NERACA

Jakarta – Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) sektor minyak dan gas, PT Pertamina (persero) didesak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk segera memperbanyak jumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di setiap kabupaten dan kota. Langkah ini harus diambil Pertamina untuk mengantisipasi perbedaan harga gas, terutama yang berukuran tabung 3 kilogram.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, saat ini perbedaan harga gas elpiji antara satu daerah dengan daerah lain dalam satu provinsi cukup signifikan. Hal ini terjadi karena adanya biaya transportasi yang harus dimasukkan dalam komponen harga elpiiji 3kg. “Jika SPBE bisa dibangun di setiap kabupaten/kota bahkan jika perlu di tiap kecamatan maka harga yang ditetapkan pasti tidak akan berbeda jauh,” kata Dewi di Jakarta, Minggu (7/4).

Kendari demikian Dewi mengingatkan, Pertamina harus bisa memperhitungkan sumber gas untuk memasok kebutuhan SPBE tersebut. “Artinya produksi blok gas harus segera direalisasi dulu. Jangan nanti investasi SPBE menjadi mandul tidak produktif karena sumber suplai gasnya tidak sustainable,” jelasnya.

Dewi mengungkap, pada intinya pasokan gas harus kontinyu dan berkesinambungan sehingga selaras dengan visi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. "Yang penting adalah persiapan pemerintah dari hulu ke hilir,” ujar Dewi.

Untuk sektor hulu, imbuh Dewi, sumber-sumber gas harus segera diberdayakan dan direalisasikan sebagaimana strategi-strategi yang sudah ada selama ini. "Jangan jadi wacana saja dan pastikan kebutuhan dalam negeri diutamakan terutama kebutuhan rakyat semua lapisan,” tandasnya.

Sementara untuk sektor hilir, papar Dewi, salah satunya adalah bagaimana sistem dan mekanisme SPBE, distribusi gas dan pengawasannya bisa maksimal dan tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat misalnya dengan adanya mafia di lapangan,” tukasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Andi Aswad menyatakan, dengan membangun SPBE di setiap kabupaten/kota, maka harga gas untuk ukuran tiga kilogram bisa merata seperti harga jual di Kota Pontianak yakni sekitar Rp 14 ribu/tabung. “Namanya saja gas subsidi, tetapi dari temuan kami saat melakukan 'reses' atau kunjungan ke Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu, harga gas ukuran tiga kilogram mencapai Rp30 ribu/tabung akibat monopoli oleh salah satu pengusaha,” tuturnya

Andi lantas meminta pihak Pertamina dan Pemprov Kalbar meninjau kembali izin pendirian SPBE yang menurut informasi sudah dikantongi oleh satu perusahaan tetapi hingga kini belum juga dibangun. “Padahal izin pendirian SPBE di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sudah dikeluarkan sejak dua atau tiga tahun lalu, tetapi kenapa hingga kini belum juga dibangun. Kami menduga ada permainan dengan maksud agar harga gas tiga kilogram di daerah-daerah tetap tinggi,” kata Andi.

Dia mengumpamakan, maksud pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah untuk meringankan beban masyarakat. “Tetapi malah membuat rakyat semakin sengsara karena gas masih dikendalikan atau dimonopoli,” ucapnya.      

Seperti juga Dewi, anggota DPRD Kalimantan Barat Ali Akbar juga mendesak pemerintah segera membangun SPBE pada setiap kabupaten/kota.

Ali menegaskan, pembangunan SPBE baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta tidak menjadi masalah asalkan tidak dimonopoli agar tidak menyengsarakan masyarakat.

Dia menjelaskan, di beberapa daerah di Kalimantan Barat, harga gas bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram kini mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu/tabung, padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertingi (HET) Rp12.750/tabung untuk ukuran tiga kilogram.      

Menurutnya, harga yang melambung tinggi itu bakal berdampak menyengsarakan masyarakat yang masih menggunakan gas subsidi. “Padahal mereka adalah orang tidak mampu,” tandasnya. **cahyo