Mafia Beras Orang Miskin Rugikan Negara Rp5 Triliun

NERACA

Jakarta – Nasib kaum papa di negeri ini sudah cukup memprihatinkan dan ironisnya bantuan pangan untuk mereka juga disunat atau dimanipulasi hanya untuk mencari keuntungan kelompok tertentu. Hal ini diungkapkan Perum Bulog yang mengendus adanya kecurangan dalam penyaluran beras bantuan pangan non-tunai (BPNT). Salah satu modus kecurangan yang dilakukan adalah menjual beras Bulog kualitas medium, namun dipalsukan menjadi beras kualitas premium.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengatakan, hampir seluruh masyarakat miskin yang masuk dalam program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak pernah menerima beras kualitas premium. Padahal, mereka membayarkan beras dengan harga kualitas premium, namun beras yang didapatkan berkualitas medium.”Tidak ada saudara-saudara kita menerima beras BPNT yang menerima beras premium. Tidak ada. Saya sendiri ngecek di lapangan. Rata-rata medium, tapi hitungannya premium," ujarnya di Jakarta, Senin (23/9).

Dijelaskannya, dengan adanya modus kecurangan ini KPM mendapatkan beras dengan volume yang lebih sedikit. Sebab, harga yang dibayarkan oleh KPM untuk beras medium sama dengan beras premium."Sehingga seharusnya mereka bisa menerima 10 kg hanya dapat 5 kg," katanya.

Buwas menambahkan, modus kecurangan menimbulkan kerugian untuk negara hingga Rp5 triliun per tahun, atau setara dengan 25% dari anggaran bantuan pangan pemerintah tahun ini yaitu Rp20,1 triliun. Selain beras, Bulog juga menemukan adanya kecurangan dalam penyaluran paket bantuan pangan. Buwas menyebutkan banyak oknum yang mengurangi isi paket bantuan pangan."Paket seharga Rp110.000. Faktanya yang dijual harganya hanya Rp70.000-76.000 per paket," ucapnya.

Menurutnya, apabila kasus ini tak segera diungkap, maka kesempatan menyelewengkan anggaran pemerintah dalam BPNT ini bisa lebih besar."Apalagi nanti Pak Presiden mau menambahkan Rp 60 triliun, jadi kita bayangkan akan semakin banyak yang dikorupsi. Ini tidak boleh kita biarkan," tuturnya.

Buwas menuturkan, para oknum yang mau menutupi temuan Bulog ini melakukan aksi dengan menjelek-jelekkan kualitas beras Bulog. Sehingga, mereka tetap bisa menyelewengkan anggaran pemerintah tersebut."Sampai saat ini yang diserang Bulog seolah-olah Bulog itu nggak benar, berasnya jelek, bau, macam-macam. Padahal mereka mengharapkan tadi 1/3 anggaran bisa disimpangkan," jelasnya.

Dirinya menegaskan, aksi oknum yang sudah meraup keuntungan hingga bertahun-tahun ini akan segera diungkap."Ada ajang permainan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi karena saya ingin menertibkan pasti saya mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok yang sudah nyaman dari program itu karena dia mendapatkan sesuatu dari kegiatan itu. Nanti akan dibuktikan secara keseluruhannya oleh Satgas Pangan dengan tim yang lainnnya," tandas dia.

Asal tahu saja, penyelewengan dan penyimpangan beras miskin bukanlah barang baru di negeri ini. Beragam kasus banyak ditemukan diberbagai wilayah. Pasalnya, penyelewengan beras miskin bisa berlangsung dari hulu sampai hilir, pusat sampai pegawai desa. Bahkan menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran beras untuk orang miskin untuk masyarakat berpenghasilan rendah menemukan banyak penyelewengan. KPK pun meminta pemerintah agar mendesain ulang program subsidi yang telah berjalan 15 tahun ini.

Sementara subsidi pengadaan beras rakyat miskin (raskin) menunjukkan tren kenaikan setiap tahun seiring kenaikan harga beras pembelian Bulog.Pada 2009, pembelian harga beras Bulog Rp 5.500/kg, harga jual raskin Rp 1.600/kg. Artinya, subsidi raskin sebesar Rp 4.685/kg. Kemudian, harga pembelian Bulog pada 2017 Rp 9.220/kg, harga jual raskin Rp 1.600/kg, sehingga besaran subsidi raskin Rp 7.620/kg.

Kenaikanharga beras serta meningkatnya kuantum raskin mendorong lonjakan biaya subsidi raskin. Pada 2009, kuantum raskin 2,67 juta ton sehingga total program raskin Rp 11,79 triliun. Pada 2017, kuantum raskin mencapai 2,78 juta ton dengan nilai program Rp 19,66 triliun. bani

BERITA TERKAIT

UNDP Catat Kemiskinan di Indonesia Menurun 0,2 Basis Poin

NERACA Jakarta – Berbagai macam program sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.…

RENCANA PENERBITAN INPRES BAGI PENUNGGAK IURAN - ORI: Sanksi BPJS Tidak Miliki Dasar Hukum

Jakarta-Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan YLKI menilai, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) terkait dengan sanksi untuk penunggakan iuran di Badan Penyelenggara…

Ribuan Kontraktor Swasta Bangkrut Akibat Dominasi BUMN Karya

NERACA Jakarta-Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia mengeluhkan ribuan kontraktor swasta lokal yang gulung tikar selama periode 2014-2018 karena kurang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PENILAIAN KETUA UMUM APINDO - Defisit Akibat Daya Beli Masyarakat Menurun

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan, defisit perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar US$160 juta terjadi akibat…

Daftar Negatif Investasi (DNI) Direvisi Ulang

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi ulang Daftar Negatif Investasi…

UNDP Catat Kemiskinan di Indonesia Menurun 0,2 Basis Poin

NERACA Jakarta – Berbagai macam program sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.…