NERACA

Jakarta -  Kebijakan penghentian ekspor bahan baku rotan yang berlaku efektif sejak Desember 2011 kini mulai berbuah manis. Lewat kebijakan itu, pemerintah berhasil menggairahkan kembali industri berbasis rotan, terutama mebel dan kerajinan yang sebelumnya tertekan karena kekurangan bahan baku. Lewat kebijakan itu pula, pemerintah mampu menstimulasi tumbuhnya wiraswasta baru yang bergerak di bidang industri hulu dan hilir terutama di daerah penghasil bahan baku rotan seperti Sulawesi dan Kalimantan.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Benny Wahyudi menjelaskan, kebijakan moratorium (penghentian) ekspor bahan baku rotan berdampak positif pada pengembangan industri rotan lokal baik di sektor hulu maupun hilir. Pasalnya, perusahaan dari negara kompetitor mulai melakukan pendekatan dalam rangka pemenuhan komitmen ekspor rotan. Para konsumen asing mulai berdatangan kembali untuk melakukan pemesanan furnitur yang sebelumnya membeli dari negara pesaing Indonesia seperti China karena produsen furnitur di China tidak lagi dapat menjamin kelanjutan order dari pasar Internasional.

Benny juga menjelaskan, larangan ekspor rotan yang tertuang dalam Permendag 35/2011 tersebut juga terbukti mampu mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Saat ini sudah ada sekitar 50 perusahaan asing yang ingin berinvestasi dalam industri rotan. Investor yang bergerak di bidang industri pengolahan rotan jadi yang siap berinvestasi itu berasal dari China, Taiwan, Korea, Eropa dan Amerika Serikat.

Terkait dengan keluhan sejumlah pelaku usaha rotan yang mengalami kekosongan bahan baku setelah penutupan keran ekspor rotan, Benny mengatakan, kondisi itu tidak lepas dari pertumbuhan industri pengolahan rotan yang begitu agresif menyerap rotan lokal. Penyerapan rotan oleh industri lokal, lanjut Benny, berbanding lurus dengan pasar ekspor dan pasar lokal yang tumbuh begitu pesat.

Kendati demikian, Benny tidak menampik adanya upaya penyelundupan bahan baku rotan oleh sejumlah oknum melalui sejumlah pelabuhan yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku rotan. “Masih adanya upaya melakukan penyelundupan bahan baku rotan melalui pelabuhan utama ataupun melalui daerah perbatasan melalui daerah perbatasan. Di sisi lain juga ada upaya untuk melakukan ekspor bahan baku rotan dalam bentuk kranjang, kerai asal-asalan sehingga produk tersebut di negara tujuan ekspor masih dapat diurai kembali menjadi bahan baku rotan,” terang Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis (5/4).

Pengembangan Industri

Sejauh ini, lanjut Benny, Kemenperin telah menerapkan beberapa kebijakan pengembangan industri rotan menyusul penutupan ekspor bahan baku komoditas tersebut. Pertama, ekspor rotan hanya diperbolehkan untuk rotan yang sudah menjadi produk furnitur dan kerajinan. Kedua, Kemenperin giat menggembangkan industri pengolahan di daerah sumber bahan baku. “Ketiga, revitalisasi industri pengolahan rotan di sentra industri rotan yang sudah ada. Keempat, perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri,” imbuh Benny.

Lebih jauh dia menerangkan, secara praktik, pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan terkait program pengembangan industri rotan. Menurut dia, Kemenperin bekerjasama dengan Pemda Katingan, Pemda Palu, Pemda Barito Timur dan Pemda Pidie telah membangun pusat pengembangan industri pengolahan rotan. Sementara dalam rangka menyediakan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengolahan rotan, Kemenperin bekerjasama dengan pemda Palu dan Pemda Katingan telah membangun sekolah kejuruan bidang rotan.

“Kemenperin telah memfasilitasi pameran furniture rotan di dalam negeri dan luar negeri. Dalam rangka pengembangan desain, Kemenperin telah membangun pusat desain furniture rotan di Cirebon dan telah menyelenggarakan lomba desain furnitur,” terangnya.

Selain itu, jelasnya, beberapa langkah telah dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pelarangan ekspor bahan baku rotan. Dari aspek perindustrian, pihaknya bakal menjamin ketersediaan bahan baku rotan untuk kepentingan industri dalam negeri. Selain itu, pihaknya menyiapkan roadmap pengembangan industri dalam negeri yang realistis dan dapat segera diaplikasikan, termasuk melakukan promosi bersama-sama kementerian terkait untuk peningkatan penggunaan produk dari bahan baku rotan di dalam negeri.

Verifikasi Ekspor

Sementara itu, Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Deddy Saleh mengatakan, kelangkaan rotan mentah yang dikeluhkan sejumlah pengusaha bukan disebabkan tata niaga baru yang melarang ekspor rotan mentah dan memerketat pengiriman antar-pulau. Namun, kata Deddy, kelangkaan terjadi karena masa transisi dari regulasi lama ke tata niaga baru yang baru belum sepenuhnya dipahami.

Deddy menjelaskan, untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Kementerian Perdagangan akan mengambil sejumlah langkah. Antara lain, mekanisme verifikasi ekspor rotan mentah ataupun pengiriman antar-pulau, akan diperbaiki. "Kami perlu menegaskan bahwa untuk verifikasi itu, tidak dipungut biaya. Yang menanggung pemerintah. Maka, tidak tepat bila dikatakan bahwa verfikasi itu berbelit dan mahal sehingga menyebabkan kelangkaan," ujarnya.

Dari laporan perusahaan pelaksana verifikasi itu, pendataan rotan mentah yang dikirim berlangsung baik. Rotan yang dikirim terpantau, begitu pula kedatangannya di tempat tujuan. "Larangan ekspor rotan mentah adalah sesuatu yang bagus. Kita tidak perlu memberikan "amunisi" ke pesaing di luar negeri," ujarnya.

Deddy juga mengungkapkan, selama Januari sampai Maret ini, nilai ekspor barang jadi rotan mencapai angka US$ 58 juta. "Dan kami optimis bahwa, sampai akhir tahun ini, total nilai tersebut menjadi US$ 250 juta," terangnya.

Dia menjelaskan bahwa karena leluasanya ekspor rotan mentah, nilai ekspor barang jadi rotan Indonesia merosot. Untuk tahun 2011, nilai tersebut berkisar US$ 200 juta sampai US$ 230 juta. "Padahal, dulu nilai tersebut bisa melebihi US$ 300 juta per tahun," lanjutnya.

Deddy mengatakan, untuk mendorong kebangkitan kembali industri barang jadi rotan, Kemendag akan mengembangkan sentra baru industri rotan. Itu khususnya di daerah non-Pulau Jawa. "Jadi, rencananya, sentra baru rotan itu di daerah asal rotan langsung. Misalnya di Kalimantan dan Sulawesi,” jelasnya. novi/iwan/munib