Jangan Sampai Muncul BI “Jilid II” - DPR DIMINTA WASPADAI SELEKSI DK-OJK

Jakarta – Sejumlah pengamat dan akademisi berharap DPR sebagai penentu akhir mampu bersikap netral dan obyektif dalam menetapkan komposisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK), yang idealnya berfungsi pengawas dan pembina industri jasa keuangan secara menyeluruh. Jangan sampai ada kesan fungsi OJK identik dengan BI “Jilid II” yang hanya fokus ke sektor perbankan.

NERACA

Pandangan pengamat dan akademisi tersebut terkait berita bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyampaikan daftar nama ke-14 nama calon DK-OJK ke DPR-RI pekan lalu. Ke-14 nama terpilih itu merupakan hasil penyaringan dari 21 nama calon yang diterima presiden, dimana mereka sudah lolos tahapan tes sebelumnya yang mencakup pengalaman kerja dan kompetensi melalui panitia seleksi (Pansel) yang diketuai Menkeu Agus Martowardojo, yang juga mantan Dirut Bank Mandiri.

Menurut guru besar FE Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, ada komposisi yang tidak terwakilkan dalam pemilihan calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya ada unsur masyarakat, akademisi, dan komisi perlindungan konsumen yang mewakili dalam komposisi calon DK-OJK tersebut.

“Pansel pemilihan calon DK-OJK tidak mempunyai unsur obyektivitas sehingga dapat diduga nantinya yang lolos menjadi komisioner OJK merupakan pihak yang terkait erat dengan Pansel,” ujarnya kepada Neraca, Minggu (8/4).

Menurut Erani, proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel terkesan hanya formalitas, bahkan dia menduga panitia seleksi sudah mengetahui sebelumnya siapa yang akan lolos menjadi komisioner DK OJK.

Lebih lanjut dia berharap, masyarakat bersama media massa dapat mengawal proses pemilihan DK-OJK dapat dilakukan dengan jujur dan transparan. Pemilihan DK OJK ini akan memasuki tahapan fit and proper test di DPR-RI.

“Yang kita prediksi akan ada ketidaktransparanan yang dilakukan oleh DPR RI dalam proses fit and proper test, mengingat “permainan” itu sudah dimulai di Pansel yang cenderung memilih teman-teman sendiri di lembaganya (semacam sistem kekerabatan),” ujarnya.

Konflik Kepentingan

Secara terpisah, peneliti LPEM-FEUI Eugenia Mardanugraha mengakui, adanya konflik kepentingan pada Bank Mandiri yang menyebabkan Pansel tidak transparan. “Saya melihat ada Mandiri Connection disitu. Karena mereka berasal dari bank terbesar dan juga milik pemerintah,” ujarnya belum lama ini.

Menurut dia, potensi konflik kepentingan dalam DJ OJK sangat berdasar karena isi panitia seleksi (pansel) dan peserta DK-OJK ini telah “disusupi” bankir milik pemerintah. Di pihak Pansel ada Agus Martowardojo dan Mahmuddin Yasin, yang sebelumnya mantan direktur utama dan komisaris Bank Mandiri.

Sedangkan empat kandidat diantara 14 calon komisioner OJK yang lolos ke DPR terdapat nama pejabat aktif Bank Mandiri Tbk yaitu Direktur SDM Ogi Prastomiyono, EVP Coordinator Internal Audit Rijani Tirtoyoso, Wakil Dirut Riswinandi dan mantan Wakil Dirut I Wayan Agus Mertayasa (lihat tabel).

Oleh karena itu, lanjut Eugenia, tujuan hadirnya mantan orang bank BUMN di DK-OJK agar perbankan bisa lebih mudah dikendalikan. Meski begitu, dirinya menegaskan terdapat kelemahan dalam tubuh OJK ini. Pertama, di dalam tubuh OJK bukan hanya bank namun nonbank seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. “Jika kita kaitkan dengan dominasi orang (Bank) Mandiri, maka posisi orang nonbank bisa tergeser. Dan ini membuat OJK tidak menjadi independen,” tukas dia.

Kedua, masalah pendanaan yang masih belum ketemu titik temu. Padahal, masyarakat menginginkan OJK sebagai lembaga berintegritas dan profesional. Tapi sisi lain, peserta yang lolos seleksi dinilai memiliki keterikatan dengan kepentingan lembaga asalnya. “Jelas ada konflik kepentingan panitia seleksi. Ini karena latar belakang hirarki pekerjaan dan keahlian sama, sehingga faktor relasi atau pertemanan didahulukan. Kriteria yang ditetapkan pansel pun sudah bisa ditebak tidak berkualitas,” ungkap Eugenia.

Terkait dengan OJK jangan sampai menjadi BI “jilid II”, pengamat ekonomi UGM Anggito Abimanyu mengatakan meski keputusan Pansel memang tidak bisa diganggu gugat. Namun yang saya sayangkan adalah keputusan Pansel itu subjektif. “Saya tidak pernah tahu bagaimana cara Pansel itu membuat keputusan. Saya sendiri sih berharap OJK nanti akan bagus, kita lihat saja nanti komposisinya akan seperti apa," ujarnya kemarin.

Anggito mengharapkan mudah-mudahan OJK nanti bisa mendorong sektor keuangan agar berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. "Mudah-mudahan sektor keuangan kita nanti tidak terlalu bergantung kepada sektor perbankan," ujarnya.

Direktur Centre Banking for Crisis (CBC) Ahmad Deni Danuri menyarankan, agar sebaiknya yang mengetuai DK-OJK adalah figur yang sudah berpengalaman. Alasannya, untuk mengatasi permasalahan yang hadir usai pemilihan DK-OJK rampung. "Dari 14 nama nanti harapannya yang menduduki posisi ketua adalah pihak yang berpengalaman, misalnya dari BI,” ujarnya.

Deni menilai, alasan pentingnya BI menduduki posisi sebagai ketua DK-OJK adalah untuk mengawasi kinerja karyawan BI, termasuk perpindahan pegawai, karena ada sekitar 1.000 orang pegawai BI yang siap pindah ke OJK.

Menurut ekonom UI Lana Soelistianingsih, OJK adalah badan transisi di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang akan bekerja efektif pada 2014 mendatang. Oleh karena itu, lembaga superbodi ini harus kuat dengan diisi orang-orang yang mengenal betul dan memiliki kompetensi sebagai pengawas industri jasa keuangan.

Namun Lana mengkritisi kalangan bankir yang ikut menjadi calon DK-OJK. Pasalnya, kompetensi di bidang pengawasan tidaklah harus berasal dari bankir, tetapi bisa dari perusahaan asuransi, pasar modal, bahkan akademisi.

“Bankir tidak selalu bisa mengawasi. Saya ragu mereka dapat berperilaku sebagai pengawas,” tegasnya. Karena baru berdiri, dia OJK sudah kelihatan bentuknya pada 2018 mendatang atau periode kedua DK-OJK. maya/mohar/didi/ardi

Related posts