Kemenperin Dorong Pembatasan Ekspor Barang Mentah - Hanya Untungkan Industri di Negara Lain

NERACA

Jakarta – Di tengah cemerlangnya kinerja ekspor sepanjang 2011 yang mampu menyentuh angka US$230 miliar, Kementerian Perindustrian mengingatkan betapa kebijakan membuka keran ekspor barang mentah justru menguntungkan industri di negara lain. Alasannya, ekspor bahan mentah akan membuat industri asing lebih berkembang akibat pasokan bahan baku asal Indonesia.

“Untuk menghadapi perdagangan bebas, Indonesia sebaiknya membatasi ekspor barang mentah yang masuk kedalam negeri, karena ekspor barang mentah hanya akan menguntungkan industri negara lain. Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa mengeskpor barang jadi, sehingga lebih bisa bersaing dengan negara lain,” ungkap Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta,akhir pekan lalu.

Lebih jauh lagi Hidayat memaparkan, sebenarnya Indonesia sudah siap memasuki pasar bebas. Salah satu indikasinya adalah rendahnya angka bea masuk yang ditetapkan, yakni rata-rata sebesar 7%. Menurut dia, angka ini sudah setara dengan bea masuk yang diterapkan negara maju. Padahal negara lain seperti India dan Cina untuk memproteksi produk dalam negeri menerapkan bea masuk yang lebih tinggi, yakni 12 %.

Selain itu, menurut Hidayat, sebaiknya Indonesia mewaspadai ekspansi pasar yang dilakukan oleh negara maju dalam era perjanjian perdagangan bebas. Krisis yang dialami oleh negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat mendorong mereka untuk memperluas pasar. Mereka, lanjut Hidayat, tengah berusaha meningkatkan akses pasar ke berbagai negara.

Menurut Mantan ketua Kadin ini, banyak negara yang terkena krisis akan terus berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kecenderungannya, negara tersebut akan mengajak negara-negara berkembang yang perekonomiannya tumbuh kuat, negara maju akan mengajak negara berkembang membuat perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka bilateral, regional, maupun pluraliteral.

“Hal lain yang mesti diwaspadai Indonesia, negara-negara maju ditengarai memakai isu lingkungan untuk masuk ke pasar negara berkembang. Isu lingkungan dijadikan dalih untuk membuka akses pasar. Padahal ini tujuan utama mereka,” kata dia.

Pukul Industri

Rendahnya rata-rata tarif bea masuk Indonesia yang hanya 6,8% terkait perdagangan bebas semakin memukul sektor industri dalam negeri. Hanya beberapa produk Indonesia yang mampu bersaing dengan produk negara mitra seperti China, itu pun harganya lebih mahal. Menurut dia, dampak langsung dari rendahnya bea masuk Indonesia adalah memberatkan sektor industri karena berkompetisi dengan barang impor yang harganya lebih murah.

Dengan konsumsi daya beli masyarakat yang besar, lanjut Hidayat, banyak negara lain yang mengincar Indonesia sebagai partner dalam perdagangan internasional. "Selain tarif bea masuk rendah, kita juga masih terkendala dengan belum optimal dari segi infrastruktur, logistik, serta sumber daya manusia," tambah Hidayat.

Dia juga mengatkan saat ini sedikitnya ada sepuluh perundingan liberalisasi perdagangan antara dengan negara mitra. Beberapa perundingan tersebut antara lain Indonesia-Iran, Indonesia-Pakistan, dan Indonesia-India. Dengan liberalisasi perdagangan ini, Indonesia berpeluang membuka akses pasar produk karya lokal di negara-negara mitra.

"Pemberlakukan free trade agreement (FTA) tidak selamanya berdampak positif. Seperti penerapan perjanjian kerjasama Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) yang sontak memukul sektor industri dalam negeri. Idealnya tarif bea masuk kita sudah rendah, jangan diturunkan lagi," ujar Hidayat.

Terkait dampak ACFTA terhadap industri dalam negeri, Kemenperin melakukan kajian antara lain diketahui penyebab rendahnya daya saing terhadap produk China adalah tingginya bahan baku, rendahnya pasokan komponen, ketidakstabilan dan tingginya harga energi, serta faktor permodalan yang sulit.

Pemerintah juga belum mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pembiayaan. Selain itu, perusahaan cabang industri yang diteliti mengalami penurunan di bidang produksi, penjualan, dan keuangan. "Meski demikian ada beberapa cabang industri yang mampu bersaing dengan produk asal China. Walaupun, produk yang dihasilkan memiliki harga lebih tinggi," tuturnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kemenperin, Agus Tjahajana Wirakusumah menambahkan belum berhasilnya perundingan multilateral khususnya akses pasar untuk mencapai kesepakatan telah menimbulkan agresifitas yang tinggi dari negara-negara maju untuk membuka pasar di negara berkembang. Ia menambahkan Indonesia memiliki tantangan untuk pengembangan industri di dalam negeri.

Menurut dia, posisi tarif bea masuk Indonesia masih rendah dibandingkan tujuh negara anggota G-20. Dengan rata-rata tarif bea masuk hanya 6,8%, Indonesia kalah dibandingkan negara maju lain yang memiliki rata-rata tarif bea masuk lebih tinggi. "Pertumbuhan industri dalam sepuluh tahun terakhir masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor industri saat ini hanya 24% dari pertumbuhan ekonomi," jelas Agus.

Related posts