang benar sehingga tidak tergelincir pada perilaku yang berpotensi melanggar hukum," katanya.

Pada sisi lain,  dia menyerukan semua pihak untuk bersama-sama menggalang dana untuk membantu kepulangan perantau Minang di Wamena lewat rekening yang dibuat Pemprov Sumbar, yaitu Bank Nagari 2101.0210.07340-3 atas nama Sumbar Peduli Sesama.

Kepada penegak hukum dan Pemerintah Pusat, dia meminta agar mengusut tuntas kejadian ini hingga ke akarnya sehingga konflik seperti ini tidak terus berlarut dan kembali terulang.

Kepada media ia juga mengimbau untuk menyajikan pemberitaan yang kondusif dan mengedepankan jurnalisme damai sembari tetap mendorong penyelesaian kasus ini. (ant)