NERACA

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengemukakan, dari 328.724 hektar luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019 ini, 99 persen terjadi karena ulah manusia. Sementara dari keseluruhan luas karhutla yang terbakar 80 persen di antaranya telah menjadi kebun. “Saya mempunyai data, penyebab Karhutla adalah 99% ulah manusia ada yang disengaja ada yang lalai, dan 80% lahan yang terbakar pada akhirnya menjadi kebun,” kata Kepala BNPB Doni Monardo, sebagaimana dikutip dari laman Setkab.go.id.

Menurut Kepala BNPB, karhutla tahun 2019 ini berbeda dari karhutla tahun sebelumnya yang relatif mudah dipadamkan, karena lahan gambut masih relatif basah. “Tahun ini sudah 328 ribu hektar lahan gambut yang terbakar relatif kering,” ujarnya. Karena luasnya lahan yang terbakar itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, masalah bencana karhutla ini tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Butuh bantuan dari berbagai kalangan, bersinergi dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

“Tidak perlu saling menyalahkan, mari kita bahu-membahu memadamkan api. Ke depannya pencegahan harus dikedepankan, dan pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat sebagai kunci pencegahan Karhutla,” tegas Doni. Untuk itu, kepada para pejabat pemerintah di Provinsi Jambi, Doni berpesan agar mereka hidup bersama rakyatnya, dan pelajari perilakunya. “Sisa api yang ada, mari kita padamkan bersama. Pemerintah pusat siap membantu dan mendukung upaya pemadaman” tuturnya.

Ia menganjurkan agar dalam bertani, beladang, berkebun tidak lagi dilakukan dengan membakar lahan. Ia mengingatkan adanya aturan yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar harus perlu izin. “Hal yang perlu diperhatikan adalah membuka lahan di areal gambut, yang berbahaya jika kering, api langsung menjalar. Hal ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat agar api tidak membesar,” ujar Doni.

Sementara Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya bencana kabut asap telah dilakukan upaya pencegahannya. Mulai dari rapat kordinasi, apel siaga, sosialisai, pemantauan dan pengecekan di lapangan, Pemadaman darat dan udara. Sampai saat ini, lanjut Gubernur, solusi pemerintah daerah adalah meningkatkan pengawasan, pembahasan lahan, buka kanal yang dibebankan kepada dunia usaha. “Semoga tahun depan dan di tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya. 

Sejauh ini, telah ada 14 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan disejumlah wilayah Indonesia. Polda Lampung menetapkan 5 korporasi menjadi tersangka. "Terbaru, Polda Lampung 5 kasus dengan jumlah tersangka korporasi 5 tersangka, perorangan tidak ada," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/9).

Lima korporasi yang ditetapkan Polda Lampung sebagai tersangka adalah PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, PTPN 7, PT Paramitra Mulya Lampung dan PT Sweet Indo Lampung yang memiliki beberapa lahan konsesi. Sebelumnya Polda Riau telah menetapkan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka. Kemudian, PT Bumi Hijau Lestari (BHL) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan.

Selanjutnya, PT Mega Anugerah Sawit (MAS) menyandang status sebagai tersangka karhutla di Jambi. Polda Kalimantan Selatan menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yakni PT Monrad Intan Barakat (MIB) dan PT Borneo Indo Tani (BIT). Polda Kalimantan Tengah menetapkan status tersangka kepada PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK). Terakhir, Polda Kalimantan Barat menetapkan dua tersangka, yang terdiri dari PT Surya Agro Palma (SAP) dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU).

Dedi Prasetyo menyebutkan jumlah area yang terbakar dari sembilan Polda seluas 7482,8519 hektare dengan luas lahan yang paling banyak berada di daerah Sumatera Selatan seluas 1783,39 hektare. "Fokus minggu ini adalah keterlibatan korporasi yang diduga lalai dalam rangka untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di mana lahan konsesi yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi tersebut, tetapi korporasi tidak melakukan langkah pencegahan secara dini untuk antisipasi karhutla," ujar Dedi Prasetyo.

Ia menuturkan jumlah tersangka juga bertambah menjadi 323 orang dengan tersangka perorangan paling banyak berasal dari Polda Kalimantan Tengah dengan jumlah 79 orang, selanjutnya Polda Riau 59, Polda Aceh satu, Polda Sumsel 25, Polda Jambi 39, Polda Kalsel 26, Polda Kalteng 79, Polda Kalbar 69 dan Polda Kaltim 24. bari