NERACA

Jakarta – Tidak ingin kecolongan yang selanjutnya, Kementrian Keuangan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Korupsi, Kolusi dan Nepitisme (KKN) di Kementrian keuangan. “Tujuan kami melakukan kerjasama kesepemahaman dan kesepakatan dengan Kejaksaan Agung adalah mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian tugas dan fungsi kedua institusi tersebut,” kata Menteri Keuangan Agus Martowadjo saat penandatangan kesepemahaman dan kesepakatan antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta (5/4).

 Sebelumnya, dalam APBN 2011, pemerintah pernah kebocoran APBN sekitar 30% dari total anggaran 2011 sekitar Rp1.229,5 Triliun. “Kami harapkan kita bisa bekerjasama dengan selaras yang bertujuan untuk memerangi KKN dan mengusut tuntas kasus-kasus yang ada serta tercapainya penyelesaian tindak pidana dibidang moneter yang cepat, tepat dan cermat,” lanjutnya.

Usaha tindak pidana dibidang moneter, lanjut Agus, bukanlah suatu hal yang baru, namun ini bukanlah tugas yang mudah bagi kita, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan. “kejaksaan RI, diupayakan bisa menegakkan hukum terutama yang bertindakan dengan pidana korupsi dan keuangan negara,” tegasnya.

 Agus mengakui di Kementrian Keuangan masih terdapat kasus-kasus yang bisa merugikan negara seperti kasusnya Gayus dan Dhana. “seperti contoh di pasar modal di bawah Bappepam (Badan Pengawas Pasar Modal), disana banyak aturan yang dilanggar oleh pelaku pasar modal, baik yang sangat spesefik, yang jelas aturannya atau pelaku pasar modal yang benar-benar spesialis melakukan tindakan yang merugikan negara,” imbuhnya. **bari