Harus Dicegah Penjualan Danamon Ke DBS

NERACA

Jakarta—Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa geram dengan rencana penjualan saham Bank Danamon ke Bank DBS (Development Bank of Singapure Limited). Karena itu harus dicegah. Sebab hal ini berpotensi menimbulkan monopoli. Selain itu, kedua bank tersebut mayoritas sahamnya dimiliki oleh Temasek Holdings. "Jika penjualan sudah dilakukan pun, hal itu harus dibatalkan" kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Lili Aasdjudiredja, Kamis (/4) menanggapi rencana Temasek Holding melepas saham Bank Danamon ke DBS.

Lebih jauh kata Lili, seharusnya penjualan saham itu ditawarkan dulu ke internal pemegang saham Danamon, utamanya di luar pemegang saham mayoritas, baru kemudian ditawarkan ke pihak lain seeprti DBS, meskipun sama-sama milik Temasek. “Pola dan mekanisme yang dilakukan Temasek Holding saat ini, sama artinya memperkuat saham asing di Bank Danamon, dan itu berpotensi melanggar aturan Bank Indonesia tentang single presence policy atau SPP. Juga berpotensi menyebabkan monopoli,” ujarnya.

Mantan Ketua Pansus Bank Bali DPR 1999 ini menegaskan, aksi korporasi yang dilakukan oleh temasek bukanlah aksi bisnis semata. Tapi menyangkut dimensi lain yakni monopoli dan penguasaan saham asing yang makin besar. “Saya melihat, Temasek juga memanfaatkan situasi transisi pengaturan otoritas jasa keuangan di Tanah Air yang akan beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Makanya OJK harus segera terbentuk biar jelas aturan mainnya,” kata Lili

Monopoli

Sementara itu anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari FPP Jaini Rachman mengatakan, aksi korporasi yang akan dilakukan Temasek terkait Bank Danamon, bila dilihat dari sisi aturan, mungkin kecil pelanggarannya, tapi banyak aspek yang mesti diperhatikan, antara lain soal potensi monopoli dan juga bagaimana menjaga asset-aset nasional di sector perbankan.

Jaini menyatakan, secara garis besar, jangan sampai Indonesia hanya jadi pasar dan obyek perusahan-perusahaan asing . Karena itu jika negara tidak melakukan intervensi atas proses ekonomi dan perbankan yang diserahkan pada mekanisme pasar, akan menimbulkan persoalan serius di kemudian hari. “Dalam hubungan perbankan, utamanya kasus Bank Danamon, saya menegaskan, bank-bank yang tumbuh dalam lokalitas ke-Indonesia dan bukan cabang dari bank asing, harus kita perjuangankan sebagai bagian dari asset nasional,” ujar Jaini.

Apabila liberalisme dalam perbankan dibiarkan, maka sama saja memberi ruang pada asing untuk memonopoli sector perbankan di Tanah Air. ini yang harus dicegah. Karena itu Peraturan Pemerintah yang masih membolehkan asing memiliki saham lebih 90 persen harus direvisi. “Saya sudah melakukan terobosan di UU Holtikultura. Dalam UU ini pihak asing yang memiliki saham di bidang pangan, dibatasi hanya 30 persen saja. Itu bisa, mengapa dalam perbankan tidak bisa diubah?” tanya Jaini.**cahyo

Related posts