Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Kita patut menarik nafas sebentar akibat tertundanya rencana pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi per 1 April. Dalam sidang paripurna DPR-RI beberapa waktu lalu melalui voting, ditetapkan dalam UU APBN 2012 Pasal 7 Ayat 6a bahwa pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi jika dalam kurun waktu 6 bulan terakhir harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 15%. Sementara itu, laju kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok telah terjadi di sejumlah pasar dan tempat di Indonesia.

Andaikan usulan pemerintah untuk segera menyesuaikan harga BBM bersubsidi dikabulkan oleh DPR-RI, di satu sisi hal tersebut dapat mengurangi besaran subsidi namun di sisi lain inflasi akan meningkat tajam. Skenario awal pemerintah ketika BBM bersubsidi dinaikkan Rp. 1.500/liter ditambah dengan kenaikkan TDL maka inflasi 2012 dapat mencapai 7%. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, besaran core inflation mencapai 4,13%, inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi sebesar 2,49%, akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL) adalah 0,24% dan akibat kenaikan harga pokok penjualan beras (HPP) sebesar 0,18%.

Dengan dipilihnya pasal 7 Ayat 6a maka opsi menaikkan harga BBM bersubsidi masih menunggu volatitilitas harga ICP di atas 15%. Namun begitu, ancaman inflasi untuk beberapa waktu ke depan tidak lantas mereda. Faktor ekspektasi atas penundaan kenaikan BBM bersubsidi perlu diimbangi dengan kelancaran dan jaminan ketersediaan barang di pasar. Selain itu juga meningkatnya tekanan inflasi akibat efek siklus alamiah untuk kuartal kedua tahun 2012 terkait dengan libur sekolah, pendaftaran siswa baru dan libur puasa-lebaran.

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi untuk Maret 2012 sebesar 0,07% dan terdapat kenaikan year on year (YoY) sebesar 3,97%. Data ini menunjukkan bahwa inflasi tahun kalender Januari-Maret 2012 mencapai 0,88%. Potensi meningkatnya lahu inflasi juga masih menghantui ketika risiko atas perubahan cuaca dan iklim dapat menggagalkan target produksi pangan di sejumlah daerah.

Untuk sejumlah negara eksportir pangan dunia seperti Thailand, Vietnam dan India juga cenderung untuk mengamankan pasokan pangan untuk pasar domestik ketika ada gagal panen, dan hal ini meningkatkan potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dunia.

Salah satu dampak dari inflasi tinggi adalah menurunnya angka pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank Indonesia (BI) dalam menetapkan tingkat suku bunga acuan akan menyesuaikan dengan inflasi yang ingin di capai (targeted inflation). Di tingkat rumah tangga, laju kenaikan kebutuhan pokok dan barang lainnya akan mengurnragi daya beli (purchasing power parity) yang dapat menurunkan konsumsi domestik di Indonesia.

Dalam beberapa tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar dikontribusikan oleh konsumsi domestik. Dengan rendahnya kontribusi net ekspor Indonesia terhadap PDB, maka penurunan konsumsi domestik akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2012. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam kuartal kedua menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini.