WTO Pangkas Perkiraan Pertumbuhan Perdagangan

NERACA

Jakarta – Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memangkas perkiraan pertumbuhan perdagangan global tahun ini lebih dari setengahnya dan mengatakan putaran selanjutnya dari tarif dan pembalasan, ekonomi yang melambat dan Brexit yang kacau, dapat semakin menekannya.

WTO mengatakan pihaknya kini memperkirakan perdagangan barang global meningkat 1,2 persen tahun ini, dibandingkan dengan estimasi April sebesar 2,6 persen. Pertumbuhan perdagangan barang global mencapai 3,0 persen pada 2018. Untuk 2020, pertumbuhannya diperkirakan mencapai 2,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 3,0 persen.

"Prospek suram untuk perdagangan mengecewakan, tetapi tidak terduga," kata Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (2/10), seraya mendesak anggota WTO untuk menyelesaikan pertikaian perdagangan dan bekerja sama untuk mereformasi WTO.

Badan yang bermarkas di Jenewa itu mengatakan pemangkasan perkiraan itu mencerminkan ekspektasi untuk ekspansi ekonomi global yang lebih lambat, sebagian karena ketegangan perdagangan, tetapi juga karena faktor siklus dan struktural dan, di Eropa, ketidakpastian terkait Brexit.

WTO memberikan kisaran perkiraan untuk pertumbuhan perdagangan tahun ini dari 0,5 persen hingga 1,6 persen dan untuk 2020 dari 1,7 persen hingga 3,7 persen, dengan ujung atas kisaran dapat dicapai jika ketegangan perdagangan mereda. "Risiko-risiko terhadap perkiraan sangat tertekan ke sisi penurunan dan didominasi oleh kebijakan perdagangan," kata WTO.

Amerika Serikat dan China telah dikunci dalam perang dagang selama lebih dari setahun. Mereka telah memungut bea hukuman atas barang-barang satu sama lain senilai ratusan miliar dolar AS, mengguncang pasar keuangan dan mengancam pertumbuhan global.

Presiden AS Donald Trump juga telah mengenakan tarif pada produk-produk dari negara lain, terutama pada baja dan aluminium, dalam upaya untuk memotong defisit perdagangan ekonomi terbesar di dunia itu. Angka-angka WTO menyiratkan keberhasilannya terbatas.

WTO mengatakan pada Selasa bahwa Amerika Utara menunjukkan pertumbuhan ekspor tercepat di kawasan mana pun pada paruh pertama tahun ini, yaitu 1,4 persen, meskipun kenaikan impor ke Amerika Utara juga lebih besar daripada di tempat lain, yaitu 1,8 persen.

Pada kesempatan lain, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo Myung-Hee mengatakan negara itu berencana untuk mengajukan pengaduan atas kontrol ekspor Jepang yang lebih ketat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Rabu, menuduh Tokyo sebagai "bermotivasi politik" dan "diskriminatif".

Awal Juli, Jepang memberlakukan kontrol yang lebih ketat pada ekspor tiga bahan ke Korea Selatan yang digunakan untuk membuat chip atau layar telepon pintar setelah pertikaian diplomatik mengenai kompensasi bagi pekerja paksa selama pendudukan Jepang atas Korea selama Perang Dunia Kedua.

Sebagai langkah pertama penyelesaian perselisihan WTO, Korea Selatan akan meminta konsultasi dengan Jepang dan mengusahakan penarikan ekspor tersebut. Jika konsultasi tidak menyelesaikan masalah, Korea Selatan akan meminta panel WTO memutuskan kasus tersebut, Menteri Perdagangan Yoo Myung-Hee mengatakan.

Hubungan bilateral memburuk setelah Mahkamah Agung Korea Selatan tahun lalu memerintahkan dua perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada pekerja masa perang dalam keputusan yang menurut Tokyo melanggar hukum internasional. Jepang percaya masalah kompensasi diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965.

Yoo mengatakan perusahaan-perusahaan Korea Selatan "dihadapkan dengan kerusakan serius" karena ketidakpastian atas pengiriman tiga bahan - polyimide berfluorinasi, photoresists dan hidrogen fluoride.

Sementara itu, China mengajukan pengaduan terhadap Amerika Serikat di WTO atas bea masuk atau tarif AS, Kementerian Perdagangan China. Amerika Serikat mulai mengenakan tarif 15 persen terhadap berbagai barang China dan China mulai mengenakan bea baru pada minyak mentah AS, peningkatan terbaru dalam perang dagang mereka. munib

BERITA TERKAIT

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI BANYAK KONTROVERSI - Ombudsman Minta DPR Kembalikan Draf ke Pemerintah

Jakarta-Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab,…

Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah…

RAKORNAS INVESTASI 2020 - Arogansi Sektoral Hambat Investasi Masuk ke RI

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku hambatan investasi selama ini disebabkan oleh arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga (K/L).…