Bank BUMN Diminta Imbangi Manuver DBS - Terkait Akuisisi Danamon

NERACA

Jakarta—Geliat perusahaan keuangan asal Singapura, DBS yang membeli mayoritas saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) perlu diimbangi oleh perbankan BUMN. Karena itu Bank BUMN diminta melakukan maneuver aksi anorganik yang sama. "Teman-teman BUMN sudah sangat tahu dan siap bagaimana memperkokoh dirinya seperti BRI, sudah sangat besar dan Bank Mandiri sudah melakukan berbagai langkah juga BNI melakukan cara-cara yang smart," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta.

Yang jelas, Dahlan mengaku optimis bank-bank BUMN bisa dan mampu berkembang besar serta dapat terus tumbuh dan berkembang menantang perbankan asing. "Mereka bisa tumbuh dengan cara-cara yang modern sebagaimana lazimnya dunia perbankan," tambahnya

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengakui masuknya DBS menjadi pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menuai protes dari perbankan lokal. Protes ini terkait dengan azas resiprokal (timbal balik). "Ya kita dengar itu, kita tahu dan kita juga dalam saya sudah bicara dengan Pak Muliaman (Deputi Gubernur BI) kita mulai panggil DBS kita akan bicara banyak hal, saya belum bisa jelaskan subtansinya sebelum kita terima (keterangan) yang resmi," jelasnya

Sayangnya, Darmin masih belum mau angkat suara lebih jauh lantaran belum ada keterangan resmi yang masuk ke pihaknya. "Ya sebetulnya karena kita belum terima secara resmi saya belum mau komentar lah, nanti saja kalau sudah bicara resmi baru saja komentar," jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel meminta Bank Indonesia serius menerapkan asas resiprokal bagi bank asing. Ini lantaran bank nasional kesulitan saat membuka cabang dan mengembangkan usaha di beberapa negara tetangga. "Ini tidak fair. Tentu tidak wajar kalau kita terus menyediakan karpet merah untuk mereka," kata Kemal belum lama ini.

Karena itu, Kemal mendukung rencana BI yang akan menerapkan kebijakan multiple license bagi perbankan asing yang hendak ekspansi bisnis di Indonesia. Rencana ini muncul karena BI melihat ada ketidaksetaraan antara perbankan nasional yang hendak ekspansi bisnis ke negara lain terutama di kawasan regional, dibandingkan jika bank asing hendak membuka cabang di Indonesia. "Ya itu pertama memang aturannya belum kita keluarkan yang kedua, kita punya konsep jalan mana sebetulnya, tapi janganlah dengan door step, saya jelaskan nanti. Kita cari waktunya yang pas untuk saya menjelaskan panjang lebar suapaya lengkap," beber Darmin.

Dengan penerapan asas multiple license maka terdapat perbedaan lisensi untuk bank di Indonesia atas dasar modal atau ekuitas, tingkat kesehatan bank, kapabilitas bank serta treatment negara lain kepada perbankan nasional yang beroperasi di negara tersebut. Selama ini BI menerapkan kebijakan single license bagi bank asing. Di mana dengan menerapkan single license, maka investor asing bisa menguasai saham bank nasional hingga 99 persen, kemudian bank asing bisa membuka cabang di Indonesia dalam jumlah yang tidak dibatasi dan bebas masuk ke seluruh segmen. **cahyo

Related posts