NERACA

Jakarta—Pemerintah mengaku cadangan risiko energi sebesar Rp23 triliun yang telah diketok dalam APBN-P 2012 akan lebih diprioritaskan untuk subsidi listrik. Yang jelas tingginya subsidi listrik karena terdapat dua proyek sumber utama di PLN yang belum selesai yaitu, pertama proyek percepatan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (mw) mengalami keterlambatan penyelesaiannya. "Program 10 ribu mw itu kan belum selesai sehingga mereka masih menggunakan BBM," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di Jakarta.

Menurut Agus, pemerintah terus meningkatkan efisiensi. Sehingga bisa tercapai di dalam PLN. Makanya dana cadangan risiko energi tersebut akan dialokasikan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Adapun masalah kedua dalam PLN adalah penggunaan BBM dalam energy mix PLN masih tinggi, di mana seharusnya PLN harus meningkatkan penggunaan batu bara dan gas agar lebih efisien.

Berdasarkan laporan Menteri ESDM, pada 2012 ini PLN akan mendapatkan gas untuk tiga pembangkit listrik yang selama ini masih menggunakan BBM.  "Kalau sudah mendapatkan gas di tiga lokasi tersebut, itu satu pembangkit saja itu bisa memberikan efisiensi sampai Rp6 triliun per tahun. Jadi kalau misalnya ada tiga pembangkit listrik dikali Rp6 triliun itu sudah Rp18 triliun," terangnya

Selain itu, salah satu proyek untuk meningkatkan pasokan gas untuk PLN adalah proyek Floating Storage Receiving Unit (FSRU) teluk Jakarta yang rencananya Juli sudah mulai berjalan.               

Sementara itu, Direktur Utama PLN Nur Pamuji mengakui saat ini PT PLN (Persero tidak bisa berkutik. Karena pemerintah belum memberikan dana cadangan risiko fiskal energi sebesar Rp23 triliun yang masuk dalam APBNP 2012. Pasalnya, dana subsidi listrik yang disetujui DPR dan pemerintah sebesar Rp65 triliun tidak cukup menutup tingginya harga BBM. "Untuk operasional (subsidi Rp65 triliun) cukup dan ada sisa untuk bayar utang tetapi hanya bisa bayar sepertiga, makanya kita bilang enggak cukup untuk bayar utang, jadi tolong ditambah untuk bayar utang," ujarnya

Lebih jauh kata Nur, melihat hal itu pihaknya membutuhkan dana cadangan resiko fiskal di sektor energi tersebut. Namun, karena dana ini milik pemerintah,  maka pihaknya harus mengajukan permohonan penggunaan dana tersebut. "Kita belum mengajukan (dana Rp23 triliun), pada saatnya sudah ada tata caranya, untuk meminta subsidi ke pemerintah. Kita ikuti saja Kementerian Keuangan," ucapnya

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai pemanfaatan dana cadangan resiko fiskal energi sebesar Rp23 triliun yang dianggarkan di APBN-P 2012. "Iya belum tahu, aku belum liat Undang-Undang APBN-P 2012, kan harus diliat UU-nya. Jadi kalau UU APBN-P keluar Mei, ya kita masih tunggu," tambah Dewo.

Namun, Dewo mengaku bahwa saat ini, pihaknya merasa berat, pasalnya, perusahaan listrik pelat merah ini mengaku membayar BBM untuk pembangkitnya dengan harga Indonesian Crude Price (ICP) di atas USD120 per barel. Angka ini jauh di atas angka asumsi APBN-P 2012 sebesar USD105 per barel. "Sekarang kita bayar ICP di atas (asumsi). Tahun 2011 kita bayar ICP diatas USD115 per barel. kita lihat saja realisasinya, apa bisa diangka APBN apa enggak," tandasnya.

Sebelumnya, dalam APBN 2012, pemerintah memberi alokasi dana subsidi listrik Rp48 triliun, seiring naiknya harga minyak mentah, dalam APBN-P 2012, PLN mengajukan kenaikan subsidi listrik sebesar Rp93 triliun termasuk kenaikan TDL sebesar 10 persen. Namun, DPR hanya menyepakati dana subsidi sebesar Rp65 triliun. **mohar